Bungkam yang Menjadi Sorotan

Bupati Kupang, Yosep Lede, hingga kini belum memberikan penjelasan resmi terkait pelaksanaan mutasi tersebut. Sikap bungkam ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah daerah menutup ruang komunikasi publik, padahal transparansi adalah kewajiban dalam tata kelola pemerintahan.

Kontras terlihat dari pernyataan singkat Yosep Lede sesaat setelah pelantikan, ketika ia mengakui bahwa SK belum dibagikan karena masih terdapat kekurangan administrasi, termasuk belum rampungnya Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, sejak saat itu tidak ada tindak lanjut yang jelas.

Dampak pada ASN dan Publik

Ketidakjelasan ini berdampak langsung pada ASN yang terdampak mutasi. Mantan Camat Takari, EU Ratukore, menyampaikan bahwa hingga 20 Januari 2026 ia bersama sejumlah pejabat lain yang dinonaktifkan belum menerima SK pemberhentian. Akibatnya, nama mereka masih tercatat dalam aplikasi MyASN dengan status jabatan lama. Kondisi ini menimbulkan kebingungan administratif sekaligus keresahan psikologis bagi ASN yang bersangkutan.

Kabupaten KUPANG – Polemik mutasi dan pemberhentian ASN kembali mencuat di Kabupaten Kupang. Pada Kamis (15/01/2025), Camat Takari Eu Ratukore bersama sejumlah pejabat ASN resmi mengadukan dugaan pelanggaran prosedur ke DPRD Kabupaten Kupang dan BKN

Pengaduan ini menyusul kebijakan Bupati Kupang, Yosep Lede selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yang melakukan pengangkatan pejabat baru tanpa terlebih dahulu memberhentikan pejabat lama melalui Surat Keputusan (SK) yang sah.

“Saya dan teman dilantik penggantinya, tapi kami belum diberhentikan. Kami tidak persoalkan soal dimutasi atau dinonjobkan, itu hak bupati. Tapi harusnya kami juga diberhentikan lewat SK karena ini berkaitan dengan hak kami,” ujar Eu Ratukore.

Aduan ke DPRD
Kedatangan Eu Ratukore Cs diterima langsung oleh sejumlah anggota DPRD dari berbagai fraksi, di antaranya Obet Laha (PKB), Yudhi Lima (Hanura), Ary Buraen (Parindo), Hans Taopan (Nasdem), dan Ferdi Daos (Nasdem).

Pasca pelantikan 941 Pejabat Eselon, fungsional Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Sekolah SD dan SMP serta Pengawas Sekolah oleh Bupati Kupang Yosef Lede pada 30 Desember 2025, suasana yang seharusnya penuh kepastian justru berubah menjadi ruang hening penuh tanda tanya. Sejumlah pejabat yang dilantik hingga kini belum mengetahui jabatan apa yang mereka emban, karena SK pengangkatan belum diterbitkan.

Potret Kebingungan di Lapangan
Bagi para pejabat yang baru saja berdiri di podium pelantikan, momen itu adalah puncak karier sekaligus awal tanggung jawab baru. Namun, tanpa SK, mereka seperti aktor yang sudah naik panggung tetapi tidak tahu naskah apa yang harus dimainkan.

Seorang kepala sekolah yang dilantik mengungkapkan,
“Kami sudah dilantik dengan penuh harapan, tapi sampai hari ini belum ada SK. Guru-guru bertanya kapan saya mulai memimpin, sementara saya sendiri tidak tahu harus menjawab apa.”

Seorang pejabat Puskesmas menambahkan,
“Saya ingin segera bekerja di Puskesmas, menyusun program pelayanan. Tapi tanpa SK, saya takut salah langkah. Rasanya seperti diberi kunci, tapi pintunya belum dibuka.”

Kebingungan ini bukan sekadar administratif. Ia menyentuh sisi psikologis ASN yang terbiasa bekerja dengan kepastian struktur. Tanpa SK, mereka ragu mengambil keputusan, takut melangkah salah, dan khawatir dianggap melanggar aturan.

Sistem yang baik memaksa orang jahat taat aturan, sistem yang buruk membuat orang baik terpaksa berbuat tidak baik.

Pepatah yang kerap dikaitkan dengan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra itu kembali relevan di penghujung tahun 2025, saat Yosef Lede, Bupati Kabupaten Kupang melantik 985 pejabat struktural dan fungsional.

