Opini: Hugo Rehi Kalembu

Gong tanda bahaya telah dipalu oleh Gubernur NTT. Sebanyak sembilan ribu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) terancam dirumahkan bila Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Daerah (HKPD) efektif berlaku pada tahun 2027. Kecemasan pun menyeruak di berbagai kalangan. Reaksi bertebaran: ada yang proporsional, ada yang emosional. Namun yang pasti, di ujungnya ada PPPK yang hancur perasaannya. Harapan masa depan seakan pupus. Surat keputusan pengangkatan belum sepenuhnya di tangan, bayangan pendapatan pun masih samar karena bergantung pada Kemampuan Keuangan Daerah (KKD). Doa syukur atas pengangkatan belum tuntas dilantunkan, kini ibarat petir menggelegar: ancaman dirumahkan. “Apa salah kami?” rintih mereka dalam hati.

Pernyataan Gubernur NTT sejatinya adalah bentuk transparansi dan akuntabilitas sebagai kepala daerah. Pasal 146 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2022 membatasi alokasi belanja pegawai maksimal 30% dari APBD mulai tahun 2027. Pertanyaannya: dari mana dana untuk membiayai gaji PPPK? Alternatif paling buruk adalah merumahkan 9.000 orang PPPK. Konsekuensinya, ada dua masalah besar yang membayang. Pertama, mandeknya pelayanan publik akibat dirumahkannya ribuan PPPK yang direkrut sesuai kebutuhan formasi dan prosedur resmi. Kedua, munculnya pengangguran massal yang berpotensi menimbulkan keresahan sosial, bahkan kericuhan. Para PPPK merasa diperlakukan tidak adil, dikorbankan oleh kebijakan yang berubah-ubah, padahal mereka telah melalui proses panjang dan melelahkan.

Jakarta, — Seperti Pesawat yang Lepas Landas Tanpa Rencana Penerbangan
Seperti sebuah pesawat yang nekat lepas landas tanpa rencana penerbangan resmi, pelantikan 1.041 pejabat di Kabupaten Kupang pada 30 Desember 2025 kini menjadi sorotan. Tanpa dokumen perizinan yang lengkap, pesawat itu mungkin bisa terbang sebentar, tetapi risiko turbulensi dan pendaratan darurat selalu mengintai. Begitulah gambaran pelantikan massal ASN yang diduga melanggar Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Bungkamnya Kepala BKN,
Media mencoba mengonfirmasi kepada Kepala BKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, terkait informasi yang diperoleh media ini dari sumber yang cukup dipercaya bahwa telah ada dari BKN  “dugaan sanksi yang dijatuhkan kepada Pemkab Kupang”. Pesan WhatsApp yang dikirim pada 6 Februari 2026 hanya terbaca oleh Prof. Dr. Zudan tanpa balasan. Padahal sebelumnya, pada 21 Januari 2026, Prof. Zudan sempat menyatakan bahwa BKN sedang menelusuri kasus ini secara seksama. Ia menegaskan, bila pelantikan tidak sesuai NSPK, maka akan dilakukan koreksi.

Seperti sebuah pesawat yang hendak lepas landas. Pilot harus memastikan seluruh instrumen berfungsi, bahan bakar cukup, dan jalur penerbangan sesuai prosedur.

Jika ada satu saja yang diabaikan, bukan hanya pesawat yang terancam, tetapi seluruh penumpang di dalamnya. Begitu pula dengan pelantikan ribuan pejabat ASN di Kabupaten Kupang oleh Bupati Yosep Lede: sebuah penerbangan besar yang harus tunduk pada aturan penerbangan bernama NSPK manajemen ASN.

Permintaan Tegas dari Akademisi
Ahli hukum tata negara Universitas Nusa Cendana, Dr. Johanis Tuba Helan, menegaskan agar Badan Kepegawaian Negara (BKN) di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh benar-benar menelusuri pelantikan tersebut. Menurutnya, jika ditemukan pelanggaran terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), maka BKN wajib melakukan koreksi dan pembinaan sesuai regulasi yang berlaku.

“ASN di Kabupaten Kupang memiliki hak yang sama dengan ASN di daerah lain. Jika di Buton Selatan BKN berani membatalkan pelantikan karena melanggar NSPK, maka prinsip itu harus berlaku di Kabupaten Kupang,” tegas Johanis.

