Seperti jembatan yang retak di tengah arus deras, pelayanan publik Kabupaten Kupang perlahan kehilangan pijakan. Tahun lalu jembatan itu masih mampu menahan beban dengan kategori C, namun kini retakan semakin melebar hingga roboh ke kategori D. Pertanyaannya: apakah rakyat hanya akan menonton reruntuhan itu, atau bangkit untuk mengadili para pemimpin yang lalai memperbaiki fondasi?

Sorotan Pakar Hukum Tata Negara
Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana), Dr. Johanis Tuba Helan, meminta rakyat Kabupaten Kupang bersama DPRD Kabupaten untuk menentukan Sikap kepada Bupati Yosef Lede dan Wakil Bupati Aurum Titu Eki.

“Dianutnya sistem demokrasi, maka pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Pelayanan yang baik adalah hak masyarakat dan menjadi kewajiban pemerintah. Jika pemerintah gagal, maka ia telah gagal menjalankan pemerintahan, dan rakyat berhak memberikan sanksi politis,” tegas Dr. Johanis Tuba Helan melalui pesan WhatsApp kepada Timor Raya, 11 Januari 2026.

Data Evaluasi KemenPAN-RB RI yakni hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Kupang berdasarkan Keputusan NenPAN RB RI Nomor 3 Tahun 2026:
– Peringkat Nasional: 374 dari 415 kabupaten
– Skor IPP: 1,97 (Kategori D – Buruk)
– Peringkat Provinsi NTT: 20 dari 21 kabupaten
– Perbandingan Tahun 2024: Skor 2,66 (Kategori C)

Editorial: Redaksi Timor-raya

ADRIANUS NDU UFI

Seorang kepala daerah ibarat seorang petani yang baru menapakkan kaki di ladang. Sebelum menanam benih, ia harus tahu kondisi tanah: seberapa subur, berapa banyak gulma, dan berapa luas lahan yang rusak. Tanpa pengetahuan itu, benih harapan akan layu sebelum tumbuh. Begitu pula seorang pemimpin, ia wajib memulai kepemimpinannya dengan memahami kondisi rakyat secara nyata, bukan sekadar angka di atas kertas.

Langkah Awal Seorang Pemimpin Jujur
Setelah dilantik, seorang kepala daerah yang jujur tidak langsung sibuk dengan seremoni. Ia memilih jalan yang lebih berat:
– Mengidentifikasi jumlah penduduk secara detail.
– Mengetahui berapa keluarga miskin yang harus segera disentuh program pengentasan.
– Menghitung ibu hamil yang perlu pendampingan agar bayi lahir sehat.
– Mencatat anak usia sekolah yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi.
– Memetakan balita stunting yang harus diselamatkan dari gizi buruk.
– Menyusun daftar ruas jalan dan jembatan rusak yang menghambat arus barang, akses pendidikan, dan layanan kesehatan.

Dari data itu,Gubernur ia menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh Kepala Daerah, Unsur Forkompindah, Kepala OPD, camat, lurah, dan kepala desa dan jika Bupati, Rakor Bersama Unsur Forkompindah, Kepala OPD, Canat, Lurah, Kepala Desa serta Walikota, Rakor Bersama Unsur Forkompindah,Kepala OPD dan semua Lurah

Kota Kupang-NTT, — 29 Desember 2025, Seperti kapal besar yang hendak berlayar di lautan luas, Partai Golkar NTT kini tengah mencari nahkoda administratif yang akan mengatur arah layar. Sekretaris DPD I bukan sekadar pengurus, melainkan kompas yang menentukan ke mana kapal politik ini berlabuh.

Partai Golkar NTT juga ibarat sebuah orkestra besar. Tanpa konduktor yang tepat, harmoni bisa berubah menjadi riuh. Sekretaris DPD I adalah tangan yang mengatur tempo, memastikan setiap instrumen politik berbunyi selaras.

Partai Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) tengah berada di persimpangan penting. Kursi Sekretaris DPD I, posisi yang kerap disebut sebagai “urat nadi” organisasi, kini kosong dan harus segera diisi. Lima nama kader muncul sebagai kandidat kuat, masing-masing membawa rekam jejak, jaringan, dan representasi politik yang berbeda.

