Kabupaten Kupang- NTT, — Seperti pesawat yang sempat diguncang kabar turbulensi, Pemerintah Kabupaten Kupang akhirnya memilih jalur aman untuk mendaratkan kebijakan fiskalnya. Keputusan Bupati Yosef Lede untuk tidak memotong gaji PPPK sebesar 50% menjadi sinyal bahwa pilot pesawat bernama “APBD Kabupaten Kupang” berkomitmen menjaga keselamatan penumpang, yakni ribuan tenaga PPPK yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik.

Apresiasi DPC PDI Perjuangan

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Kupang, Deasy Ballo, menyampaikan apresiasi atas langkah bijak tersebut. Dalam siaran pers resmi kepada media Timor Raya, Deasy Ballo menegaskan:

“Kami dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kupang dengan tulus menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati Kupang Bapak Yosef Lede atas keputusan yang sangat bijak untuk tidak memotong gaji PPPK sebesar 50% seperti yang pernah diinformasikan sebelumnya di beberapa media pilih potong 50 persen atau dirumahkan.”

Menurutnya, keputusan ini bukan sekadar solusi sesaat, melainkan bentuk penghargaan terhadap dedikasi PPPK yang telah melalui seleksi ketat dan bekerja sejajar dengan PNS.

Kabupaten Kupang, NTT — Seperti rumah yang baru saja selesai dibangun dengan penuh harapan, para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Kupang kini merasakan getaran yang bisa meretakkan fondasi. Harapan yang dulu ditanam lewat penandatanganan Surat Keputusan (SK) PPPK oleh Bupati  Kabupaten Kupang Yosef Lede, kini berubah menjadi kekhawatiran akibat wacana pemotongan gaji sebesar 50 persen.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Kupang, Deasy Ballo, mengingatkan janji Bupati saat penandatanganan SK PPPK beberapa waktu lalu.

“Pak Bupati sendiri yang mengatakan bahwa SK PPPK adalah simbol peningkatan kesejahteraan, bahkan bisa dijadikan jaminan untuk pinjaman bank. Pernyataan itu mendorong sekitar 85 persen PPPK mengambil kredit, terutama di Bank NTT. Kalau gaji mereka dipotong, bagaimana mereka bisa bertahan?” ungkapnya.

Video penandatanganan SK yang sempat viral di media sosial memperlihatkan Bupati dengan penuh sukacita menyampaikan harapan besar. “Dengan SK ini ada peningkatan kesejahteraan. Gaji PPPK dan SK bisa menjadi jaminan untuk membangun rumah atau modal usaha,” kata Yosef Lede kala itu.

Di sinilah Pertimbangan Teknis (Pertek) BKN dan Aplikasi I-MUT hadir sebagai instrumen vital.

Anggota DPRD Kabupaten Kupang Kupang, Deasy Ballo, menegaskan:

“Pertek BKN adalah kompas legalitas. Ia memastikan setiap dokumen kepegawaian—pengangkatan, pemindahan, hingga kenaikan pangkat—telah diverifikasi dan sah. Tanpa Pertek, jabatan baru bisa cacat hukum, bahkan berisiko dibatalkan.”

Lebih lanjut, ia menjelaskan peran aplikasi digital:
“Kalau Pertek adalah kompas, maka I-MUT adalah layar digital yang mempercepat pelayaran. Melalui I-MUT, pengusulan Pertek dilakukan lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Aplikasi ini juga memberi perlindungan hukum bagi PPK, karena setiap keputusan pelantikan sudah melalui prosedur sah.”

Keduanya saling terkait dalam simpul navigasi pelantikan:
1. Instansi daerah mengusulkan data pejabat melalui I-MUT.
2. BKN memproses dan menerbitkan Pertek sebagai persetujuan teknis.
3. Setelah Pertek terbit, barulah pelantikan dapat dilaksanakan secara sah.

Kabupaten Kupang- NTT, — Natal biasanya menjadi momen penuh sukacita. Pohon terang berdiri di sudut-sudut kota, hiasan berkilau menyemarakkan suasana, dan jemaat sibuk menyiapkan ibadah. Namun di Kabupaten Kupang, sebuah kata dalam surat resmi pemerintah justru menimbulkan riak yang tak biasa: “WAJIB.”

Surat Bupati Kupang bernomor BU.450/4374/KESRA/XI/2025, yang ditujukan kepada gereja dan kapela se-Kabupaten Kupang, menyatakan bahwa seluruh peserta wajib mengikuti Lomba Hias Pohon Natal. Surat itu ditandatangani langsung oleh Bupati dan disampaikan sebagai bagian dari rangkaian menyambut Natal 2025.

Bagi pemerintah, lomba ini adalah ajang kebersamaan. Tetapi bagi Deasy Ballo, S.H, Ketua DPC Gerakan Anak Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kabupaten Kupang, kata “wajib” justru mencerminkan sikap yang tidak menghargai otonomi lembaga keagamaan.

Kritik GAMKI: “Seakan Gereja Bawahan Pemerintah”

“Di satu sisi pemerintah mengatakan menghargai lembaga keagamaan, tapi kata wajib itu mencerminkan seakan-akan pemerintah berdiri di atas lembaga keagamaan,” ujar Deasy, Jumat (5/12/2025).