Pasca pelantikan 941 Pejabat Eselon, fungsional Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Sekolah SD dan SMP serta Pengawas Sekolah oleh Bupati Kupang Yosef Lede pada 30 Desember 2025, suasana yang seharusnya penuh kepastian justru berubah menjadi ruang hening penuh tanda tanya. Sejumlah pejabat yang dilantik hingga kini belum mengetahui jabatan apa yang mereka emban, karena SK pengangkatan belum diterbitkan.

Potret Kebingungan di Lapangan
Bagi para pejabat yang baru saja berdiri di podium pelantikan, momen itu adalah puncak karier sekaligus awal tanggung jawab baru. Namun, tanpa SK, mereka seperti aktor yang sudah naik panggung tetapi tidak tahu naskah apa yang harus dimainkan.

Seorang kepala sekolah yang dilantik mengungkapkan,
“Kami sudah dilantik dengan penuh harapan, tapi sampai hari ini belum ada SK. Guru-guru bertanya kapan saya mulai memimpin, sementara saya sendiri tidak tahu harus menjawab apa.”

Seorang pejabat Puskesmas menambahkan,
“Saya ingin segera bekerja di Puskesmas, menyusun program pelayanan. Tapi tanpa SK, saya takut salah langkah. Rasanya seperti diberi kunci, tapi pintunya belum dibuka.”

Kebingungan ini bukan sekadar administratif. Ia menyentuh sisi psikologis ASN yang terbiasa bekerja dengan kepastian struktur. Tanpa SK, mereka ragu mengambil keputusan, takut melangkah salah, dan khawatir dianggap melanggar aturan.

Yosep Lede menegaskan bahwa telah ada Peraturan dari Pemerintah Pusat bahwa dilarang ada Pungutan atas Nama Komite untuk membebani Orang Tua dan /Wali Siswa dengan Pungutan setiap bulan

Para Kepala Sekolah silahkan baca dan Pahami apa yang tertera dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah, Aturan itu sudah menegaskan bahwa Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya dalam Pasal 10 ayat (2) permendikbut itu berbunyi: Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya berbentuk bantuan dan/atau Sumbangan bukan Pungutan.