Seperti helikopter patroli yang berputar di atas wilayah krisis, suara dari berbagai penjuru kini mengarah ke Kabupaten Kupang. Dari ketinggian hukum, politik, dan pengawasan, sorotan tajam diarahkan pada proses pelantikan ribuan ASN yang dilakukan tanpa keabsahan administratif. Helikopter itu membawa pesan: jangan biarkan ribuan pegawai dan puluhan ribu keluarga mereka terjebak dalam turbulensi birokrasi dan penderitaan ekonomi.

Kabupaten Kupang-NTT, — Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kupang, Deasy Ballo-Foeh, meminta Kepala BKN Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh dan Bupati Kupang Yosef Lede untuk membatalkan pelantikan ribuan ASN yang dilakukan pada 30 Desember 2025. Ia menilai pembatalan lebih bijak daripada membiarkan ribuan pegawai dan puluhan ribu istri, suami, dan anak-anak mereka terjebak dalam ketidakpastian administrasi dan penundaan gaji.

“Jika 9 ribu ASN dikalikan 3—suami/istri dan dua anak—jumlahnya 27 ribu ditambah 9 Ribu jumlahnya 36 Ribu bergantung pada gaji yang kini tertahan. Ini bukan sekadar angka, ini nasib manusia,” tegas Deasy.

Ia menambahkan, keterlambatan gaji berdampak langsung pada kehidupan rumah tangga pegawai, terutama setelah pengeluaran besar di masa Natal dan Tahun Baru. Banyak ASN kini menghadapi tekanan utang dan kebutuhan harian tanpa kepastian penghasilan.

Seperti kereta api yang berhenti mendadak di tengah rel, ribuan ASN-PPPK Kabupaten Kupang kini terjebak dalam perjalanan yang tak kunjung sampai ke stasiun kesejahteraan. Gerbong yang seharusnya membawa gaji sebagai bekal hidup justru tertahan oleh palang mutasi massal yang belum jelas jalur hukumnya. Di balik deru mesin birokrasi, para pegawai hanya bisa menunggu kepastian, sementara beban utang dan kebutuhan rumah tangga terus menekan roda kehidupan mereka.

Kabupaten Kupang-NTT,—Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kupang, Deasy Ballo-Foeh, menegaskan bahwa tertahannya gaji ribuan ASN bukan sekadar masalah administratif, melainkan pelanggaran terhadap hak dasar yang dijamin undang-undang.

Dalam wawancara via telepon WhatsApp, Senin (9/2/2026), Deasy meminta Bupati Kupang, Yosep Lede, bersama Wakil Bupati Aurum Titu Eki, untuk bertanggung jawab penuh. Menurutnya, jika mutasi massal menjadi biang kerok carut-marut administrasi, maka langkah bijak adalah membatalkan SK pelantikan tersebut.

“Pemerintah hadir untuk menjamin kesejahteraan. ASN sudah menjalankan kewajibannya, sehingga tidak boleh main-main dengan hak mereka,” tegasnya.

KKABUPATEN UPANG – Seperti sebuah perahu yang berlayar di tengah ombak besar, arah perjalanan Pemerintah Kabupaten Kupang menuju tahun anggaran 2026 kini diwarnai riak perdebatan soal angka defisit. Besok, 26 Januari 2026, Pemda Kupang akan menggelar pertemuan dengan 4.179 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu. Agenda yang tertulis dalam undangan memang tidak rinci, namun inti pertemuan adalah transparansi keuangan daerah dan evaluasi kinerja aparatur.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius Sanam melalui sebuah podcast menjelaskan bahwa APBD tahun 2026 mencapai Rp. 1,2 triliun. Dari jumlah itu, blok grant sebesar Rp. 629 miliar dipotong 10% untuk Dana Desa senilai Rp. 66 miliar, sehingga tersisa Rp. 563 miliar. Belanja pegawai sendiri mencapai Rp. 764 miliar, yang memunculkan defisit Rp. 135 miliar. Ditambah beban gaji PPPK sebesar Rp. 224 miliar—yang sebelumnya ditanggung APBN namun kini menjadi tanggung ja

wab penuh Pemda—defisit total disebut-sebut mencapai Rp. 319 miliar.