Libby Sinlaeloe: Jejak Panjang dan Representasi Perempuan
Libby Sinlaeloe, perempuan Kristen Protestan yang lama berkecimpung di politik dan organisasi masyarakat, menjadi kandidat teratas. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris DPD I Golkar NTT dan enam kali dipercaya sebagai pelaksana tugas ketua di berbagai DPD II.

Dalam musim kemarau, ia hadir membawa kesegaran. Dalam musim hujan, ia tetap setia menambah deras alirannya. Tidak pernah memilih waktu, tidak pernah menimbang untung rugi—mata air hanya tahu satu hal: memberi kehidupan bagi siapa pun yang datang mendekat.

Demikianlah gambaran yang disampaikan Ibu Pdt. Erna Fanggidae Ratu Eda,S.Th tentang sosok Bapak Salomiel Arnius Buraen, S.Pd, Anggota DPRD Kabupaten Kupang. Baginya, Salomiel adalah mata air yang selalu hadir bersama rakyat, baik dalam suka maupun duka.

“Bapak Salomiel bukan hanya hadir ketika rakyat bersuka cita, tetapi juga setia mendampingi dalam masa-masa sulit. Itulah yang membuat kami merasa beliau benar-benar bagian dari masyarakat, bukan sekadar wakil rakyat di atas kertas,” tutur Ibu Pdt. Erna, disambut tepuk tangan warga Oenesu.

Reses sebagai Ruang Kedekatan
Reses yang digelar di Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, menjadi bukti nyata bagaimana Salomiel menjadikan momentum pertemuan bukan sekadar formalitas, melainkan ruang kebersamaan yang penuh makna. Ia mendengarkan cerita warga tentang kebutuhan infrastruktur, pendidikan, hingga kesejahteraan ekonomi.

Kupang, Noelbaki – Jumat (05/12/2025)
Suasana hangat menyelimuti Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kupang di Desa Noelbaki, Jalan Timor Raya. Badan Pengurus periode 2025–2030 menggelar rapat kerja perdana yang bukan sekadar agenda internal partai, melainkan juga menjadi ruang apresiasi bagi kaum kuli tinta—para pewarta yang setia menjembatani informasi antara partai, DPRD, pemerintah, dan masyarakat.

Menghormati Dedikasi Pewarta

Ketua DPC PDIP Kabupaten Kupang, Deasy Ballo-Foeh, menegaskan bahwa pelibatan awak media dalam rapat perdana jelang akhir tahun merupakan bentuk penghormatan atas jasa dan kontribusi mereka.

“Kami sadar, perjuangan partai tidak pernah berjalan sendiri. Kaum kuli tinta selalu hadir bersama, dengan goresan pena yang menjembatani aspirasi rakyat. Itu sebabnya kami ingin memberi ruang khusus bagi mereka,” ujar Deasy dalam sambutannya.

Era Digitalisasi dan Ruang Diskusi

Dalam paparannya, Deasy menekankan pentingnya membuka ruang diskusi di era digitalisasi. Menurutnya, perkembangan teknologi dan informasi harus dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi politik yang sehat.

Kabupaten Kupang- NTT, – Di Halaman Gedung Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kupang Tengah, Desa Noelbaki Jalan Timor Raya , suasana diskusi antara pengurus PDI Perjuangan dan wartawan terasa hangat namun penuh makna. Tidak ada panggung besar, tidak ada sorak-sorai. Hanya kursi yang tersusun melingkar, kopi panas,kue cucur dan kata-kata yang mengalir jujur dari seorang ketua partai. Dessy Ballo, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kupang, memecah kebiasaan: ia tidak meminta pujian, melainkan kritik.

“Jangan tulis puji-pujian. Tulislah kelalaian kami,” ucap Dessy, suaranya tegas namun penuh kerendahan hati kepada media, Jumat, 5/12/2025

Dessy mengingatkan bahwa tiga anggota DPRD Kabupaten Kupang dari PDI Perjuangan bisa saja lupa akan tugas, fungsi, dan kewenangan.

“Kami sangat membutuhkan kritik dan masukan konstruktif dari wartawan, pemuda, mahasiswa, generasi milenial, generasi Z, tokoh perempuan, tokoh agama, maupun ormas lain agar kami sadar akan tugas dan tanggung jawab,” katanya.

Ia bahkan mengutip kisah Yudas dalam Alkitab:

“Hanya dengan satu ciuman, Yesus ditangkap, disiksa, dan disalibkan. Apalagi jika ciuman itu berulang kali, pasti lain ceritanya.”

