KUPANG, TIMOR-RAYA — Persidangan perkara nomor 49/Pid.B/2026/PN Kpg yang menjerat sejumlah terdakwa dalam kasus kematian dan pembakaran jenazah Sebastian Bokol alias Tian, kembali memanas. Perdebatan hukum mendasar mengemuka setelah tim penasihat hukum dari Kantor Hukum Hangri H.B. Pah, S.H. & Rekan membacakan Nota Perlawanan atas nama Terdakwa VI: Wilibrodus Ikun Tefa alias Odu, Kamis (7/5/2026).

Dokumen hukum tersebut menanggapi Surat Dakwaan Penuntut Umum bernomor PDM-16/N.3.10/Eoh.2/03/2026, yang dinilai cacat formil dan tidak memenuhi syarat pembuktian. Kuasa hukum menilai dakwaan dibangun di atas fondasi lemah, hanya bertumpu pada satu alat bukti berupa keterangan saksi tanpa dukungan bukti lain.

“Dakwaan ini cacat fatal karena mengabaikan fakta ilmiah visum et repertum dan gagal menjelaskan peran spesifik klien kami,” tegas Hangri Pah, S.H. di hadapan majelis hakim.

Sidang lanjutan dijadwalkan pada 13 Mei 2026, di mana majelis hakim akan menentukan apakah dakwaan sah untuk dilanjutkan atau dibatalkan demi hukum.

Posisi Jaksa Penuntut Umum

Jaksa mendakwa Wilibrodus dengan empat pasal sekaligus:

1. Pasal 459 Jo. Pasal 20 huruf c UU No.1/2023 – Pembunuhan berencana dan turut serta.
2. Pasal 458 ayat (1) Jo. Pasal 20 huruf c UU No.1/2023 – Pembunuhan dan turut serta.
3. Pasal 262 ayat (4) Jo. Pasal 20 huruf c UU No.1/2023 – Kekerasan bersama berakibat mati.
4. Pasal 466 ayat (3) Jo. Pasal 20 huruf c UU No.1/2023 – Penganiayaan berakibat mati.

Perdebatan hukum memanas sejak Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan Surat Dakwaan bernomor PDM-16/N.3.10/Eoh.2/03/2026. Dakwaan JPU dijawab dengan Nota Perlawanan keras dan rinci dari Kuasa Hukum Para Terdakwa, tim penasihat hukum dari Kantor Advokat Imbo Tulung, S.H., M.H. & Partners, yang menilai dakwaan tersebut penuh kekurangan: cacat formil, kabur (obscuur libel), bertentangan bukti medis, hingga tidak menjabarkan peran spesifik masing-masing terdakwa.

Kini, seluruh mata tertuju pada 13 Mei 2026 mendatang, hari di mana Majelis Hakim dijadwalkan menyampaikan putusan sela. Pertanyaan besar yang menggantung: Akankah hakim menegakkan aturan hukum dan membatalkan dakwaan yang dinilai cacat, atau justru hakim dinilai “satu hati” sejalan dengan keinginan Penuntut Umum dan membiarkan proses berlanjut?

Berikut adalah rincian lengkap isi dakwaan, perlawanan mendalam pembelaan, dan pelajaran hukum penting yang tersaji di ruang sidang Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA ini.

POSISI JAKSA PENUNTUT UMUM: DAKWAAN DAN DASAR TUNTUTAN

KUPANG- TIMOR-RAYA– Usai mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap tujuh pemuda yang diduga terlibat dalam kasus kematian Sebastian Bokol di Pengadilan Negeri Kupang, pihak keluarga menyuarakan kekecewaan mendalam.

Eben Tung Sely, selaku Biro Hukum DPD GRIB Jaya NTT yang mewakili keluarga dan orang tua dari ketujuh pemuda tersebut, menegaskan bahwa pihaknya menduga kuat adanya rekayasa sistematis dalam penanganan kasus ini.

“Kami sebagai keluarga merasa bahwa ini adalah bentuk rekayasa secara sistematis yang dilakukan oleh aparat hukum. Ada banyak kejanggalan yang tidak bisa kami terima dari isi dakwaan yang dibacakan tadi,” ujar Eben kepada awak media, Selasa (28/04).

Kejanggalan yang Disorot Keluarga

1. Skenario Waktu yang Tidak Logis

Menurut Eben, urutan kejadian yang disusun dalam dakwaan dinilai tidak masuk akal.

“Dikatakan perkelahian terjadi sekitar pukul 22.00 WITA di depan kios taman. Padahal kios di sana buka sampai tengah malam. Kalau memang ada keributan jam 10 malam, pasti banyak orang melihat, tapi kok saksi mengaku tidak tahu apa-apa? Ini jelas rekayasa,” tegasnya.

2. Barang Bukti Motor Sudah Dijual Sebelum Kejadian

Hal paling mencolok adalah penetapan barang bukti. Motor yang disebut digunakan pelaku faktanya sudah dijual jauh hari.