KUPANG-TIMOR-RAYA-– Sore itu terasa penuh harapan. Di ruang DPRD NTT, Direktur Utama Bank NTT Charlie Paulus menegaskan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp350 miliar bukan sekadar angka, melainkan komitmen nyata untuk menopang pekerja migran dan pelaku usaha kecil agar tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi.

Hal itu disampaikan Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPRD Provinsi NTT pada Rabu, 25 Maret 2026. Ia mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan kredit untuk usaha, bukan konsumsi pribadi. “KUR adalah kredit untuk usaha, bukan donasi,” tegasnya.

Charlie juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya bagi debitur yang berpotensi mengalami kesulitan pembayaran akibat penurunan pendapatan. Menurutnya, persoalan kredit macet bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat sehingga perlu solusi bersama, termasuk pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, Charlie menjelaskan bahwa dalam perubahan status Bank NTT menjadi Perseroda, pemerintah daerah wajib memegang saham mayoritas minimal 51 persen. Ia menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan kendali perusahaan tetap berada di tangan pemerintah daerah sekaligus menutup celah bagi pihak eksternal menguasai kebijakan Bank ke depan.

Perubahan Bank NTT menjadi Perseroda dimaknai sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola dan ekonomi rakyat

KUPANG-TIMOR-RAYA — Ruang sidang utama DPRD NTT pada Jumat (6/3/2026) dipenuhi sorot mata penuh harap. Di hadapan 39 anggota dewan, Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa perubahan status hukum Bank NTT dari PT menjadi Perseroda bukan sekadar formalitas, melainkan momentum modernisasi yang akan menjadikan bank daerah sebagai tulang punggung ekonomi NTT.

Perubahan status hukum Bank Pembangunan Daerah NTT dari Perseroan Terbatas (PT) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) tidak hanya menjadi agenda administratif dalam pembahasan legislatif. Di balik proses tersebut, tersimpan upaya besar Pemerintah Provinsi NTT untuk memperkuat peran bank daerah sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi.

Hal itu tercermin dalam tanggapan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD NTT dalam Rapat Paripurna ke-70 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026. Dalam forum yang dipimpin Ketua DPRD Emilia Nomleni, Gubernur Melki menyampaikan bahwa perubahan status Bank NTT menjadi Perseroda merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perusahaan serta mendorong transformasi manajemen menuju sistem yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.