Di balik prosesi pelantikan, Bupati Yosef Lede menegaskan bahwa jabatan bukanlah sekadar seremonial, melainkan bagian dari sistem yang harus bekerja untuk rakyat. “Pelantikan ini bukan pesta jabatan. Ini adalah penyegaran agar sistem pemerintahan berjalan efektif, mengisi kekosongan, dan memastikan pelayanan dasar rakyat tidak terhenti,” ujar Yosef Lede dalam setiap kali ada prosesi Pelantikan Pejabat

Instruksi Presiden Prabowo: Fokus pada Prioritas Rakyat
Dalam arahannya kepada kepala daerah, Presiden Prabowo Subianto menekankan agar setiap pejabat di daerah tidak terjebak pada program keinginan yang bersifat seremonial. Ia menegaskan:

“Jangan habiskan energi untuk acara-acara simbolik. Fokuslah pada kebutuhan dasar rakyat: pangan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Itu yang akan membuat sistem kita kuat dan rakyat percaya.”

Instruksi ini menjadi pengingat bahwa sistem pemerintahan yang baik harus memaksa pejabat untuk bekerja sesuai aturan dan kebutuhan rakyat, bukan sekadar mencari popularitas.

Kupang, NTT — Isu pemotongan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebesar 50 persen di Kabupaten Kupang menuai sorotan. Politisi Partai Perindo yang juga anggota DPRD Kabupaten Kupang dari fraksi gabungan Perindo–NasDem, Mesak Mbura, angkat bicara menepis kabar tersebut.

Dalam keterangannya, Mesak menegaskan bahwa anggaran yang telah dibahas bersama DPRD Kabupaten Kupang mengarah pada belanja prioritas, termasuk belanja pegawai.

“Belanja gaji pokok PPPK tahap 1-2 adalah Rp76,34 miliar. Ditambah belanja tunjangan keluarga Rp7,6 miliar, total Rp84 miliar. Itu untuk gaji PPPK tahun 2026 sesuai rancangan yang diajukan pemerintah. Kami berkomitmen agar belanja RAPB 2026 fokus pada kebutuhan mendasar masyarakat: pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, termasuk belanja gaji ASN dan PPPK,” ujar Mesak Mbura kepada media Timor Raya, Jumat,5/12/2025

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sejak pembahasan KUA-PPAS, sidang komisi, sidang Banggar, hingga sidang paripurna, tidak pernah ada pembahasan mengenai pemangkasan anggaran untuk PPPK sebesar 50 persen.

“Dalam politik anggaran, harus berpihak pada kepentingan rakyat. Informasi pemotongan gaji 50 persen itu tidak benar dan sangat disayangkan, karena para pegawai PPPK punya tanggung jawab sosial menghidupi keluarga dan sanak saudara,” tegasnya.

Turut serta melakukan panen raya padi, Ketua DPRD Kabupaten Kupang Daniel Taimenas, Wakapolres Kupang Kompol Jhony Sihombing, Dandim 1604/Kpg Letkol Inf. Kadek Abriawan, S.I.P., M.H.I, Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan, Pimpinan OPD Lingkup Pemkab Kupang diantaranya Kepala Dinas PUPR Teldy Sanam, Kepala BPKAD Okto Tahik, Kepala Dinas Perkim Tonci Teuf, Camat se-Amarasi, Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda.

Bupati Yosef Lede dalam sambutannya merasa bersyukur atas panen raya padi yang dilakukan saat ini. Ia harapkan acara panen raya padi bukan sekadar seremonial saja, tapi bisa menghasilkan panen padi yang banyak.

“Hari ini seremonialnya besar, mudah-mudahan diimbangi dengan panen yang banyak. Jangan sampai seremonialnya besar, tapi panennya sedikit, sama saja kita mengorbankan petani,” tandas Bupati kepada Pemerintah Kecamatan.

Sambung Yos, tahun ini panen raya padi bukan hanya di Enoraen, tapi di semua tempat rata-rata panen hasilnya bagus.

Memang tahun ini target kita 55 ribu ton, mudah-mudahan mencukupi kebutuhan masyarakat Kabupaten Kupang, sehingga kita bisa selanjutnya masuk pada swasembada beras. Dan khusus Amarasi secara keseluruhan memang Desa Enoraen salah satu desa yang menghasilkan padi yang cukup.

Oelamasi, – Rangkaian Pawai Paskah Pemuda Kristen Kabupaten Kupang Tahun 2025, ditutup dengan Konser Rohani dengan menghadrikan bintang tamu artis nasional Putri Siagian, digelar di halaman Kantor Bupati Kupang, Oelamasi, Selasa (22/4), malam. Konser Rohani tersebut juga dirangkai dengan kegiatan launching Kartu Kabupaten Kupang Pintar, launching Sayembara Desain Patung Kristus Memberkati di Pulau Semau, penyerahan bantuan kendaraan kepada pemimpin agama, penyerahan beasiswa kepada mahasiswa Kabupaten Kupang yang sudah mencapai tahap skripsi, serta prosesi Lilin Damai dan Seruan Perdamaian dari Kabupaten Kupang Untuk Indonesia.