Dessy Ballo, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kupang,menekankan pentingnya refleksi dan konsolidasi internal agar seluruh kader kembali pada jati diri partai sebagai rumah besar rakyat kecil.

“PDI Perjuangan adalah partainya wong cilik. Kita harus kembali pada semangat awal perjuangan, menjadi partai yang hadir dan bekerja untuk rakyat, bukan hanya menjelang pemilu,” tegas Dessy Ballo Kepda Media di Halaman Kantor DPC PDI Perjuangan.

Evaluasi dilakukan terhadap seluruh tingkatan struktur partai, mulai dari DPC, DPAC kecamatan, DPR kelurahan/desa, hingga DPAR dusun/lingkungan. Rapat ini juga menjadi ajang untuk memperkuat komitmen kader dalam membangun solidaritas dan militansi partai.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh pengurus memahami peran strategisnya. Pemilu 2029 bukan sekadar kontestasi, tapi momentum untuk mengembalikan marwah perjuangan reformasi 1998,” ujar Dessy.

Hal ini disampaikan Fraksi Partai Nasdem Perindo pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kupang tentang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Belanja RAPBD Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2026 pada Hari Selasa, 25/11/2026

“Pembangunan harus digerakkan dengan penuh semangat dan kepercayaan, tetapi juga diikuti dengan kewaspadaan dan perhitungan. Alokasi anggaran induk tahun 2026 harus menjawab kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Kupang seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, kesempatan kerja, penanggulangan stunting, pengentasan kemiskinan, infrastruktur dasar, air bersih, dan kebutuhan lain yang benar-benar mendesak, bukan sekadar keinginan,” tegas juru Bicara dalam rapat DPRD.

Efisiensi dan Pengendalian Anggaran

Fraksi menekankan agar pemerintah mengurangi kegiatan seremonial dan lebih fokus pada program peningkatan penerimaan daerah. Fraksi mengingatkan bahwa penyusunan APBD 2026 harus mengacu pada Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengendalian Fiskal Nasional, Permendagri Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2026, serta Kemenkeu Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Alokasi Transfer ke Daerah.

Fraksi Partai Hanura meminta Pemerintah Kabupaten Kupang di bawah kepemimpinan Bupati Yos Lede dan Wakil Bupati Aurum Titu Eki agar memprioritaskan program pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat pada tahun 2026.

Isu Anggaran: Program Prioritas vs Seremonial

Fraksi Partai Hanura menekankan agar Pemkab Kupang lebih mengutamakan program prioritas ketimbang program pilihan yang cenderung mengarah pada kegiatan seremonial. Program prioritas yang dimaksud meliputi pendidikan, kesehatan, pertanian, peternakan, perikanan, infrastruktur dasar, serta penyediaan air bersih.

“Kami mendesak agar Pemkab Kupang benar-benar memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat. Jangan sampai efisiensi anggaran dari pusat justru membuat rakyat semakin sulit,” tegasnya. Pada saat Pembacaan Pandangan Fraksi pada Rapat Paripurna, Selasa, 25/11/2025

Ia juga menyoroti adanya perbedaan angka dalam KUA-PPAS, dari Rp125 miliar menjadi Rp43 miliar, serta penurunan target PAD dari Rp100.904.800.000 menjadi Rp100.604.800.000.

Dean Asadoma yang merupakan calon tunggal, ditetapkan dan dilantik sebagai Ketua Pengurus Daerah Tidar Provinsi NTT periode 2025-2030 beserta jajaran pengurus oleh Ketua Umum Pengurus Pusat TIDAR, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

Wagub Johni Asadoma dalam sambutannya mengatakan TIDAR menjadi bagian dari perjuangan politik anak-anak muda, memiliki tanggung jawab besar untuk turut serta dalam pembangunan daerah dan nasional. Serta menjadi wadah untuk tumbuhnya tunas-tunas muda yang akan berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan bangsa dan daerah dan diharapkan mendukung semua program-program pembangunan Pemprov NTT.

“Sebagai organisasi sayap kepemudaan, saya mengharapkan agar bro Dean dan seluruh jajaran Tidar NTT dapat bekerja keras untuk mendukung pelaksanaan visi misi dan progam-program pembangunan baik dari pusat hingga daerah. Karena tugas-tugas kalian berat dan harus berkontribusi dalam membangun masyarakat NTT menjadi masyarakat yang maju, sejahtera, damai dan tentram,” ujar Johni Asadoma.