Kupang-NTT,— Seperti sebuah pesawat yang hendak lepas landas namun tertahan di landasan karena administrasi yang belum lengkap, kisah tragis Yohanes Bastian Roja (10), siswa SD di Jerebu, Kabupaten Ngada, NTT, membuka mata banyak pihak tentang betapa rumitnya birokrasi bisa menghambat masa depan anak-anak.

Bupati Ngada, Raymundus Bena, mengungkapkan hasil temuan tim lapangan bahwa sebelum peristiwa gantung diri, Yohanes kerap meminta ibunya mencairkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) untuk membeli buku dan bolpoin. “Dia bertanya kapan PIP beasiswanya diurus dan mamanya bilang tunggu nanti pencairan ke bank di kabupaten,” ujar Raymundus, Kamis (5/2/2026). Namun, pencairan itu tak kunjung terjadi karena masalah administrasi kependudukan: KK sang ibu berbeda dengan KK korban.

Anggota Komisi X DPR RI, Anita Jacoba Gah, yang dikenal konsisten memperjuangkan hak-hak guru dan peserta didik NTT, menyesalkan hambatan administratif ini. “Korban adalah penerima dana PIP yang seharusnya cair September 2025 lalu, tetapi terkendala KK ibunya tidak sama dengan KK korban, maka masih diproses di tingkat desa,” jelas Anita saat dihubungi nttbicara.com, Jumat (6/2/2026).

NTT: Provinsi Kepulauan dengan Potensi Pariwisata Besar

Provinsi NTT dikenal sebagai daerah kepulauan yang kaya akan destinasi wisata unggulan seperti Labuan Bajo, Pulau Komodo, dan Pantai Pink. Sektor pariwisata menjadi tulang punggung ekonomi lokal, dengan banyak usaha pendukung seperti kuliner, kerajinan tangan, tenun ikat, dan homestay yang dijalankan oleh perempuan. Hal ini membuka peluang besar bagi Bank NTT untuk memperkuat pembiayaan usaha jasa pariwisata berbasis komunitas perempuan.

Fokus Charlie Paulus: Kredit Produktif dan Pembiayaan Inklusif

Charlie Paulus menyampaikan bahwa Bank NTT akan bertransformasi menjadi bank yang lebih sehat, produktif, dan inklusif. Ia menyoroti dominasi kredit konsumtif di portofolio bank saat ini, dan bertekad untuk meningkatkan porsi kredit produktif yang menyasar sektor riil dan UMKM.