Opini: Boy Ramschie

Seperti burung yang tampak bebas terbang di langit, padahal sayapnya dikendalikan oleh tali tak kasat mata, demikianlah sebagian orang memandang industri konten dewasa hari ini. Apa yang disebut sebagai kebebasan berekspresi justru dicurigai sebagai bentuk perbudakan modern—tanpa rantai, tanpa cambuk, namun tetap menjerat.

Menurut Boy Ramschie, eksploitasi tubuh perempuan dalam industri film dewasa dulu dilakukan secara terang-terangan melalui kamera dan sistem produksi yang jelas terlihat. Kini, bentuknya lebih halus: platform digital memberi ilusi kebebasan. Ungkapan “saya upload karena saya mau, bukan disuruh” sering terdengar, namun diyakini sebagai tanda bahwa sebagian orang tidak menyadari sedang dimanipulasi.

Sistem ini tidak lagi membutuhkan paksaan fisik. Algoritma dan insentif uang menjadi pengendali utama. Jika dulu korban meminta tolong karena disiksa, kini mereka “pasang harga sendiri, upload, dan tersenyum.” Setiap klik, setiap langganan, adalah transaksi yang memperkuat lingkaran ini.

Semakin banyak yang membayar, semakin terkikis nilai diri. Otak menerima dopamin, uang mengalir, rasa malu perlahan hilang. Anak-anak perempuan lain pun terpengaruh, menganggap cara ini sebagai jalan cepat menuju kekayaan. Sementara itu, kaum pria dilatih untuk melihat tubuh sebagai objek konsumsi.

Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, mengatakan penyaluran KUR sempat dihentikan beberapa waktu lalu akibat tingginya kredit bermasalah. Namun, pada 2026 Bank NTT telah memperoleh kuota baru sebesar Rp350 miliar, dengan alokasi Rp100 miliar untuk KUR mikro, Rp200 miliar untuk KUR kecil, dan Rp50 miliar untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Target debitur baru KUR 2026 di NTT sekitar 3.450 orang, khusus KUR penempatan PMI menargetkan sedikitnya 1.000 debitur,” ujarnya di Kupang, Sabtu.

Charlie menjelaskan KUR PMI memberikan pembiayaan berbunga rendah sekitar 6 persen dengan plafon hingga Rp100 juta. Dana tersebut dapat digunakan calon pekerja migran untuk membiayai pelatihan, visa, tiket pesawat, hingga biaya hidup sementara di negara tujuan.

Ia menegaskan KUR bukan hibah, melainkan pinjaman yang harus dikembalikan. “KUR itu ibarat doping bagi pengusaha yang masih lemah supaya dibantu terlebih dahulu, dengan harapan suatu saat mereka meningkat menjadi pengusaha yang kuat dan tidak memakai KUR lagi,” katanya.

Acara ini dihadiri oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua Komisi II, Kepala Perwakilan BPN NTT Adian Pandiangan, perwakilan Departemen Pertanian, mahasiswa, serta Rektor Universitas Nusa Cendana (Unanda). Meski sempat terkendala hujan dan angin kencang beberapa hari sebelumnya, kegiatan tetap berlangsung dengan penuh semangat setelah dialihkan ke lokasi yang lebih mudah diakses.

Dalam laporannya, Kepala Dinas menegaskan bahwa program strategis nasional ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga aksesibilitas dan stabilitas. Pemerintah pusat bersama Dinas Pertanian NTT terus mendorong peningkatan produksi melalui intensifikasi, ekstensifikasi, modernisasi pertanian, pembangunan irigasi, diversifikasi teknologi, serta penyediaan benih dan pupuk.

KabupatenKupang-NTT,— Mobil milik Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) itu diduga terjebak arus deras akibat luapan sungai yang mendadak meningkat. Warga sekitar bersama rombongan pengawal masih berada di lokasi, berusaha melakukan evakuasi kendaraan yang terseret.

Upaya penyelamatan tidak dilakukan dengan tangan kosong. Satu unit alat berat jenis ekskavator diturunkan langsung ke lokasi untuk membantu proses evakuasi. Hingga siang ini, belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun cedera dalam insiden tersebut.

“Iya, kita sementara upaya evakuasi,” ungkap salah seorang sumber melalui sambungan telepon, menegaskan bahwa proses masih berlangsung di lapangan.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perjalanan darat di wilayah rawan banjir bukan sekadar soal jarak dan waktu, melainkan juga soal kesiapan menghadapi alam yang bisa berubah dalam hitungan menit.

Seperti batu besar yang tetap kokoh meski dihantam arus sungai, semoga peristiwa ini menjadi pelajaran bagi pemerintah dan masyarakat untuk lebih waspada, agar langkah pembangunan dan pelayanan publik tidak mudah goyah oleh derasnya tantangan.

Seperti sebuah perahu yang berlayar di lautan luas, pers selalu menembus ombak zaman. Kadang ombak itu tenang, kadang bergelora, namun perahu tetap harus berlayar. Demikianlah peran pers: menjaga keseimbangan layar demokrasi, mengarahkan haluan informasi, dan memastikan masyarakat tidak kehilangan arah di tengah derasnya arus teknologi dan berita yang berdesakan.

Kota Kupang, — Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh insan pers. “Atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi NTT, saya mengucapkan selamat Hari Pers Nasional ke-80. Terima kasih atas peran pers yang menjaga demokrasi berjalan baik di tengah dinamika, memberikan informasi yang mencerahkan, mencerdaskan, serta membawa kebaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkapnya usai memimpin rapat bersama jajaran pemerintah provinsi.

