Dalam persidangan, Ketua PKBM Oenggae menegaskan bahwa PKBM memiliki izin operasional yang berlaku hingga tahun 2026. Ia juga menjelaskan bahwa ujian Paket C tahap 2 tersebut berlangsung selama 4 hari, dan ijazah yang diterima peserta diterbitkan langsung oleh Kementerian Pendidikan.

“Saya sendiri yang menyerahkan ijazah kepada Ibu Apremoi Dudelusy Dethan,” ujarnya di hadapan majelis hakim.

Namun, yang mencengangkan adalah pengakuannya bahwa peserta tahap 2, termasuk Apremoi Dudelusy Dethan, hanya mendaftar untuk ikut ujian tanpa melalui kelas belajar.

Saksi dari pihak PKBM, Jefri Pena, menyampaikan bahwa peserta ujian tahap 2, termasuk Apremoi Dudelusy Dethan, memang terdaftar secara resmi di Dinas Pendidikan Provinsi NTT.

“Ibu Apremoi terdaftar sebagai peserta ujian tahap 2 tahun 2015. Namanya masuk dalam daftar nominasi calon sementara dan calon tetap yang ditetapkan oleh dinas provinsi,” jelas Jefri.

Rote Ndao – Penjabat Bupati Rote Ndao, Oder Maks Sombu, SH, MA, MH diduga sudah memfitnah mantan Kadis PKO Rote Ndao, Yosep Pandie, S.Pd, almarhum yang baru di makamkan pada Rabu (29/1/2025) lalu.

Seperti dilansir dari pemberitaan di media rolle.id, Oder Maks Sombu menyatakan bahwa almarhum Yosep Pandie sewaktu masih hidup dan menjabat sebagai Kepala Dinas PKO Rote Ndao disebut tidak pernah melaporkan kepada pimpinannya terkait jawaban yang diberikan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang terkait gugatan Keabsahan ijazah Paket C milik Apremoi Dudelusy Dethan.

Dalam pemberitaan tersebut, Oder Sombu mengatakan bahwa almarhum Yosep Pandie seharusnya melapor lebih dulu ke pimpinannya.

“Atasannya Kadis itu adalah Sekda. Tapi sampai saat ini, itu Kadis tidak pernah melaporkan kepada pimpinan,” kata Penjabat Bupati Rote Ndao, Oder Maks Sombu, seperti dilansir dari pemberitaan media rolle.id (ROTE MALOLE), di ruang kerjanya, pada Senin (30/12/2024) lalu.

““Saya sudah tanya Sekda, tidak pernah ada yang melapor. Jadi jawaban dia (Yosep) itu tidak tahu mewakili siapa. Saya suruh jemput dia, tapi dia sakit. Sekarang lagi ke Kupang,” lanjut Oder Sombu pada media Rolle.id

Pernyataan dari Oder Maks Sombu tersebut sungguh sangat disesalkan, pasalnya sesuai dengan informasi yang diperoleh media ini dari sumber terpercaya menunjukkan bahwa Yosep Pandie, S.Pd (alm) sebelumnya telah melaporkan ke atasannya dan diberikan ijin resmi untuk menghadiri persidangan di PTUN Kupang pada 14 November 2024 lalu.

Kepada media online portalntt.com, Yosep Pandie, S.Pd menjelaskan bahwa pihaknya selaku tergugat dalam gugatan tersebut telah memberikan jawaban atau Tanggapan resmi secara tertulis kepada pihak Pengadilan TUN Kupang sejak Kamis (5/12/2024) yang lalu.
Dalam jawaban tersebut, Yosep Pandie selaku Kepala Dinas PKO Rote Ndao menjelaskan bahwa sebelumnya pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap Ketua PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Oenggae,Kecamatan Pantai Baru yakni Yefri Pena, S.Pd sejak tanggal 8 Oktober 2024 lalu.
Dari pemeriksaan tersebut, Ketua PKBM Oenggae menjelaskan bahwa Apremoi Dudelusy Dethan adalah benar siswi PKBM Oenggae yang sebelumnya putus sekolah saat menduduki kelas 3 di SMAN 1 Pantai Baru sehingga penempatannya juga langsung di kelas 3 pada PKBM Oenggae. Namun ternyata saat dimintai bukti raport sekolah asal milik Apremoi Dudelusi Dethan (ADD) namun Ketua PKBM Oenggae tidak mampu menunjukkan raport secara fisik yang bisa membuktikan bahwa benar ADD putus sekolah kelas 3 di SMAN 1 Pantai Baru. Hal tersebut tidak sesuai dengan Permendiknas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C pada Angka Romawi II huruf E angka 1.

Tidak hanya menantang balik Apremoi untuk segera membawa perkara ini ke ranah hukum, Endang juga mengecam media online sindontt.com, yang menurutnya menyebarkan informasi tidak akurat dan mencemarkan namanya.

“Jangan main ancam, pidanakan saja saya kalau memang ada dasar hukum. Saya justru akan pidanakan balik terkait ijazah, tapi kita hormati dulu proses hukum di PTUN,” ujar Endang, Jumat (13/12/2024).

Endang dengan tegas membantah tuduhan bahwa ia menulis di media sosial terkait dugaan ijazah palsu milik Apremoi.

Ia juga meminta media yang telah mencatut namanya untuk segera mengklarifikasi dan meminta maaf dalam waktu 1×24 jam. Jika tidak, ia mengancam akan membawa kasus ini ke jalur hukum.

“Berita itu bohong. Saya tidak pernah menulis di medsos soal ijazah palsu. Kalau ada, tunjukkan buktinya. Ini jelas pembunuhan karakter,” katanya dengan nada kecewa.

Lebih lanjut, Endang menegaskan bahwa seorang jurnalis seharusnya bekerja secara profesional, tidak menyebarkan opini tanpa dasar yang jelas.
“Seharusnya jadi pekerja media itu profesional, bukan jadi provokator.

Sidang di PTUN  berjalan sejak bulan Oktober ini telah memasuki tahap jawaban tergugat secara daring, Kamis, 12 Desember 2024.

Penggugat Endang Sidin, mengatakan bahwa dalam sidang, pihak tergugat intervensi mengakui adanya kesalahan penulisan nama pada ijazah.

“Mereka (tergugat intervensi) mengakui ada kesalahan penulisan nama di ijazah,” ujarnya.

“Nama tertera di ijazah paket C Apremos Dudelusy Dethan, sedangkan Apremoi Dudelusi Dethan tertera pada (Ijazah SMP), selain itu nama Apremoi Dudelusy Dethan diumumkan KPU Kabupaten Rote Ndao  sebagai Calon Wakil Bupati ,” sambungnya.

Selain penulisan di ijazah, nama dalam KTP juga berbeda. Bahkan, nama itu dipakai dalam proses pencalonan legislatif hingga pemilihan kepala daerah.

“September saya sanggah, tapi tidak diterima KPU, makanya saya lanjutkan ke PTUN. Nah, sekarang sudah ada pengakuan, masyarakat sudah dirugikan,” katanya.

Ia menambahkan harusnya jika adanya kesalahan penulisan nama, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sudah menarik ijazah lama dan diganti baru sesuai prosedur hukum.