JAKARTA, 3 Juni 2026 – Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dikabarkan dijemput penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu pagi, bersamaan dengan digeledahnya Kantor Pusat BGN di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Langkah hukum ini diambil sehari setelah Presiden Prabowo Subianto resmi mencopotnya dari jabatan terkait dugaan buruknya tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) .

Fakta Penjemputan dan Penggeledahan

Penjemputan terhadap Dadan Hindayana beserta dua mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya, berlangsung sejak dini hari sekitar pukul 04.00 WIB guna menjalani pemeriksaan intensif . Sementara itu, tim penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung melakukan penggeledahan menyeluruh di kantor lembaga tersebut, sehingga aktivitas perkantoran sempat lumpuh total dan karyawan dilarang masuk ke dalam gedung.

“Tim dari Kejagung sudah berada di lokasi sejak pukul 02.00 WIB pagi tadi. Gerbang kantor ditutup rapat, tak hanya pegawai, wartawan pun tidak diizinkan masuk,” ungkap salah seorang petugas keamanan di lokasi kepada wartawan.

Plh. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mohammad Jeffry, membenarkan bahwa penggeledahan tersebut memang dilakukan, namun belum merinci secara pasti barang bukti apa saja yang dicari dan diamankan . “Penyidik Pidsus benar melakukan penggeledahan di kantor BGN. Kami akan sampaikan keterangan resmi lebih lanjut sore ini,” tegas Jeffry .

Gubernur Melki Laka Lena bersama jajaran Kepala Daerah tersebut menemui Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama jajaran pada Hari Selasa 18 Maret 2025

Pertemuan ini dilaksanakan dengan membahas penguatan sinergitas antara Badan Gizi Nasional bersama Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Hal ini juga untuk menindaklanjuti beberapa catatan Bupati/Walikota terkait Program MBG pada saat Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-NTT T yang dilaksanakan pada Sabtu 15 Maret 2025 lalu di Aula Fernandez Kantor Gubernur.

Pada pertemuan tersebut Kepala BGN Dadan Hindayani menjelaskan, Pemerintah Pusat melalui Badan Gizi Nasional akan mengalokasikan dana sebesar 9 triliun untuk membangun 696 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di NTT. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan menggerakkan ekonomi masyarakat lokal.

“Saat ini di NTT baru terdapat 17 SPPG. Dengan adanya tambahan 696 SPPG, layanan pemenuhan gizi akan mencakup 1,5 juta siswa, dengan setiap unit rata-rata melayani 3.000 anak. Dari total anggaran, 85% akan digunakan untuk pengadaan bahan baku, sedangkan 15% lainnya dialokasikan untuk pembiayaan jasa, termasuk tenaga pemasak dan pekerja lainnya,” jelasnya.