Ketua Tim Kuasa Hukum Paket Lontar Malole, Adhitya Nasution kepada media menjelaskan bahwa ada dua hal penting yang menjadi dasar pengajuan sengketa di Mahkama Konstitusi yakni, adanya dugaan penggunaan ijazah palsu dari salah satu pasangan calon dan dugaan praktik politik uang saat berlangsungnya Pilkada di Rote Ndao.

Adhitya nasution berharap MK berkenan memeriksa permohonan lebih lanjut terkait dengan cacat formil pasangan calon dan mengesampingkan hasil perolehan suara, agar menghasilkan produk Pilkada yang sesuai dengan amanat Undang-undang.

“Harapannya tentu agar bisa dilakukan Pemungutan Suara Ulang atau PSU di Kabupaten Rote Ndao,” tegas Adhitya Nasution.*

Menurutnya, masih ada peluang sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia  memutus siapa yang menang dan kalah dalam pilkada di daerah tersebut pada periode tahun ini.

Adhitya Nasution menjelaskan bahwa, Gugatan Sengketa Pemilu Kepala Daerah di  MK bukan hanya soal angka-angka, melainkan bisa menggunakan teori lain seperti adanya kecurangan yang sifatnya Terstruktur,Sistimatis dan Masif (TSM) maupun adanya cacat administrasi dari salah satu pasangan calon yang mendaftarkan diri sebagai kontestan dalam pilkada

“Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang memutus sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah dapat memeriksa dan memutus sengketa pilkada di luar dari substansi perolehan suara, seperti yang pernah terjadi di beberapa daerah sebelumnya seperti  di Kabupaten Sabu Raijua Propinsi NTT tahun 2020 dan Kabupaten Boven Digoel Propinsi Papua Selatan tahun 2020 juga,” tegas Adhitya dalam pernyataan tertulisnya yang diterima media, Jumat (6/12/2024) malam.