Pakar hukum, warga, dan data resmi bersuara: saatnya DPRD dan rakyat Berikan Sanksi Politik

Pemerintahan Kabupaten Kupang hari ini ibarat tempayan kosong di tengah kemarau panjang. Tempayan itu ada, berdiri di halaman rumah rakyat, namun retak dan tak mampu menampung air kehidupan. Regulasi nasional yang menjanjikan hak kesehatan dan pelayanan publik seakan hanya menetes sedikit, lalu hilang di celah-celah birokrasi. Rakyat menunggu, tetapi dahaga mereka tak terjawab.

Gambar ini menampilkan tempayan tanah liat besar yang retak dan kosong, berdiri di tengah padang tandus dengan matahari terik di atasnya. Ia melambangkan layanan publik yang ada namun tidak mampu menampung kebutuhan rakyat.

Satu Bulan, Dua Surat Teguran

Dalam rentang satu bulan, Pemerintah Kabupaten Kupang di bawah kepemimpinan Bupati Yosep Lede dan Wakil Bupati Aurum Titu Eki menerima dua surat penting dari dua lembaga negara: Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Bersamaan dengan itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengeluarkan surat bernomor 802/B/S/DJKPN-VI.KUP/PPD.02/12/2025 yang mengungkap tiga masalah mendasar dalam layanan kesehatan di Kabupaten Kupang:

1. Kekurangan tenaga medis dan tenaga kesehatan di Puskesmas dan RSUD.

Redaksi Timor Raya

Jika di tahun 2024 pelayanan publik Kabupaten Kupang masih bertahan di kategori C, maka di bawah kepemimpinan Yosef Lede dan Aurum Titu Eki pada 2025, kapal birokrasi ini karam ke kategori D—hilang arah di tengah badai evaluasi KemenPAN-RB.

Kabupaten Kupang, — Seperti kapal yang pernah berlayar dengan kompas retak namun masih mampu bertahan di ombak deras, pelayanan publik Kabupaten Kupang pada 2024 masih berlabuh di kategori C. Namun ketika kompas birokrasi benar-benar patah dan nakhoda baru mengambil alih, layar yang seharusnya dikencangkan justru longgar. Tahun 2025 menjadi saksi karamnya kapal pelayanan publik ini, terhempas ke kategori D, tersesat di lautan reformasi tanpa arah yang jelas.

Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 menempatkan Kabupaten Kupang di peringkat 374 dari 415 kabupaten di Indonesia, dengan skor 1,97 poin dan kategori D (buruk). Angka ini merosot tajam dibanding tahun 2024, ketika Kabupaten Kupang masih berada di kategori C dengan skor 2,99 poin.