Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus kepada wartawan di Kupang, Minggu (24/5/2026), usai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2026.

Charlie menjelaskan, langkah ini didukung oleh posisi permodalan bank yang saat ini sangat kuat, tercatat mencapai Rp449 miliar. Sebagian dari dana tersebut telah disiapkan khusus untuk memastikan operasional program KUR berjalan lancar dan optimal tahun ini.

“Bank NTT saat ini memiliki cadangan modal yang cukup kuat mencapai Rp449 miliar. Sebagian dana tersebut telah dialokasikan untuk mendukung kesiapan penyaluran KUR yang kembali diaktifkan tahun ini,” ungkapnya.

Menurut Charlie, saat ini seluruh persiapan administrasi dan teknis sudah rampung. Proses penyaluran hanya menunggu penyelesaian koneksi sistem perbankan dengan Kementerian Keuangan. Diketahui, Bank NTT sempat menghentikan penyaluran KUR sejak tahun 2019, sehingga diperlukan pendaftaran ulang dan penyesuaian sistem agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

Usai memimpin jalannya rapat, Gubernur Melkiades Laka Lena dalam keterangan pers resmi menyampaikan bahwa para pemegang saham telah menyetujui dan menerima laporan pertanggungjawaban pengurusan direksi serta pengawasan dewan komisaris Bank NTT. Selain itu, forum juga memutuskan kebijakan pembagian dividen yang nilainya tetap sama seperti tahun sebelumnya.

Gubernur Melki menilai pelaksanaan RUPS berjalan sangat konstruktif dengan pembahasan mendalam mencakup kinerja keuangan, pengembangan bisnis, hingga strategi penguatan peran bank daerah. Para kepala daerah secara rinci meninjau berbagai parameter vital perusahaan, mulai dari pertumbuhan aset, perluasan layanan, hingga langkah meningkatkan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

“Diskusi yang berlangsung sangat mendalam dan terbuka, sehingga seluruh kepala daerah semakin memahami seluk-beluk dan kondisi riil perbankan ini. Sebagai pemegang saham, kami kini semakin siap menjelaskan perkembangan dan kemajuan Bank NTT di daerah masing-masing,” ujar Gubernur Melki.

KUPANG-TIMOR-RAYA-– Sore itu terasa penuh harapan. Di ruang DPRD NTT, Direktur Utama Bank NTT Charlie Paulus menegaskan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp350 miliar bukan sekadar angka, melainkan komitmen nyata untuk menopang pekerja migran dan pelaku usaha kecil agar tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi.

Hal itu disampaikan Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPRD Provinsi NTT pada Rabu, 25 Maret 2026. Ia mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan kredit untuk usaha, bukan konsumsi pribadi. “KUR adalah kredit untuk usaha, bukan donasi,” tegasnya.

Charlie juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya bagi debitur yang berpotensi mengalami kesulitan pembayaran akibat penurunan pendapatan. Menurutnya, persoalan kredit macet bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat sehingga perlu solusi bersama, termasuk pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, Charlie menjelaskan bahwa dalam perubahan status Bank NTT menjadi Perseroda, pemerintah daerah wajib memegang saham mayoritas minimal 51 persen. Ia menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan kendali perusahaan tetap berada di tangan pemerintah daerah sekaligus menutup celah bagi pihak eksternal menguasai kebijakan Bank ke depan.