Editorial: Redaksi Timor-raya

ADRIANUS NDU UFI

Seorang kepala daerah ibarat seorang petani yang baru menapakkan kaki di ladang. Sebelum menanam benih, ia harus tahu kondisi tanah: seberapa subur, berapa banyak gulma, dan berapa luas lahan yang rusak. Tanpa pengetahuan itu, benih harapan akan layu sebelum tumbuh. Begitu pula seorang pemimpin, ia wajib memulai kepemimpinannya dengan memahami kondisi rakyat secara nyata, bukan sekadar angka di atas kertas.

Langkah Awal Seorang Pemimpin Jujur
Setelah dilantik, seorang kepala daerah yang jujur tidak langsung sibuk dengan seremoni. Ia memilih jalan yang lebih berat:
– Mengidentifikasi jumlah penduduk secara detail.
– Mengetahui berapa keluarga miskin yang harus segera disentuh program pengentasan.
– Menghitung ibu hamil yang perlu pendampingan agar bayi lahir sehat.
– Mencatat anak usia sekolah yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi.
– Memetakan balita stunting yang harus diselamatkan dari gizi buruk.
– Menyusun daftar ruas jalan dan jembatan rusak yang menghambat arus barang, akses pendidikan, dan layanan kesehatan.

Dari data itu,Gubernur ia menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh Kepala Daerah, Unsur Forkompindah, Kepala OPD, camat, lurah, dan kepala desa dan jika Bupati, Rakor Bersama Unsur Forkompindah, Kepala OPD, Canat, Lurah, Kepala Desa serta Walikota, Rakor Bersama Unsur Forkompindah,Kepala OPD dan semua Lurah

Kupang, Seperti detak jam yang sempat tertunda, atau hujan yang datang terlambat di musim kemarau, begitu pula gaji para tenaga kesehatan PPPK di Kabupaten Kupang yang baru akan mengalir setelah penantian panjang. Di tengah rasa cemas dan kebutuhan yang tak bisa ditunda, sebuah suara permintaan maaf akhirnya hadir.

Usai ibadah Minggu sore, Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius S.J. Sanam, berdiri di hadapan jemaat dengan wajah penuh kesungguhan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh tenaga kesehatan atas keterlambatan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Kami memahami betul dampak keterlambatan ini terhadap kesejahteraan para tenaga kesehatan. Atas ketidaknyamanan yang terjadi, saya menyampaikan penyesalan yang mendalam,” ujar Mateldius, suaranya terdengar tegas namun sarat empati, Minggu,21/12/2025

Rencana Pembayaran Segera
Mateldius menjelaskan bahwa gaji PPPK Tahap I untuk bulan November akan segera dibayarkan pada Senin, 22 Desember 2025.

Perayaan dihadiri langsung oleh Komandan Yonif 743/PSY, Heri Mudjiono, dan HUT Yonif 743/PSY ke- 60 sendiri sebenarnya jatuh pada tanggal 14 Maret 2025, namun dirayakan pada tanggal 31 Maret 2025, bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

Yosef Lede dalam sambutannya mengatakan, adalah suatu kebanggaan bagi ia dan Wakil Bupati Kupang bisa diundang dan menghadiri perayaan HUT Yonif 743/PSY yang dirangkai dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri tersebut. Dilanjutkan, Pemerintah sejatinya harus dekat dengan pihak TNI agar kerjasama bisa ditingkatkan untuk kepentingan Masyarakat Kabupaten Kupang.

“Tentara itu hadir karena rakyat, oleh karena itu Tentara harus bekerja dan mengabdi untuk Rakyat terutama Masyarakat Kabupaten Kupang. Pemerintah Kabupaten Kupang tentu selalu membuka diri dan sangat membutuhkan dukungan TNI sebagai dasar kekuatan untuk membangun di Kabupaten Kupang. Ada banyak program pembangunan yang akan kita laksanakan termasuk pembangunan Ibukota Oelamasi, karena itu dukungan dari Yonif 743/PSY sangat kita butuhkan” ujar Yosef Lede.

Sidang itu sendiri dibuka Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Daniel Taimenas didampingi 2 orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Tome da Costa dan Sofia Malelak – De Haan, dan dihadiri seluruh anggota DPRD Kabupaten Kupang. Sidang tersebut digelar untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kupang Tahun 2024.

Yosef Lede dalam sambutannya mengatakan, sidang untuk pembahasan LKPJ Bupati adalahe kewajiban yang harus dilaksanakan bersama DPRD sesuai dengan amanat Undang – undang, dan disusun dengan prinsip keterbukaan, objektivitas, dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dilanjutkan, melalui LKPJ tersebut Pemerintah Kabupaten Kupang ingin menyampaikan gambaran secara transparan tentang capaian kinerja Pemerintah, penggunaan anggaran daerah, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjalankan pembangunan di Kabupaten Kupang sepanjang tahun 2024.

“Tujuan pembahasan LKPJ adalah untuk memperoleh reokomendasi berupa catatan – catatan strategis sesuai dengan semangat otonomi daerah dan koridor regulasi yang berlaku sehingga dapat menjadi bahan evaluasi Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan kedepannya”, jelas Yosef Lede.

Dalam konferensi pers di Sekretariat DPC Pospera TTS, Jumat (7/3/2025), Sekretaris DPC Efryn R. Banu mengapresiasi kinerja Komisi I DPRD TTS yang telah mengungkap persoalan ini ke publik. Namun, ia juga menyoroti kegaduhan yang terjadi di DPRD, terutama setelah beredarnya video adu mulut antara salah satu mantan tenaga outsourcing dan Wakil Ketua Komisi I DPRD TTS.

“Kami mengecam keras upaya membungkam Wakil Ketua Komisi I DPRD TTS. Kapasitasnya patut dipertanyakan, karena hak anggota DPRD adalah berbicara, terutama dalam forum resmi,” tegas Efryn, didampingi sejumlah pengurus DPC dan PAC Pospera TTS.

Pospera TTS juga mendesak Sekwan untuk memberikan klarifikasi terkait dasar hukum penerbitan SPTJM bagi 44 tenaga non-ASN. Efryn menilai, jika dokumen tersebut tidak diterbitkan, polemik ini tidak akan terjadi.
“Menurut pengamatan kami, 44 orang ini adalah korban. Jika SPTJM itu tidak dikeluarkan, maka tidak akan ada gejolak seperti ini. Kami menduga kuat bahwa dokumen tersebut telah dimanipulasi,” ujarnya.