KABUPATEN KUPANG-NTT, – Dalam acara Gerakan Tanam Padi Serentak se-Provinsi NTT di Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Bupati Kupang Yosef Lede dimintai tanggapan terkait surat dari Kepala Kantor Regional X BKN Bali Nusra. Namun jawaban Bupati Yosef terkesan irit bicara.
“Silakan media konfirmasi langsung ke Kepala BKPSDM Kabupaten Kupang, Semuel Tinenti. Permintaan BKN itu teknis sekali,” ujar Yosef Lede singkat.

Jawaban ini berbeda dari gaya Bupati Kupang Yosef lede sebelumnya ketika bicara didepan awak media selalu tegas dan lugas, Namun , upaya konfirmasi ke Kepala BKPSDM ketika dihubungi lewat Telepon tidak direspons, pesan WhatsApp pun lebih tidak direspons lagi.

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA – KANTOR REGIONAL X
Nomor: 76/B-AK.02.01/SD/KR.X/2026
Tanggal: 10 Februari 2026
Hal: Tanggapan atas Surat Pengaduan Terkait Pelantikan Pejabat di Kabupaten Kupang

Seperti helikopter patroli yang berputar di atas wilayah krisis, suara dari berbagai penjuru kini mengarah ke Kabupaten Kupang. Dari ketinggian hukum, politik, dan pengawasan, sorotan tajam diarahkan pada proses pelantikan ribuan ASN yang dilakukan tanpa keabsahan administratif. Helikopter itu membawa pesan: jangan biarkan ribuan pegawai dan puluhan ribu keluarga mereka terjebak dalam turbulensi birokrasi dan penderitaan ekonomi.

Kabupaten Kupang-NTT, — Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kupang, Deasy Ballo-Foeh, meminta Kepala BKN Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh dan Bupati Kupang Yosef Lede untuk membatalkan pelantikan ribuan ASN yang dilakukan pada 30 Desember 2025. Ia menilai pembatalan lebih bijak daripada membiarkan ribuan pegawai dan puluhan ribu istri, suami, dan anak-anak mereka terjebak dalam ketidakpastian administrasi dan penundaan gaji.

“Jika 9 ribu ASN dikalikan 3—suami/istri dan dua anak—jumlahnya 27 ribu ditambah 9 Ribu jumlahnya 36 Ribu bergantung pada gaji yang kini tertahan. Ini bukan sekadar angka, ini nasib manusia,” tegas Deasy.

Ia menambahkan, keterlambatan gaji berdampak langsung pada kehidupan rumah tangga pegawai, terutama setelah pengeluaran besar di masa Natal dan Tahun Baru. Banyak ASN kini menghadapi tekanan utang dan kebutuhan harian tanpa kepastian penghasilan.

Kabupaten Kupang-NTT,—-Seperti pesawat patroli udara yang terbang rendah di atas wilayah rawan, suara dari ahli hukum, politik, dan DPRD kini berputar mengawasi langit pemerintahan Kabupaten Kupang. Dari kokpit hukum tata negara, Dr. Johanis Tuba Helan mengingatkan bahwa keterlambatan gaji ASN-PPPK adalah pelanggaran hukum sekaligus kemanusiaan. Dari menara politik, Deasy Ballo mengirim sinyal tegas agar Bupati berbesar hati membatalkan pelantikan jika itu menjadi penghalang hak pegawai. Sementara radar DPRD menangkap indikasi mutasi yang tidak sesuai prosedur. Semua suara itu bergema seperti sirene peringatan di udara, menuntut Bupati Kupang segera menurunkan roda tanggung jawab dan memastikan gerbong gaji ASN-PPPK kembali mendarat di landasan kesejahteraan.

Suara Ahli

Ahli Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana, Dr. Johanis Tuba Helan, SH, MH, menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran gaji ASN-PPPK merupakan pelanggaran hukum kepegawaian sekaligus pelanggaran kemanusiaan. Menurutnya, gaji adalah imbalan atas pelaksanaan tugas kedinasan yang wajib dibayarkan tepat waktu.

