Menurut Warga dari Desa Oesusu yang tidak mau disebutkan namanya, bahwa Dana Desa Oesusu tahun 2024 yang dialokasikan untuk program WC sehat bagi masyarakat tidak pernah direalisasikan.

Lanjutnya, untuk meyakinkan bahwa benar program WC sehat yang sumber  dana desa tahun 2024 telah direalisasikan maka Kades menggunakan foto-foto realisasi pembangunan WC sehat dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Kupang sebagai bukti LPJ Dana Desa Oesusu Tahun Anggaran 2024.

“Benar-benar tidak ada pembangunan WC dari Dana Desa tahun 2024. Semua foto diambil dari proyek milik Dinas Perkim,” lanjut sumber yang tidak mau disebutkan namanya, Kamis (13/11/2025).

Menurut data, bantuan WC sehat sebanyak 55 unit yang ada di Desa Oesusu merupakan proyek DAK Dinas Perkim Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2024, bukan dari Dana Desa.

Namun foto-foto proyek tersebut justru digunakan kepala desa dalam LPJ Dana Desa 2024 seolah-olah hasil pembangunan dari anggaran desa.

Dalam Munas tersebut, Mucdhi Purwopranjono secara resmi terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya untuk periode 2025–2030. Selain itu, Munas juga menetapkan perubahan simbol partai dari logo lama berupa pohon beringin menjadi logo baru bergambar kepala elang, sebagai representasi semangat pembaruan dan arah perjuangan partai yang lebih progresif.

Konsolidasi Struktur Partai di NTT

DPW Partai Berkarya Provinsi NTT menyambut hasil Munas dengan antusias dan menyatakan kesiapan untuk melaksanakan seluruh keputusan tersebut di wilayah NTT. Ketua DPW menegaskan bahwa pembenahan struktur kepengurusan di 22 kabupaten/kota se-NTT akan menjadi prioritas utama dalam rangka memperkuat konsolidasi organisasi di tingkat daerah.

“Kami siap mengawal dan melaksanakan seluruh keputusan Munas, serta berharap implementasinya dapat dimulai dari Provinsi NTT melalui pembenahan kepengurusan di seluruh kabupaten dan kota,” ujar Sinthu Bas Ignasius.

BP. LPPD Kabupaten Kupang periode 2025 – 2030 sendiri beranggotakan 17 orang yang terdiri dari berbagai unsur masyrakat Kabupaten Kupang, dengan diketuai Pendeta Faddy Syariady Pakh.

Aurum Titu Eki dalam sambutannya mengatakan, tugas yang diemban BP.LPPD Kabupaten Kupang bukanlah tugas biasa, tetapi adalah sebuah pelayanan luhur yang menggabungkan seni, spiritualitas, dan pengabdian sosial kepada masyarakat. Dilanjutkan, Pemerintah Kabupaten Kupang memandang LPPD sebagai lembaga strategis dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam aspek pembinaan mental spiritual dan pelestarian budaya rohani, ditengah – tengah era modern yang sarat tantangan moral, LPPD hadir sebagai garda terdepan dalam membentuk karakter generasi muda yang religius, beretika, dan cinta damai melalui media seni music rohasi gerejawi.

“Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi bukan hanya ajang seni suara, tetapi adalah panggung pembentukan karakter, kebersamaan, dan toleransi. Ini sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Kupang untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Kupang yang beriman, berkarakter, serta hidup dalam harmoni sosial dan keberagaman”, ujar Aurum Titu Eki.

Titik kerusakan terparah jalur trans ini tepatnya di Laku’nuna, Desa Sono Kecamatan Amanatun Utara. Jalur tersebut, pada tahun 2024 lalu sempat ditanggulangi Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) melalui hari bakti PUPR, dengan menurunkan material tanah sirtu dan diratakan pada permukaan badan jalan tersebut. Namun sayangnya, kini titik jalan tersebut kembali tergerus oleh tanah longsor.

