Kabupaten Kupang, – Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, Yupiter Selan mengatakan bahwa kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pembangunan pekerjaan Sumur bor di Desa Oenuntono, Kecamatan Amabi Oefeto Timur Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), statusnya dinaikan dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Menurut Yupiter Selan, Adanya peningkatan status penyidikan atas Kasus Dugaan Tipikor pekerjaan pembangunan Sumur bor di Desa Oenuntono, Kabupaten Kupang pada Tahun Anggaran 2019 senilai Rp. 1,2 Miliar berdasarkan hasil gelar perkara (ekspose) oleh tim Penyidik Tipikor Kejari Kupang di Kejaksaan Tinggi NTT pada Hari Kamis, 21/8/2025.

“kami telah melakukan ekspose di Kejati NTT atas kasus dugaan tipikor pekerjaan pembangunan sumur bor di Desa Oenuntono, Kabupaten Kupang dan hasilnya dinaikan menjadi penyidikan karena berpotensi merugikan negara”, jelas Yupiter Selan kepada media di Kantor Kejati NTT pada Hari Kamis, 21/8/2025.

Kajari Yupiter Selan melanjutkan bahwa kasus dugaan tipikor Pekerjaan pembangunan Sumur bor di Desa Oenuntono itu statusnya ditingkatkan dari Lid Menjadi Dik maka semua Pihak yang terlibat dalam hubungan dengan pekerjaan pembangunan Sumur bor dan telah diperiksa sebagai saksi akan dijadwalkan untuk dipanggil dan diperiksa lagi.

Audit ini dilakukan untuk memeriksa Administrasi dan bukti pekerjaan fisik selama 3 tahun (2022-2024)

“Audit yang dilakukan oleh Irda dan Jaksa untuk memeriksa pencatatan Administrasi, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan program pembangunan, pembukuan keuangan desa, laporan realisasi penggunaan Dana Desa hingga Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa selama 3 Tahun, Tegas Yosef Lede, SH. Kepada media usai pengukuhan dan perpanjangan Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Kupang di Kantor Bupati Kupang di Oelamasi Kamis, 27/3/2025

untuk diketahui bahwa hal sama pernah disampaikan oleh Bupati Kupang Yosef Lede pada tanggal 5/3/2025 dan telah diberitakan oleh media www.timoraya.com ketika Rapat Kordinasi dan Evaluasi dengan 24 Camat, Lurah, Kepala Desa, BPD, Direktur Bumdes, Bendahara, bahwa PLT Sekda, Dinas PMD dan Irda untuk Audit Dana Desa Tahun 2022-2024 dan Penyertaan Modal Ke Bumdes serta pengelolaan dana di Bumdes.