Menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Kupang kepada wartawan Hari Selasa, 26/3) 2025 bahwa di Tahun Anggaran 2024 lalu BPK RI Perwakilan NTT menemukan Pengelolaan Keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Kupang tidak sesuai dengan aturan Tentang Tata kelola Keuangan Daerah senilai Rp. 6, 2 miliar pada Pos Belanja Anggaran perjalanan dinas Ketua, Wakil-Wakil Ketua serta anggota DPRD Kabupaten Kupang, pos Belanja Anggaran pemeliharaan mobil dinas dan pos belanja anggaran rutin.

Lanjut Kajari Kabupaten Kupang, Muhammad Ilham kepada bahwa saat ini Jaksa Tipikor Masi melakukan penyelidikan temuan BPK RI perwakilan NTT terkait perjalanan dinas DPRD Kabupaten Kupang dan dilanjutkan penyilidikan pada biaya pemeliharaan mobil Dinas dan Belanja Rutin

“saya juga sudah perintahkan Andrey Key sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) untuk melakukan penyelidikan atas Biaya Belanja pemeliharaan mobil dinas dan Biaya belanja rutin pada tahun Anggaran 2024 yang telah menjadi temuan BPK RI perwakilan NTT pada Sekwan DPRD Kabupaten Kupang,” tutup Muhammad Ilham.

Dalam kunjungannya ke beberapa titik strategis di Kecamatan Kolbano, yakni Desa Kolbano, Pene, Se’i, dan Oeleu, serta wilayah lainnya seperti Desa Pana, Pene Selatan, Taebesa, dan Kecamatan Amanuban Tengah, David Boimau menemukan bahwa infrastruktur jalan menjadi salah satu keluhan terbesar masyarakat.

Sejumlah ruas jalan, seperti Batuputih-Panite, Panite-Kolbano, dan Kolbano-Boking-Malaka, mengalami kerusakan parah. Masyarakat mengeluhkan genangan air di dataran sawah Bena yang semakin memperparah kondisi jalan, sehingga menghambat distribusi hasil bumi dan melemahkan ekonomi lokal.

Tidak hanya itu, warga di Kecamatan Kualin dan Kolbano juga meminta pembangunan drainase yang mengarah ke laut untuk mencegah banjir yang kerap melanda pemukiman saat musim hujan.

Di sektor perikanan, nelayan di pesisir Selatan berharap mendapat bantuan alat tangkap ikan, seperti kapal, ketinting, dan peralatan tangkap lainnya. Minimnya fasilitas membuat hasil tangkapan rendah, berdampak pada pendapatan yang tidak stabil.

Peristiwa longsor yang terjadi di Kelurahan Takari tepatnya di kampung Tanah Runtuh (penyebutan nama kampung oleh masyarakat sebab sering terjadi longsor), kampung ini berbatasan dengan Desa Noelmina, RT 01/ RW 01, kejadiannya terjadi di sabtu malam tanggal 1 Maret 2025, sekitar pukul 23.00 WITA.

Peristiwa tersebut membawa kerugian baik materi maupun psikis para korban bencana sebanyak 35 KK dengan 151 jiwa. Ada lansia, balita, ibu hamil bahkan disabilitas.

Bupati Yos Lede saat kunjungannya menyatakan, Dinas terkait segera lakukan koordinasi dalam upaya pemulihan pasca bencana. Ia tekankan kesehatan para pengungsi perlu diperhatikan. “Saya tidak boleh dengar ada anak-anak korban bencana yang sakit. Berikan pelayanan maksimal buat para korban. Pastikan kebutuhan pengungsi terpenuhi,”kata Yos.

Selain itu, petugas medis yang ditugaskan di tempat ini, pesan Yos Lede, jangan pernah mengeluh. Dan kepada Camat dan Lurah Takari ia berpesan agar segera data korban terdampak bencana, sambil berpikir langkah lanjutan yang diambil. Bagi yang sudah punya lahan, akan dibantu hunian baru. Dan bagi yang belum punya lahan, sekalian akan dicarikan lahan untuk dibangun rumah.