Pihak Pemda menyampaikan permintaan maaf karena undangan rapat tidak memuat detail agenda. Namun ditegaskan bahwa tujuan utama adalah menyampaikan kondisi keuangan daerah secara terbuka, sekaligus menegaskan kewajiban PPPK untuk menyelesaikan Surat Keterangan Penilaian (SKP) kinerja tahun 2025. SKP ini akan menjadi bahan evaluasi kontrak kerja ke depan.

Kupang, Seperti detak jam yang sempat tertunda, atau hujan yang datang terlambat di musim kemarau, begitu pula gaji para tenaga kesehatan PPPK di Kabupaten Kupang yang baru akan mengalir setelah penantian panjang. Di tengah rasa cemas dan kebutuhan yang tak bisa ditunda, sebuah suara permintaan maaf akhirnya hadir.

Usai ibadah Minggu sore, Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius S.J. Sanam, berdiri di hadapan jemaat dengan wajah penuh kesungguhan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh tenaga kesehatan atas keterlambatan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Kami memahami betul dampak keterlambatan ini terhadap kesejahteraan para tenaga kesehatan. Atas ketidaknyamanan yang terjadi, saya menyampaikan penyesalan yang mendalam,” ujar Mateldius, suaranya terdengar tegas namun sarat empati, Minggu,21/12/2025

Rencana Pembayaran Segera
Mateldius menjelaskan bahwa gaji PPPK Tahap I untuk bulan November akan segera dibayarkan pada Senin, 22 Desember 2025.

Kabupaten Kupang-NTT, –Seperti kapal yang harus menunggu izin sandar di pelabuhan sebelum menurunkan muatan, pemerintah daerah juga harus menunggu transfer dana dari pusat sebelum bisa membayar gaji PPPK. Kapal sudah siap, muatan sudah ada, tapi dermaga belum memberi lampu hijau.”

Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, keresahan melanda ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Kupang. Gaji bulan November dan Desember yang belum cair membuat banyak keluarga harus menahan napas di tengah kebutuhan yang meningkat.

Di tengah riak kritik dari DPRD dan masyarakat, Bupati Kupang Yosef Lede akhirnya memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran gaji PPPK bukan karena kelalaian pemerintah daerah, melainkan akibat mekanisme transfer dana dari pemerintah pusat.

“Sumber pembiayaan gaji PPPK adalah dana transfer dari pusat. Keterlambatan terjadi karena transfer belum masuk. Setelah dicek, dana yang sudah masuk baru cukup untuk satu bulan. Satu bulan berikutnya masih menunggu transfer berikutnya. Namun per Jumat, 19 Desember 2025, gaji segera ditransfer ke rekening PPPK,” jelas Yosef Lede.

Menurut Anton apabila telah ada Toserba maka ASN, P3K dan PTT Kabupaten Kupang dan masyarakat sekitarnya dapat  berbelanja sembako di Toserba tersebut.

Selain sembako yang disediakan di Toserba Bupati juga Bisa memerintahkan ASN, P3K dan PTT belanja sayur-sayuran di Pasar Oesao untuk mendukung Usaha Kecil dan menengah yang berjualan disana

Permintaan Anton Natun sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kupang ketika ditemui di kantor DPRD Kabupaten Kupang, Oelamasi belum lama ini.

“Karena yang saya lihat di Mojokerto Provinsi Jawa Timur, ketika saya berkunjung kesana, disana itu dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM punya Toserba, milik pemerintah, tetapi pengelolaannya di berikan ke swasta. Dan ketika telah ada Toserba Bupati dan Wakil Bupati wajibkan seluruh pegawai di Kabupaten Kupang, baik pegawai ASN, P3K dan Honor belanja disana,” Kata Anton Natun Anggota DPRD Kabupaten Kupang.