Pelantikan massal 1.041 pejabat pada 30 Desember 2025 menimbulkan pertanyaan serius: apakah penerbangan ini mengikuti jalur navigasi sesuai NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria)?

Penelusuran BKN

Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah menelusuri secara seksama proses pelantikan tersebut. Kepala BKN Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh menegaskan:
– “Kita melakukan pembinaan ke Pemerintah daerah sesuai berat dan ringan kasusnya.”

– “BKN menelusuri secara seksama, karena ada yang sudah diterbitkan Perteknya. Bila proses pelantikan tidak sesuai NSPK, akan dilakukan koreksi oleh BKN.” Tegas Prof. Zudan pertelepon 21/1/2026

Regulasi BKN tentang Koreksi

Mengacu pada Perpres No. 116 Tahun 2022 tentang Manajemen ASN dan Peraturan BKN No. 12 Tahun 2022 tentang NSPK:
– Jenis koreksi: teguran tertulis, pembinaan teknis, konsultasi, monitoring dan evaluasi, hingga pembatalan pelantikan.
– Bentuk koreksi: penyesuaian jabatan sesuai regulasi meritokrasi, penarikan kembali SK pelantikan, serta penempatan ulang pejabat sesuai prosedur yang sah.

Pesawat itu memang bisa mengudara, tetapi tanpa navigasi resmi, setiap manuvernya berisiko menimbulkan kecelakaan birokrasi.

Jakarta, — Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa BKN  akan Koreksi 1.041 Pejabat yang dilantik  Yosef Lede 30/12/2025, bila tidak Sesuai Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) , 

“BKN sedang menelusuri secara seksama, karena ada yang sudah diterbitkan Perteknya. Bila proses pelantikan tidak sesuai NSPK, akan dilakukan koreksi oleh BKN.” tegas Prof  Zudan Kepada Media Timor Raya Rabu 21/1/2026 pagi melalui Pesan WhatsApp

Menurut Sumber A1, Pejabat Aktif di bidang Mutasi dan Pengembangan yang tidak ingin namanya disebutkan  menjelaskan secara Detail Bahwa:

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022, BKN memiliki kewenangan untuk melakukan koreksi jika proses pelantikan tidak sesuai dengan NSPK. Berikut adalah penjelasan mengenai cara dan bentuk koreksinya:

Cara Koreksi

1. Pengawasan dan Verifikasi: BKN melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen ASN, termasuk proses pelantikan. Jika ditemukan ketidaksesuaian dengan NSPK, akan dilakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan keakuratannya.
2. Pemberitahuan dan Permintaan Perbaikan: BKN akan mengeluarkan surat hasil pengawasan dan pengendalian kepada pihak yang berwenang (dalam hal ini Bupati Kabupaten Kupang atau Pejabat Pembina Kepegawaian terkait), meminta untuk segera melakukan perbaikan atau pembatalan keputusan pelantikan dalam jangka waktu tertentu.
3. Tindakan Administratif: Jika perintah tidak ditindaklanjuti, BKN dapat menjatuhkan sanksi administratif seperti pemblokiran data kepegawaian ASN yang dilantik tidak sesuai prosedur, pencatatan instansi dalam daftar hitam pelanggar NSPK, hingga pencabutan keputusan pelantikan yang tidak sesuai.

Kabupaten Kupang-NTT, — Seperti mentari yang perlahan muncul di ufuk timur, memberi harapan baru bagi hari yang akan dijalani, pelantikan 24 Camat dan 17 Lurah oleh Bupati Kupang Yosef Lede pada 30 Desember 2025 menjadi sinar segar bagi pemerintahan daerah. Cahaya itu datang dari kader-kader pamong praja lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), yang kini dipercaya memimpin di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Rektor IPDN, Dr. Halilul Khairi, M.S., melalui surat resmi bernomor 800.2.5/1119/IPDN tanggal 31 Desember 2025, menyampaikan apresiasi kepada Bupati Kupang Yosef Lede atas kepercayaan yang diberikan kepada 41 alumni IPDN.
“Dengan ini kami menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada alumi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk mengemban amanah jabatan tersebut,” ungkapnya.

Rektor menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar penempatan jabatan, melainkan pengakuan atas kualitas pendidikan kepamongprajaan. Ia berharap para alumni dapat bekerja profesional, berintegritas, dan berkomitmen meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di Kabupaten Kupang.

