Kuasa hukum Ruben, Stody Efendi Nabuasa, menjelaskan kasus bermula pada Mei 2025 ketika Rico membawa sapi milik kliennya untuk dijual ke Kalimantan. Kesepakatan awal menyebutkan pembayaran dilakukan setelah seluruh sapi laku terjual. “Semua sapi laku dengan nilai sekitar Rp 600 juta, dan kesepakatannya pembayaran paling lambat Desember 2025. Namun, terlapor hilang kabar,” ungkap Stody.

Menurut Stody, Ruben telah berulang kali menagih pembayaran, tetapi tidak mendapat respons. Bahkan, nomor telepon Ruben diblokir oleh terlapor. “Karena selalu menghindar, kami akhirnya menempuh jalur hukum dengan melaporkan ke Polda NTT,” ujarnya.

Akibat dugaan penggelapan tersebut, Ruben mengalami kesulitan ekonomi karena kehilangan sumber penghidupan keluarga. Ia bahkan harus mengajukan pinjaman untuk membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan dua anaknya. “Ini sangat memprihatinkan,” tambah Stody.

Ruben menegaskan bahwa jalur hukum menjadi pilihan terakhir setelah berbagai upaya komunikasi tidak membuahkan hasil.

Acara ini dihadiri oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua Komisi II, Kepala Perwakilan BPN NTT Adian Pandiangan, perwakilan Departemen Pertanian, mahasiswa, serta Rektor Universitas Nusa Cendana (Unanda). Meski sempat terkendala hujan dan angin kencang beberapa hari sebelumnya, kegiatan tetap berlangsung dengan penuh semangat setelah dialihkan ke lokasi yang lebih mudah diakses.

Dalam laporannya, Kepala Dinas menegaskan bahwa program strategis nasional ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga aksesibilitas dan stabilitas. Pemerintah pusat bersama Dinas Pertanian NTT terus mendorong peningkatan produksi melalui intensifikasi, ekstensifikasi, modernisasi pertanian, pembangunan irigasi, diversifikasi teknologi, serta penyediaan benih dan pupuk.

Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrai Indonesia Perjuangan (DPC PDI Perjuangan) Kabupaten Kupang melalui Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh anggota DPRD Deasy Ballo menegaskan bahwa jika Pemerintah Kabupaten Kupang dibawah pimpinan Yosef lede dan Aurum Titu Eki ada rencana melakukan pemotongan gaji PPPK sebesar 50 persen sebaiknya dibatalkan.

“Apabila ada rencana pemotongan gaji PPPK sebesar 50 persen, sebaiknya dibatalkan. Pemerintah daerah perlu memikirkan kembali dan mengambil kebijakan yang berpihak pada PPPK,” ujar Deasy yangvJuga sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kupang.

Deasy menambahkan bahwa dengan dibatalkan rencana pemotongan gaji PPPK maka ada pos anggaran lain yang bisa ditunda untuk menanggulangi defisit APBD Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2026.

“Di ABPB 2026 ada belanja bansos sebesar Rp. 84 Juta, belanja hibah Rp. 30,915 miliar, dan pembangunan patung Rp. 26 miliar bisa ditinjau ulang. Itu lebih bijak daripada memangkas gaji PPPK yang sudah bekerja keras, untuk melayani” tegasnya.

Kabupaten Kupang, — Seperti aktor yang dipanggil naik panggung tanpa naskah, ribuan ASN Kabupaten Kupang berdiri tegak di bawah langit mendung, mengucap sumpah jabatan dengan suara serempak.

Namun di balik prosesi megah itu, sebagian dari mereka merasa seolah melangkah ke ruang bayangan—dinas yang sudah dilebur, SK yang belum diterima, dan status jabatan lama yang masih tercatat di aplikasi My-ASN.

Pada 30 Desember 2025, Bupati Yosep Lede melantik 1041 ASN. Ada camat, lurah, guru yang dipercaya menjadi kepala sekolah, hingga tenaga medis yang diangkat sebagai kepala puskesmas. Namun riak pertanyaan publik segera muncul: 998 pejabat belum menerima SK, sebagian ditempatkan di dinas yang sudah dilebur berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2025, dan nama-nama baru tak sempat dibacakan karena cuaca mendung dan waktu yang kian gelap.

