Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus kepada wartawan di Kupang, Minggu (24/5/2026), usai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2026.

Charlie menjelaskan, langkah ini didukung oleh posisi permodalan bank yang saat ini sangat kuat, tercatat mencapai Rp449 miliar. Sebagian dari dana tersebut telah disiapkan khusus untuk memastikan operasional program KUR berjalan lancar dan optimal tahun ini.

“Bank NTT saat ini memiliki cadangan modal yang cukup kuat mencapai Rp449 miliar. Sebagian dana tersebut telah dialokasikan untuk mendukung kesiapan penyaluran KUR yang kembali diaktifkan tahun ini,” ungkapnya.

Menurut Charlie, saat ini seluruh persiapan administrasi dan teknis sudah rampung. Proses penyaluran hanya menunggu penyelesaian koneksi sistem perbankan dengan Kementerian Keuangan. Diketahui, Bank NTT sempat menghentikan penyaluran KUR sejak tahun 2019, sehingga diperlukan pendaftaran ulang dan penyesuaian sistem agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

KUPANG- TIMOR-RAYA— Sidang Paripurna DPRD NTT pada Rabu, 4 Maret 2026, menjadi panggung penting bagi arah masa depan Bank NTT. Fraksi Amanat Sejahtera (PAN–PKS) menyuarakan dukungan terhadap perubahan bentuk hukum Bank NTT menjadi Perseroda, namun dengan nada waspada. Di balik dukungan itu tersimpan pesan reformasi: agar transformasi tidak berhenti pada nama, melainkan menyentuh akar persoalan tata kelola dan kepercayaan publik.

Fraksi Amanat Sejahtera DPRD NTT menyatakan dukungan prinsip terhadap rencana perubahan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur menjadi Perseroda. Dukungan tersebut disertai catatan kritis agar transformasi benar-benar memperbaiki kinerja dan tata kelola.

Juru Bicara Fraksi Amanat Sejahtera, Rambu KA Praing, menegaskan dalam pandangan umum fraksi bahwa perubahan menjadi PT Bank NTT (Perseroda) merupakan langkah strategis yang harus dikaji secara komprehensif dan bertanggung jawab. Ia mengatakan, “Perubahan ini bukan sekadar penyesuaian administratif, tetapi menyangkut arah kebijakan ekonomi daerah, tata kelola BUMD, serta masa depan intermediasi keuangan di NTT.”

Fraksi menjelaskan bahwa transformasi tersebut merupakan amanat regulasi nasional, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Tujuannya adalah mendorong profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas lembaga daerah.