Keresahan di Lapangan

Di sebuah sekolah dasar di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, seorang guru PPPK bernama Maria (bukan nama sebenarnya) sempat dilanda kecemasan.
“Saya dengar kabar gaji PPPK akan dipotong separuh. Rasanya panik sekali, bagaimana nanti membayar biaya sekolah anak?” ujarnya.

Maria bahkan sempat berdiskusi dengan rekan-rekannya yang juga PPPK. Mereka sama-sama khawatir, apalagi kabar itu muncul di akhir tahun ketika kebutuhan rumah tangga meningkat.

Namun, rasa cemas itu berubah menjadi lega setelah pemerintah memberikan klarifikasi resmi. Menurut MSN (25 November 2025), “CPNS dan PPPK dipastikan tidak mengalami pemotongan gaji. Pemerintah memberi sinyal kuat terkait kemungkinan kenaikan gaji serta tunjangan PPPK di masa depan.”

Maria pun tersenyum lega. “Syukurlah, ternyata hanya isu. Sekarang kami bisa bekerja dengan tenang lagi,”katanya.

Perubahan Identitas Visual Partai

Salah satu keputusan penting yang dihasilkan dalam Munas I adalah penggantian logo partai yang sebelumnya menampilkan simbol Pohon Beringin berubah menjadi kepala elang. Perubahan ini merupakan bagian dari proses rebranding yang bertujuan memperkuat citra Partai Berkarya sebagai entitas politik yang adaptif, inklusif, dan progresif.

“Transformasi identitas visual ini mencerminkan semangat pembaruan dan kesiapan Partai Berkarya untuk menjawab tantangan zaman serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” ujar perwakilan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam sambutannya.

Penetapan Ketua Umum: Muchdi Purwoprandjono

Melalui mekanisme pemilihan yang demokratis dan akuntabel, Munas I menetapkan Letjen TNI (Purn.) Muchdi Purwoprandjono sebagai Ketua Umum Partai Berkarya periode 2025–2030. Beliau diamanahkan untuk memimpin partai dalam proses revitalisasi struktur dan strategi politik nasional.

Penyitaan itu dibenarkan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya, Komisaris Besar (Kombes) Ade Ary Syam Indradi. Dia mengatakan, dokumen yang disita meliputi ijazah jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Strata Satu (S1).

“Benar, penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan penyitaan terhadap ijazah S1 dan SMA,” kata Ade Ary kepada wartawan, Kamis (24/7/2025).

Dilansir oleh Liputan6.com, Ade Ary belum bicara gamblang terkait hal ini. Dia hanya menyampaikan, penyitaan dilakukan untuk kepentingan penyidikan yang kini sedang berjalan.

“Untuk kepentingan pemeriksaan atau pengujian di laboratorium forensik dalam tahap penyidikan,” ucap Ade Ary.

Pemeriksaan Jokowi di Polresta Solo berlangsung selama tiga jam. Usai menjalani pemeriksaan di lounge lantai dua Gedung Mapolresta Solo, Jokowi yang didampingi adik iparnya dan ketua tim hukum, Yakup Hasibuan, langsung turun sekitar pukul 13.19 WIB dan menemui wartawan yang menunggu di depan pintu masuk gedung tersebut.

Dalam keterangan persnya, Jokowi mengaku dicecar 45 pertanyaan oleh penyidik. Sebanyak 35 pertanyaan merupakan review dari pemeriksaan sebelumnya, sementara 10 pertanyaan baru diajukan seputar keterlibatan sosok Dian Sandi—Ketua PSI NTB—yang pertama kali mengunggah foto ijazah S1 milik Jokowi ke media sosial.

“Saya bertemu Dian Sandi saat ia datang ke rumah untuk bersilaturahmi dan menyampaikan permintaan maaf karena telah mem-posting ijazah saya. Saya tidak pernah menyuruh siapa pun mengunggahnya,” tegas Jokowi di hadapan wartawan.

Jokowi juga menjawab pertanyaan soal Kasmudjo, yang disebut sebagai dosen pembimbingnya. “Ya, memang dosen pembimbing saya,” ujar Jokowi, seraya menambahkan bahwa pembimbing skripsinya adalah Prof. Dr. Ir. Achmad Soemitro.

Penyitaan ijazah dilakukan tanpa paksaan. Jokowi menegaskan bahwa sebagai pelapor yang merasa difitnah, dirinya siap mengikuti seluruh proses hukum dengan sikap terbuka dan kooperatif.