Konser Rohani itu sendiri dihadiri langsung oleh Bupati Kupang, Yosef Lede, dan Wakil Bupati Kupang, Aurum Titu Eki, dan turut pula hadir pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kupang, unsur Forkopimda Kabupaten Kupang diantaranya Kapolres Kupang, Junus Jacob Ledo, jajaran pimpinan dan staf Bank NTT Oelamasi, Plt.Sekda Kabupaten Kupang, Marthen Rahakbauw, para pimpinan OPD selingkup Pemerintah Kabupaten Kupang dan staf, para Camat, Kepala Desa, peserta prosesi Pawai Paskah Pemuda Kristen Kabupaten Kupang, dan ribuan masyrakat yang sangat berantusias mengikuti Konser Rohani tersebut.

Terobosan baru yang dibuat adalah memanfaatkan hari libur dengan mengunjungi Pulau Tikus yang letaknya di Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pulau Tikus, yang merupakan Pulau tidak berpenghuni yang rencananya dijadikan salah satu obyek destinasi wisata baru.

Pulau itu bukan hanya dijadikan sebagai spot wisata, namun akan dibangun tempat pertemuan yang nantinya bisa digunakan oleh pemerintah untuk menggelar rapat-rapat, yang selama ini sering dilakukan di Hotel.

“Ke depan tidak ada lagi rapat-rapat di Hotel. Kabupaten Kupang memiliki potensi alam yang begitu indah yang bisa dimanfaatkan, “Jelas Bupati Kabupaten Kupang.
“Pulau Tikus akan dilengkapi dengan fasilitas seperti tempat pertemuan, dan pemerintah membuat agendan rutin dan menggelar rapat di Pulau Tikus”, Tambah Yosef Lede.

Ide untuk membangun tempat pertemuan dan obyek distinasi wisata baru di Pulau Tikus bukan hanya sebatas ide dalam pikiran tetapi, oleh Bupati Kupang, lansung melakukan survei ke lokasi bersama Kepala Dinas Pejerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang, Teldy Sanam, Kepala BPKAD Kabupaten Kupang Okto Tahik, Anggota DPRD Kabupaten Kupang Hengki Loden, Camat Sulamu dan Kepala Desa Pantulan, Kamis (3/42025).

Audit ini dilakukan untuk memeriksa Administrasi dan bukti pekerjaan fisik selama 3 tahun (2022-2024)

“Audit yang dilakukan oleh Irda dan Jaksa untuk memeriksa pencatatan Administrasi, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan program pembangunan, pembukuan keuangan desa, laporan realisasi penggunaan Dana Desa hingga Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa selama 3 Tahun, Tegas Yosef Lede, SH. Kepada media usai pengukuhan dan perpanjangan Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Kupang di Kantor Bupati Kupang di Oelamasi Kamis, 27/3/2025

untuk diketahui bahwa hal sama pernah disampaikan oleh Bupati Kupang Yosef Lede pada tanggal 5/3/2025 dan telah diberitakan oleh media www.timoraya.com ketika Rapat Kordinasi dan Evaluasi dengan 24 Camat, Lurah, Kepala Desa, BPD, Direktur Bumdes, Bendahara, bahwa PLT Sekda, Dinas PMD dan Irda untuk Audit Dana Desa Tahun 2022-2024 dan Penyertaan Modal Ke Bumdes serta pengelolaan dana di Bumdes.

Rakor tersebut digelar sebagai evaluasi program kemitraan strategis Pemerintah Kabupaten Kupang dan BPPN/BAPPENAS mengenai pengembangan sapi potong di Kabupaten Kupang.

Yosef Lede dalam arahan singkatnya mengatakan, program kerjasama langsung antar Pemerintah Kabupaten Kupang dan lembaga tingkat Kementerian seperti BPPN/BAPPENAS memang sangat penting dilakukan, karena daerah seperti Kabupaten Kupang yang masih dikategorikan daerah tertinggal, sangat butuh perhatian lebih dari Pemerintah Pusat. Mengenai program pengembangan sapi potong di Kabupaten Kupang sendiri ditegaskan Yosef Lede, satu – satunya cara agar sapi potong berkembang adalah jangan pernah menjual dan memotong sapi betina produktif asal Kabupaten Kupang.

“Saya nanti akan mengeluarkan regulasi di Kabupaten Kupang ini untuk tidak boleh menjual dan membunuh sapi betina usia produktif agar populasi sapi kita terjaga bahkan meningakat. Nanti kita akan kerjasama dengan kepolisian, dan nantinya sapi betina hanya bisa dijual atau dibunuh bila sudah dinyatakan tidak lagi produktif oleh Dokter Hewan berkompeten”, jelas Yosef Lede.