Melki menekankan, di tengah derasnya perkembangan teknologi, pers dituntut tetap menjunjung profesionalitas, objektivitas, netralitas, dan independensi. Lebih dari itu, pers harus kritis dalam mengawal pembangunan agar program pemerintah berjalan sesuai harapan rakyat. “Pers adalah alat kontrol masyarakat, garda terdepan melawan hoaks, membangkitkan optimisme, sekaligus akselerator perubahan,” tegasnya.

Akibatnya, para pejabat yang sudah bersumpah di podium pelantikan masih tercatat aktif di jabatan lama dalam aplikasi My ASN dan E-Kinerja. Sistem digital yang seharusnya menjadi penopang transparansi justru memperlihatkan ketidakselarasan antara seremoni dan administrasi.

Suara dari Lapangan: Antara Bingung dan Ragu

Media ini mencoba membuktikan dugaan tersebut dengan menghubungi sekitar 150 pejabat yang dilantik. Jawaban mereka hampir seragam: status jabatan belum berubah.

“Ketika saya cek status jabatan di Aplikasi My ASN dan E-Kinerja ternyata saya belum tercatat pada jabatan baru. Jadi bingung, karena saya sudah dilantik untuk jabatan baru, kok masih tercatat jabatan lama saya,” ungkap seorang pejabat dengan nada heran.

Seorang Pejabat yang diberhentikan tidak mau di tuliskan nama nya, Sebut saja Tomas, Mengakui bahwa dirinya di Nonjobkan dari jabatan tapi di Aplikasi My ASN dan E-Kinerja masih tercatat pejabat aktif.

Dia juga membantah kabar bahwa dirinya melamar sebagai calon Komisaris Independen Bank NTT dan masih menunggu proses fit and proper test dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat

Berita tentang saya yang dimuat itu keliru. Saya tidak melamar sebagai calon Komisaris Independen dan tidak sedang menunggu fit and proper test oleh OJK, serta saya tidak menjalani cooling off selama enam bulan,” jelas Frans, Minggu (27/10/2025) malam.

Pada Media VictoryNews, Rabu 29/10/2025, Frans Gana  menjelaskan, dirinya telah resmi ditetapkan sebagai Komisaris Independen Bank NTT melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada 13 Mei 2025 lalu, dengan masa jabatan periode 2025–2029

“Jadi posisi saya sudah ditetapkan dalam RUPS-LB bulan Mei 2025. Yang menjalani masa cooling off selama enam bulan itu adalah Pak Yosef Juwa Dobe Ngole,” tambahnya.

Frans menyebut nama Yosef Juwa Dobe Ngole yang menjabat sebagai anggota Komite Audit Bank NTT lah mengajukan diri sebagai calon Komisaris Independen dari internal Bank NTT.

Dan sesuai dengan ketentuan perbankan, calon dari internal wajib menjalani masa cooling off sebelum mengikuti proses fit and proper test oleh OJK Pusat.

Keputusan penetapan Bank Jawa Timur sebagai PSP II ditetapkan ketika Gubernur NTT Melki Laka Lena memimpin  Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) yang berlangsung di aula Sasando Kantor Gubernur NTT Kamis,4/9/2025.

Gubernur Melki menyatakan bahwa secara resmi menetapkan Bank Jatim sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) II di Bank NTT.

penetapan Bank Jatim sebagai PSP II merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum sebesar Rp.3 triliun, sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kami sudah menerima dan menetapkan Bank Jatim sebagai salah satu pemegang saham di Bank NTT. Mereka masuk dengan nilai investasi sebesar Rp.100 miliar. Dengan demikian, Bank NTT resmi menjadi bagian dari BPD yang telah memenuhi modal inti minimum sebesar Rp.3 triliun. Langkah ini sudah disetujui oleh OJK. Ini menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi Bank NTT sebagai bank pembangunan daerah yang sehat dan kompetitif,” ungkap Gubernur Melki.

Pemerintah Provinsi NTT tetap menjadi pemegang saham pengendali utama (PSP 1), sementara Bank Jatim hadir sebagai mitra strategis untuk memperkuat tata kelola dan daya saing Bank NTT.

Menanggapi hal itu, Direktur Yayasan YNS, Yusinta Ningsih Nenobaha menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk membantu warga Kuatae dengan batas waktu hingga 25 September 2025.

“Dari kami, Yayasan YNS, kami akan menunggu jawaban hingga 25 September. Sehingga selain pemerintah yang juga berusaha, kita pun saling membantu. Siapa tahu ada keluarga yang bisa membantu Bapak-Mama dengan sedikit tanah, agar minimal bisa membangun rumah. Yang penting, pelepasan tanah dipastikan secara jelas sehingga nantinya tidak terjadi konflik,” jelas pihak Yayasan YNS.

Lebih lanjut, Uchi sapaan akrab Yusinta Nenobahan menyebutkan jika sampai akhir September tidak ada kejelasan, pihaknya akan mengupayakan langkah lain dengan memanfaatkan program yang dimiliki TNI.

“Mungkin nanti kami akan bersurat resmi untuk meminta bantuan, agar rumah lama ini bisa dibongkar. Barang-barang yang masih bisa digunakan akan dipakai kembali, dan nantinya Yayasan YNS akan membantu membuatkan tempat tinggal bagi Bapak-Mama,” tambahnya.