Pertanyaanya? Apakah ditengah kondisi efisiensi anggaran dapat menjadi alasan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tidak merespon? Ataukah ada upaya lain melalui dana bantuan tak terduga (BTT) tanggap darurat bencana oleh Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas PUPR masih bisa untuk menanggulangi kondisi ini? Jawabannya ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

Menyikapi kondisi tersebut, sejumlah pihak pun turut memberikan sumbangan material guna penanganan darurat pada ruas jalur tersebut. Bahkan sejumlah pemuda dan masyarakat Desa setempat dengan sukarela tenaga, telah berupaya dengan memperbaiki permukaan badan jalan pada titik jalur tersebut. Namun sayangnya, upaya tersebut tidak diterima oleh sejumlah pengguna jalan, akibatnya kini jalur tersebut putus total.

Perayaan dihadiri langsung oleh Komandan Yonif 743/PSY, Heri Mudjiono, dan HUT Yonif 743/PSY ke- 60 sendiri sebenarnya jatuh pada tanggal 14 Maret 2025, namun dirayakan pada tanggal 31 Maret 2025, bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

Yosef Lede dalam sambutannya mengatakan, adalah suatu kebanggaan bagi ia dan Wakil Bupati Kupang bisa diundang dan menghadiri perayaan HUT Yonif 743/PSY yang dirangkai dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri tersebut. Dilanjutkan, Pemerintah sejatinya harus dekat dengan pihak TNI agar kerjasama bisa ditingkatkan untuk kepentingan Masyarakat Kabupaten Kupang.

“Tentara itu hadir karena rakyat, oleh karena itu Tentara harus bekerja dan mengabdi untuk Rakyat terutama Masyarakat Kabupaten Kupang. Pemerintah Kabupaten Kupang tentu selalu membuka diri dan sangat membutuhkan dukungan TNI sebagai dasar kekuatan untuk membangun di Kabupaten Kupang. Ada banyak program pembangunan yang akan kita laksanakan termasuk pembangunan Ibukota Oelamasi, karena itu dukungan dari Yonif 743/PSY sangat kita butuhkan” ujar Yosef Lede.

Sidang itu sendiri dibuka Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Daniel Taimenas didampingi 2 orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Tome da Costa dan Sofia Malelak – De Haan, dan dihadiri seluruh anggota DPRD Kabupaten Kupang. Sidang tersebut digelar untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kupang Tahun 2024.

Yosef Lede dalam sambutannya mengatakan, sidang untuk pembahasan LKPJ Bupati adalahe kewajiban yang harus dilaksanakan bersama DPRD sesuai dengan amanat Undang – undang, dan disusun dengan prinsip keterbukaan, objektivitas, dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dilanjutkan, melalui LKPJ tersebut Pemerintah Kabupaten Kupang ingin menyampaikan gambaran secara transparan tentang capaian kinerja Pemerintah, penggunaan anggaran daerah, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjalankan pembangunan di Kabupaten Kupang sepanjang tahun 2024.

“Tujuan pembahasan LKPJ adalah untuk memperoleh reokomendasi berupa catatan – catatan strategis sesuai dengan semangat otonomi daerah dan koridor regulasi yang berlaku sehingga dapat menjadi bahan evaluasi Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan kedepannya”, jelas Yosef Lede.

Pantuan media ini, masyarakat kelurahan Lasiana yang hadir merasa senang pasalnya, ini merupakan kali pertama mereka mengikuti kegiatan reses anggota DPRD Provinsi.

Paulus salah satu masyarakat yang hadir, dalam kesempatan diskusi menyampaikan aspirasinya tentang masalah perhatian pemerintah terhadap sekolah PAUD yang didirikannya. Ia berharap pemerintah mampu membantunya mengatasi persoalan yang dihadapinya.

Ia juga minta perhatian pemerintah terhadap bantuan biaya bagi UMKM karena hampir sebagian masyarakat bersandar pada Koperasi Harian dengan bunga tinggi namun mudah dalam prosedurnya.

