Serah Terima Tanpa SK
Pantauan media menunjukkan, pada awal Januari 2026, beberapa Kapus lama menyerahkan jabatan kepada Kapus baru dengan ikhlas, meski tanpa SK pemberhentian. “Sebagai bawahan, apa yang diperintahkan bupati harus dilaksanakan tanpa melawan,” ungkap salah seorang Kapus melalui sambungan telepon.

Seorang Kapus, sebut saja Wulan Yayang (49), mengaku pasrah.

“Sebagai ASN, tugas Kapus itu berdasarkan SK bupati. Jadi kalau ada orang datang membawa SK terbaru, saya serahkan jabatan. Saya tahu diri, karena pada 30 Desember saya tidak diundang untuk dilantik. Itu berarti mutasi berupa promosi, pindah jabatan, atau kembali ke fungsional. Saya siap ikut perintah selanjutnya,” jelasnya.

Namun, Wulan Yayang menambahkan bahwa dirinya masih tercatat sebagai Kapus di sistem digital BKN.
“Walaupun sudah serah terima, saya masih punya tugas menilai E-Kinerja staf. Secara sistem, saya masih Kapus,” katanya.

Seperti kapal besar yang berlayar di lautan luas, birokrasi adalah kompas yang menentukan arah. Kapal bisa saja megah dengan layar berkibar, tetapi tanpa kompas yang jelas, ia akan tersesat di tengah gelombang kepentingan. Pelantikan pejabat di Kabupaten Kupang pada penghujung 2025 adalah momen penting: apakah kompas birokrasi kita masih lurus, atau sudah mulai berputar tanpa arah?

Fakta Pasca Pelantikan 1.041 Pejabat Administrator, Fungsional,Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas Oleh Bupati Kupang Yosef lede pada 30/12/2025

Anomali Birokrasi
Pasca pelantikan, publik mencatat sejumlah kejanggalan:
– Ada dua orang menerima SK untuk satu jabatan, menimbulkan dualisme kewenangan.
– Belasan pejabat dilantik pada dinas dan bagian yang sudah digabungkan sesuai amanat Perda No. 1 Tahun 2025.
– Ada pejabat yang belum diberhentikan tetapi diminta serah terima jabatan, sementara sebagian menolak karena merasa belum ada SK pemberhentian.
– Jumlah camat yang dilantik melebihi jumlah kecamatan (24), menimbulkan pertanyaan serius tentang validitas pelantikan.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie,

Terhadap Keteledoran proses mutasi sebelum pelantikan dan paskah pelantikan telah diakui sehingga Bupati Kupang melalui Kepala BKPSDM Kabupaten Kupang, Semuel Tinenti, telah menyampaikan permintaan maaf atas kekeliruan dalam pelantikan tersebut, kepada media ketika diwawancara pada hari Senin 12/01/2026

Seperti sebuah pohon besar yang tampak kokoh dari luar, akar yang tidak tertanam dengan benar akan membuatnya mudah tumbang diterpa angin. Begitu pula birokrasi: pelantikan ASN mungkin terlihat megah dan seremonial, tetapi tanpa akar berupa dokumen hukum yang sah, jabatan yang diemban bisa kehilangan legitimasi.

Fakta Pelantikan

Pada 30 Desember 2025, Bupati Kupang Yosef Lede melantik 1.041 Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk jabatan administrator, fungsional, kepala sekolah, dan kepala puskesmas. Pelantikan ini dilakukan dengan dasar Persetujuan Teknis (Pertek) Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara kolektif, tanpa Pertek perorangan.

Hingga pertengahan Januari 2026, sejumlah pejabat yang dilantik belum menerima SK Pertek BKN by name by jabatan yang seharusnya diikuti dengan SK Bupati Kupang. Kepala BKPSDM Kabupaten Kupang, Semuel Tinenti, mengakui bahwa pelantikan tersebut memang didasarkan pada Pertek kolektif.

Pandangan Ahli Hukum Tata Negara
Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Johanes Tuba Helan, menegaskan bahwa pelantikan tersebut tidak sah.

“Setiap proses mutasi adalah peristiwa hukum yang wajib pelaksanaannya berdasarkan pada sebuah Surat Keputusan (SK). Pelantikan hanya merupakan peristiwa seremonial, sedangkan mutasi jabatan—baik pengangkatan, pemindahan, maupun pemberhentian—adalah perbuatan hukum yang sah bila didukung dokumen resmi,” jelas Tuba Helan kepada media melalui pesan WhatsApp

Pelantikan yang dipimpin Bupati Kupang Yosef Lede melibatkan pejabat administrator, fungsional, kepala sekolah, dan kepala puskesmas. Namun hingga pertengahan Januari 2026, sejumlah pejabat belum menerima SK Pertek BKN by name by jabatan yang seharusnya diikuti dengan SK Bupati Kupang.

Bupati Kupang melalui Kepala BKPSDM Kabupaten Kupang, Semuel Tinenti, telah menyampaikan permintaan maaf atas kekeliruan dalam pelantikan tersebut, kepada media ketika diwawancara pada hari Senin 12/01/2026

Menurut hasil penelusuran media bahwa ada ketentuan yang berlaku, pelantikan ASN tanpa Pertek perorangan tidak sah. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP Nomor 17 Tahun 2020, serta Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 dan Peraturan BKN Nomor 21 Tahun 2017.