Kabupaten Kupang-NTT,—-Seperti pesawat patroli udara yang terbang rendah di atas wilayah rawan, suara dari ahli hukum, politik, dan DPRD kini berputar mengawasi langit pemerintahan Kabupaten Kupang. Dari kokpit hukum tata negara, Dr. Johanis Tuba Helan mengingatkan bahwa keterlambatan gaji ASN-PPPK adalah pelanggaran hukum sekaligus kemanusiaan. Dari menara politik, Deasy Ballo mengirim sinyal tegas agar Bupati berbesar hati membatalkan pelantikan jika itu menjadi penghalang hak pegawai. Sementara radar DPRD menangkap indikasi mutasi yang tidak sesuai prosedur. Semua suara itu bergema seperti sirene peringatan di udara, menuntut Bupati Kupang segera menurunkan roda tanggung jawab dan memastikan gerbong gaji ASN-PPPK kembali mendarat di landasan kesejahteraan.

Suara Ahli

Ahli Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana, Dr. Johanis Tuba Helan, SH, MH, menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran gaji ASN-PPPK merupakan pelanggaran hukum kepegawaian sekaligus pelanggaran kemanusiaan. Menurutnya, gaji adalah imbalan atas pelaksanaan tugas kedinasan yang wajib dibayarkan tepat waktu.

Seperti kereta api yang berhenti mendadak di tengah rel, ribuan ASN-PPPK Kabupaten Kupang kini terjebak dalam perjalanan yang tak kunjung sampai ke stasiun kesejahteraan. Gerbong yang seharusnya membawa gaji sebagai bekal hidup justru tertahan oleh palang mutasi massal yang belum jelas jalur hukumnya. Di balik deru mesin birokrasi, para pegawai hanya bisa menunggu kepastian, sementara beban utang dan kebutuhan rumah tangga terus menekan roda kehidupan mereka.

Kabupaten Kupang-NTT,—Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kupang, Deasy Ballo-Foeh, menegaskan bahwa tertahannya gaji ribuan ASN bukan sekadar masalah administratif, melainkan pelanggaran terhadap hak dasar yang dijamin undang-undang.

Dalam wawancara via telepon WhatsApp, Senin (9/2/2026), Deasy meminta Bupati Kupang, Yosep Lede, bersama Wakil Bupati Aurum Titu Eki, untuk bertanggung jawab penuh. Menurutnya, jika mutasi massal menjadi biang kerok carut-marut administrasi, maka langkah bijak adalah membatalkan SK pelantikan tersebut.

“Pemerintah hadir untuk menjamin kesejahteraan. ASN sudah menjalankan kewajibannya, sehingga tidak boleh main-main dengan hak mereka,” tegasnya.

Dessy Ballo, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kupang,menekankan pentingnya refleksi dan konsolidasi internal agar seluruh kader kembali pada jati diri partai sebagai rumah besar rakyat kecil.

“PDI Perjuangan adalah partainya wong cilik. Kita harus kembali pada semangat awal perjuangan, menjadi partai yang hadir dan bekerja untuk rakyat, bukan hanya menjelang pemilu,” tegas Dessy Ballo Kepda Media di Halaman Kantor DPC PDI Perjuangan.

Evaluasi dilakukan terhadap seluruh tingkatan struktur partai, mulai dari DPC, DPAC kecamatan, DPR kelurahan/desa, hingga DPAR dusun/lingkungan. Rapat ini juga menjadi ajang untuk memperkuat komitmen kader dalam membangun solidaritas dan militansi partai.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh pengurus memahami peran strategisnya. Pemilu 2029 bukan sekadar kontestasi, tapi momentum untuk mengembalikan marwah perjuangan reformasi 1998,” ujar Dessy.