Kota Kupang-NTT, — Seperti ombak yang terus menghantam karang, dinamika kebijakan fiskal kembali menguji ketahanan aparatur daerah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur membuka ruang komunikasi dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mendengar langsung aspirasi mereka.

Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, kembali menggelar dialog dengan PPPK melalui pertemuan virtual pada Jumat (6/3). Diskusi ini merupakan pertemuan kedua setelah sehari sebelumnya juga dilakukan forum serupa.

Dalam pertemuan tersebut, para PPPK dari berbagai organisasi perangkat daerah menyampaikan kegelisahan atas kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Mereka khawatir aturan itu berpotensi memengaruhi keberlanjutan status kepegawaian.

Perwakilan PPPK dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menegaskan semangat mereka untuk tetap bekerja dan berkontribusi bagi pembangunan daerah. “Sejujurnya kami masih ingin bekerja dan berkontribusi untuk pembangunan provinsi ini,” ujarnya. Ia menambahkan, banyak PPPK yang menjadi tulang punggung keluarga sehingga jika sampai dirumahkan, dampaknya akan meluas ke keluarga mereka.

Emanuel Melkiades Laka Lena dalam kunjungan tersebut, menegaskan bahwa lahan yang telah ditetapkan sudah siap dan proses sertifikatnya akan segera dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten TTS.

“Saya sudah sampai bahwa lokasi 20 hektare ini sudah oke, dan juga BPN/ATR TTS sudah siap untuk mensertifikatkan lahan ini. Saya pikir ini tidak akan lama lagi, karena kalau sudah diproses dan persiapan pembangunan sudah dilakukan, semuanya akan berjalan sesuai rencana,” ujar Emanuel Melkiades Laka Lena kepada awak Media di lokasi Pembangunan Sekolah Garuda pada Jumat (28/3/2025).

Selain memastikan kesiapan lahan, Emanuel Melkiades Laka Lena juga menekankan pentingnya melibatkan tenaga kerja lokal dalam pembangunan SMA Unggulan Garuda.

“Nanti apakah dari Jakarta atau siapa yang secara teknis menangani, itu merupakan bagian dari internal kementerian. Yang jelas, pihak yang mengerjakan proyek ini juga akan melibatkan pekerja lokal serta para konsultan yang berada di lokasi pembangunan,” jelas Gubernur NTT yang akrab di sapa Melki Laka Lena.