angkat bicara. Ia meminta Bupati Kupang Yosef Lede membatalkan pelantikan – timor-raya.com

Polemik Pelantikan ASN di Kabupaten Kupang: Legalitas Sah, Kepercayaan Publik Dipertanyakan

timor-raya.com — Fri, 20 Feb 2026 07:24:49 +0000

Kupang, 20 Februari 2026 — Pelantikan 1.041 Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Bupati Kupang, Yosep Lede, pada 30 Desember 2025, terus menuai polemik. Meski dinyatakan sah secara hukum administrasi, sejumlah pakar hukum menyoroti aspek legalitas, prosedur teknis, serta dampak sosial terhadap kepercayaan publik.

Kronologi
– 30 Desember 2025: Bupati Kupang melantik 1.041 ASN.
– Januari 2026: Muncul laporan bahwa 998 pejabat belum menerima SK pelantikan.
– Februari 2026: Polemik mencuat setelah sebagian ASN dipindahkan ke posisi baru, meski status lama masih aktif dalam sistem My-ASN.

Pandangan Pakar
– Dr. Semuel Haning (Ahli Hukum Administrasi Negara):
“Apapun keputusan pejabat tata usaha negara berupa surat keputusan Bupati Kabupaten Kupang, itu mengandung asas praduga legalitas. Artinya semua keputusan oleh Bupati Kupang, untuk sementara sah.”

– Rian Van Frits Kapitan (Ahli Hukum):
“Kepala daerah berpotensi merusak karier ASN dan terjerat Tipikor jika pelantikan dilakukan tanpa dasar teknis yang sah.”

– Dr. Johanis Tuba Helan (Ahli Hukum Tata Negara:
“Kebijakan kepala daerah, termasuk pelantikan dan mutasi ASN, tidak boleh hanya berlandaskan surat edaran atau tafsir administratif. Ia harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Pelaksanaan kewenangan tanpa dasar hukum yang kuat berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan merusak kepercayaan publik.”

Setelah Akademisi Undana, Kini Giliran Akademisi UKAW Kupang minta Bupati batalkan pelantikan Tanpa Pertek

timor-raya.com — Tue, 13 Jan 2026 13:32:26 +0000

Kabupaten Kupang, – Seperti sebuah kapal besar yang berlayar tanpa kompas, pelantikan 1.041 pejabat di Kabupaten Kupang pada 30 Desember 2025 kini menjadi sorotan. Kapal itu memang berangkat dengan semangat perubahan, namun arah yang dituju ternyata belum jelas karena tidak adanya Pertimbangan Teknis (Pertek) perorangan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang, Rian Van Frits Kapitan, SH, MH, angkat bicara. Ia meminta Bupati Kupang Yosef Lede membatalkan pelantikan tersebut demi menyelamatkan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilantik. Kapitan yang juga Advokat pada Kongres Advokat Indonesia (KAI) menilai, pelantikan tanpa Pertek perorangan berpotensi menimbulkan masalah serius.

“Bupati berpotensi merusak karier ASN yang dilantik. Sesuai Perpres No. 116 Tahun 2022 dan Peraturan BKN No. 5 Tahun 2019, ASN yang dilantik tanpa Pertek berpotensi diblokir data kepegawaiannya. Jika sanksi ini diterapkan BKN, maka karier ASN tersebut menjadi tidak jelas,” tegas Kapitan.

Ia juga mengingatkan agar ASN yang belum memperoleh Pertek menahan diri untuk membuat kebijakan atau terlibat dalam kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran uang negara maupun daerah. “Karena suatu waktu dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dengan rasionalisasi bahwa ASN tersebut tidak sah dalam jabatan itu sehingga tidak berwenang melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan uang negara digunakan,” jelasnya.