Seperti sebuah pesawat yang hendak lepas landas. Pilot harus memastikan seluruh instrumen berfungsi, bahan bakar cukup, dan jalur penerbangan sesuai prosedur.

Jika ada satu saja yang diabaikan, bukan hanya pesawat yang terancam, tetapi seluruh penumpang di dalamnya. Begitu pula dengan pelantikan ribuan pejabat ASN di Kabupaten Kupang oleh Bupati Yosep Lede: sebuah penerbangan besar yang harus tunduk pada aturan penerbangan bernama NSPK manajemen ASN.

Permintaan Tegas dari Akademisi
Ahli hukum tata negara Universitas Nusa Cendana, Dr. Johanis Tuba Helan, menegaskan agar Badan Kepegawaian Negara (BKN) di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh benar-benar menelusuri pelantikan tersebut. Menurutnya, jika ditemukan pelanggaran terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), maka BKN wajib melakukan koreksi dan pembinaan sesuai regulasi yang berlaku.

“ASN di Kabupaten Kupang memiliki hak yang sama dengan ASN di daerah lain. Jika di Buton Selatan BKN berani membatalkan pelantikan karena melanggar NSPK, maka prinsip itu harus berlaku di Kabupaten Kupang,” tegas Johanis.

Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kupang kembali menjadi sorotan publik. Di tengah janji negara menghadirkan sistem digitalisasi kepegawaian melalui aplikasi I-Mut, E-Kinerja, MyASN, SIASN, dan SIMPEGNAS, praktik di lapangan justru menimbulkan tanda tanya besar. Apakah sistem digital BKN benar-benar berlaku di Kupang, atau masih ada ruang abu-abu yang membuka peluang pelanggaran hukum administrasi?

Dr. Johanis Tuba Helan
Ahli hukum tata negara Universitas Nusa Cendana, Dr. Johanis Tuba Helan, menegaskan:

“Tanpa SK pemberhentian dari Bupati Kupang, maka Kepala Pejabat yang lama tidak boleh lepas jabatan melalui serah terima jabatan. SK pengangkatan sebelumnya masih tetap berlaku. Pengangkatan dilakukan dengan SK, maka pemberhentian pun harus dengan SK pemberhentian.”

Seperti jembatan yang retak di tengah arus deras, pelayanan publik Kabupaten Kupang perlahan kehilangan pijakan. Tahun lalu jembatan itu masih mampu menahan beban dengan kategori C, namun kini retakan semakin melebar hingga roboh ke kategori D. Pertanyaannya: apakah rakyat hanya akan menonton reruntuhan itu, atau bangkit untuk mengadili para pemimpin yang lalai memperbaiki fondasi?

Sorotan Pakar Hukum Tata Negara
Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana), Dr. Johanis Tuba Helan, meminta rakyat Kabupaten Kupang bersama DPRD Kabupaten untuk menentukan Sikap kepada Bupati Yosef Lede dan Wakil Bupati Aurum Titu Eki.

“Dianutnya sistem demokrasi, maka pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Pelayanan yang baik adalah hak masyarakat dan menjadi kewajiban pemerintah. Jika pemerintah gagal, maka ia telah gagal menjalankan pemerintahan, dan rakyat berhak memberikan sanksi politis,” tegas Dr. Johanis Tuba Helan melalui pesan WhatsApp kepada Timor Raya, 11 Januari 2026.

Data Evaluasi KemenPAN-RB RI yakni hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Kupang berdasarkan Keputusan NenPAN RB RI Nomor 3 Tahun 2026:
– Peringkat Nasional: 374 dari 415 kabupaten
– Skor IPP: 1,97 (Kategori D – Buruk)
– Peringkat Provinsi NTT: 20 dari 21 kabupaten
– Perbandingan Tahun 2024: Skor 2,66 (Kategori C)