Di balik angka-angka itu, ada wajah-wajah ASN yang pulang dengan rasa campur aduk. Seorang guru yang baru saja diangkat sebagai kepala sekolah, misalnya, mengaku bangga sekaligus bingung. “Saya sudah dilantik, tapi SK belum ada. Bagaimana saya bisa menandatangani dokumen resmi sekolah?” katanya lirih. Seorang pejabat lain yang ditempatkan di dinas yang sudah dilebur hanya bisa tersenyum pahit: “Saya dilantik di dinas yang sudah tidak ada. Rasanya seperti menempati kursi kosong.”

Di sinilah Pertimbangan Teknis (Pertek) BKN dan Aplikasi I-MUT hadir sebagai instrumen vital.

Anggota DPRD Kabupaten Kupang Kupang, Deasy Ballo, menegaskan:

“Pertek BKN adalah kompas legalitas. Ia memastikan setiap dokumen kepegawaian—pengangkatan, pemindahan, hingga kenaikan pangkat—telah diverifikasi dan sah. Tanpa Pertek, jabatan baru bisa cacat hukum, bahkan berisiko dibatalkan.”

Lebih lanjut, ia menjelaskan peran aplikasi digital:
“Kalau Pertek adalah kompas, maka I-MUT adalah layar digital yang mempercepat pelayaran. Melalui I-MUT, pengusulan Pertek dilakukan lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Aplikasi ini juga memberi perlindungan hukum bagi PPK, karena setiap keputusan pelantikan sudah melalui prosedur sah.”

Keduanya saling terkait dalam simpul navigasi pelantikan:
1. Instansi daerah mengusulkan data pejabat melalui I-MUT.
2. BKN memproses dan menerbitkan Pertek sebagai persetujuan teknis.
3. Setelah Pertek terbit, barulah pelantikan dapat dilaksanakan secara sah.

Kabupaten Kupang,NTT, –Seperti sebuah pohon besar yang tumbuh dari akar kuat, setiap cabang yang menjulang ke langit tidak mungkin berdiri tanpa fondasi yang kokoh. Begitu pula dengan birokrasi: setiap jabatan yang dilantik harus berakar pada aturan, agar tidak mudah goyah diterpa angin isu.

Pelantikan yang Fenomenal
Pelaksanaan pelantikan pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang pada 30 Desember 2025 lalu menjadi sorotan publik. Ribuan ASN hadir dalam dua sesi: pagi hari untuk pelantikan Camat dan Lurah, serta sore hari untuk pejabat struktural, Kepala Sekolah, dan Kepala Puskesmas.

Kepala BKPSDM Kabupaten Kupang, Semuel Tinenti, menegaskan bahwa seluruh proses pelantikan telah sesuai mekanisme dan mendapat Pertimbangan Teknis (Pertek) dari BKN. “Pejabat yang dilantik pada jabatan itu semua dasarnya Pertek BKN. Tidak mungkin kita geser atau ganti posisi keluar dari Pertek. Jadi kalau ada oknum tertentu bilang bisa ditukar posisi, itu sangat keliru dan menyesatkan,” tegasnya.

Kabupaten Kupang-NTT, — Seperti mentari yang perlahan muncul di ufuk timur, memberi harapan baru bagi hari yang akan dijalani, pelantikan 24 Camat dan 17 Lurah oleh Bupati Kupang Yosef Lede pada 30 Desember 2025 menjadi sinar segar bagi pemerintahan daerah. Cahaya itu datang dari kader-kader pamong praja lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), yang kini dipercaya memimpin di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Rektor IPDN, Dr. Halilul Khairi, M.S., melalui surat resmi bernomor 800.2.5/1119/IPDN tanggal 31 Desember 2025, menyampaikan apresiasi kepada Bupati Kupang Yosef Lede atas kepercayaan yang diberikan kepada 41 alumni IPDN.
“Dengan ini kami menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada alumi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk mengemban amanah jabatan tersebut,” ungkapnya.

