Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Teknologi Informasi dan Operasional Bank NTT, Rahmat Saleh, usai mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Pancasila, Kabupaten Ende, Senin (1/6/2026).

Menurut Rahmat, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila tidak semata-mata menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara secara konseptual semata. Lebih dari itu, prinsip Pancasila harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang secara langsung memberikan manfaat nyata dan merata bagi kesejahteraan masyarakat luas.

“Bagi kami, Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremonial tahunan. Momen ini menjadi pengingat sekaligus pemicu semangat agar seluruh jajaran Bank NTT senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” tegas Rahmat Saleh.

Ia menjelaskan, wujud nyata komitmen tersebut terus dijalankan Bank NTT melalui pengembangan layanan perbankan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali kelompok pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta warga yang berada di daerah terpencil dan tertinggal di Nusa Tenggara Timur. Perseroan terus memperluas akses pembiayaan dengan persyaratan yang wajar serta menyediakan beragam produk perbankan yang mudah diakses dan terjangkau.

KUPANG-TIMOR-RAYA — Komisi III DPRD NTT menegaskan dukungan penuh atas usulan perubahan bentuk hukum Bank NTT menjadi Perseroda. Dukungan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah panggilan tanggung jawab: memastikan bank daerah benar-benar hadir sebagai “Bank Rakyat” yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat kecil.

Wakil Ketua Komisi III DPRD NTT, Pata Vinsensius, SH., M.Hum, menegaskan bahwa dukungan tersebut bukan hanya formalitas administratif. “Ini adalah tanggung jawab besar agar jajaran Direksi, Komisaris, dan seluruh perangkat mampu mengembalikan marwah Bank NTT sebagai Bank Rakyat Nusa Tenggara Timur,” ujarnya.

Komisi III yang membidangi urusan keuangan, perekonomian, dan pembangunan menilai perubahan menjadi Perseroda bukan sekadar memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Menurut Vinsen, regulasi itu memberi ruang penyesuaian BUMD menjadi Perseroda sekaligus revolusi tata kelola.

Ia menekankan bahwa penguatan tata kelola, transformasi digital, diversifikasi sumber dana dan kredit, serta penguatan manajemen risiko harus dilakukan sebagai bentuk transformasi hukum Bank NTT. Politisi senior asal Manggarai Barat itu juga meminta pemerintah memastikan optimalisasi PAD, penguatan permodalan, fleksibilitas struktural, serta reformasi SDM berbasis merit system.