Ani Ndolu Misa, salah seorang Ibu Rumah Tangga juga menyampaikan keluhannya terkait pelayanan BPJS Kesehatan.

“Saya pernah di rawat di Rumah Sakit. Pas sudah 3 hari petugas suruh kembali ke rumah nanti baru kembali lagi. Apakah aturannya begitu? Atau karena kami masyarakat biasa jadi diperlakukan seperti itu?” kata Ani Misa meminta bantuan anggota DPRD Muhammad Ansor.

Ia juga mengeluhkan tentang lampu jalan karena di wilayah mereka di RT 31 kelurahan Lasiana masih gelap sehingga butuh lampu jalan.

“Tim mitigasi bencana melalui BPBD seharusnya sudah mendeteksi potensi longsor ini sejak dini untuk mengambil langkah preventif. Jangan sampai menunggu ada korban jiwa baru bertindak,” ujar David Boimau saat dimintai tanggapannya pada Sabtu (22/3/2025).

David juga menekankan pentingnya evakuasi warga dan ternak ke tempat yang lebih aman, mengingat curah hujan yang tidak menentu diperkirakan akan berlangsung hingga April. Ia meminta Pemkab TTS segera berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi dan Pusat jika situasi ini sudah tergolong kejadian luar biasa.

Puluhan warga terdampak saat ini telah dievakuasi ke GOR Nekmese Soe setelah hujan berkepanjangan menyebabkan pergerakan tanah yang membahayakan pemukiman. Data sementara menunjukkan bahwa 70 kepala keluarga (KK) telah mengungsi ke GOR, sementara lainnya memilih tinggal bersama keluarga terdekat.

Longsor terjadi akibat hujan berkepanjangan yang mengguyur kabupaten TTS sejak pagi hingga malam, menyebabkan kondisi tanah terus bergerak dan membahayakan permukiman warga. Bencana ini berdampak pada ratusan warga, Sebagian dari mereka memilih mengungsi ke rumah keluarga terdekat, sementara puluhan warga lainnya harus dievakuasi ke GOR Nekmese Soe untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan lebih lanjut.

Wakil Bupati TTS, Johny Army Konay, S.H., M.H., saat diwawancarai awak media di sela-sela kesibukan evakuasi, didampingi Kepala BPBD TTS, Yerry O. Nakamnanu, dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten TTS, Nikson Nomleni, menjelaskan bahwa saat ini sebanyak 70 kepala keluarga (KK) dari Desa Kuatae yang terkena bencana dan sudah dievakuasi ke GOR Nekmese Soe.

“Kami telah menyiapkan posko kesehatan, posko bencana, dan dapur umum. Namun, beberapa warga masih belum bisa keluar dari lokasi terdampak. Ini merupakan langkah antisipasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan,” ujar Wakil Bupati.

Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda reses DPRD Provinsi NTT dalam masa persidangan kedua tahun 2024–2025.

Namun, di luar agenda utama reses, kunjungan ini turut menyoroti dampak banjir yang menimpa Linamnutu.

“Informasi yang diterima menyebutkan bahwa 12 kepala keluarga terdampak langsung akibat luapan Sungai Noelmina yang terus mengikis lahan warga,”jelas Emi Nomleni.

Emilia Nomleni menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa hanya ditangani dengan pemasangan bronjong semata, tetapi membutuhkan langkah yang lebih komprehensif, seperti normalisasi sungai.
Sejak awal, jarak antara sungai dan jalan di Linamnutu mencapai lebih dari 100 meter. Namun, erosi sungai telah menyebabkan penyempitan lahan, mengancam pemukiman dan lahan pertanian masyarakat.

Emilia menyoroti bahwa persoalan ini bukan hanya terjadi di Linamnutu, tetapi di banyak wilayah lain di NTT.

Sayangnya, keterbatasan anggaran, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, menjadi kendala utama dalam melakukan normalisasi sungai.