Rektor menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar penempatan jabatan, melainkan pengakuan atas kualitas pendidikan kepamongprajaan. Ia berharap para alumni dapat bekerja profesional, berintegritas, dan berkomitmen meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di Kabupaten Kupang.

Angin yang Membawa Luka

Kabupaten Kupang, Sebuah kabupaten di ujung timur Indonesia, pernah diguncang badai yang tak hanya merobohkan rumah, tetapi juga mengguncang rasa keadilan. Badai Seroja, April 2021, datang dengan amarah langit: hujan deras, angin kencang, dan banjir bandang yang meluluhlantakkan desa-desa. Di balik reruntuhan itu, lahirlah kisah-kisah manusia yang bertahan, menunggu, dan berharap. Namun, harapan itu tak selalu berbuah.

Luka yang Tak Tersentuh Bantuan

Sofia, masih mengingat malam ketika air bah merenggut rumahnya. “Kami hanya sempat menyelamatkan anak-anak. Semua harta benda hanyut,” katanya, menatap gubuk kayu yang kini jadi tempat tinggalnya.

Sofia mendengar kabar bahwa pemerintah menyalurkan bantuan rumah permanen. Namun, namanya tak pernah masuk daftar penerima.

Ia merasa seperti warga yang hilang dari catatan negara, padahal luka yang ia alami nyata.

“Kami bangun sendiri dari papan bekas. Kalau hujan, bocor. Tapi mau bagaimana lagi?” ujarnya lirih.

Kisah Sofia bukan satu-satunya. Di pelosok desa lain, korban Seroja masih menunggu janji yang tak kunjung ditepati. Isu ini menjadi bara yang terus menyala, mengingatkan publik bahwa bencana bukan hanya soal alam, tapi juga soal keadilan sosial.

“Kami menyambut baik kehadiran dewan komisaris yang baru. Ini adalah energi baru yang diharapkan mampu mengawal manajemen dalam menjalankan strategi bisnis yang lebih sehat dan transparan,” ujar Filmon Loasana usai rapat bersama manajemen Bank NTT. Dalam Rapat Senin,1/12/2025

Filmon juga menyoroti keberhasilan Bank NTT memenuhi modal inti minimum berkat kerja sama Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan Bank Jatim. Menurutnya, penyertaan modal sebesar Rp 100 miliar dari Bank Jatim menjadi tonggak penting bagi penguatan permodalan Bank NTT.

> “Dengan adanya penyertaan modal dari Bank Jatim, Bank NTT kini telah memenuhi ketentuan modal inti minimum. Ini bukan hanya soal angka, tetapi juga soal kepercayaan bahwa Bank NTT mampu bersinergi dengan bank lain untuk memperkuat posisinya,” tegas Filmon.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa DPRD NTT akan terus mengawal langkah-langkah strategis Bank NTT, terutama dalam memperluas portofolio kredit ke sektor produktif seperti UMKM dan program pemberdayaan ekonomi lokal.

Kegiatan Tersebut digelar pada hari Kedua PKTD IKIF 2025 yang bertempat di aula Rektorat universitas nusa Cendana Kupang pada 23 November 2025

Pada kesempatan tersebut Prof. Max Memberikan Motivasi Kepemimpinan kepada kader-kader fatuleu dengan Mendorong para anggota Ikatan Kaum Intelektual Fatuleu untuk menjadi pemimpin mulai dari diri sendiri hingga mampu memimpin orang lain

Max juga menyampaikan beberapa hal tersebut dengan pemimpin bahwa sebagai seorang pemimpin seseorang harus memiliki beberapa hal seperti Misi, Aksi dan juga pengaruh

Max juga menekankan agar seorang pemimpin harus mampu mempengaruhi, menginspirasi dan juga menggerakkan orang lain menuju tujuan bersama

ketua Ikatan Kaum Intelektual Fatuleu (IKIF) Asten Bait Mengatakan Kehadiran Rektor Undana dalam memberikan Motivasi dalam kegiatan PKTD IKIF merupakan upaya dari organisasi dalam mempersiapkan kader-kadernya untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang hingga Menghadirkan tokoh hebat seperti Rektor untuk memberikan Motivasi