KUPANG-TIMOR-RAYA – Bayangkan sebuah pesawat yang melintasi langit, mendarat di sebuah wilayah, melakukan manuver di atas tanah warga, namun tidak ada satu pun pengelola bandara atau pengawas lalu lintas udara setempat yang tahu atau diberitahu rencana pendaratannya. Di sinilah gambaran polemik yang kini sebagai turbulensi melanda Kelurahan Maulafa, Kota Kupang. Penggeledahan yang dilakukan penyidik Subdit Siber Polda NTT di rumah GF berjalan seolah menjadi penerbangan yang terbang tanpa rute resmi, memicu tanda tanya besar: apakah pesawat itu berjalan sesuai koridor hukum, atau justru melanggar batas wilayah prosedur yang berlaku?

Kontroversi bermula saat aparat kepolisian menggeledah kediaman GF di RT 006/RW 002. Alih-alih menjadi proses penegakan hukum yang terang benderang, tindakan ini justru menimbulkan kabut tebal berupa tuduhan pelanggaran prosedur, dugaan kehilangan barang berharga, hingga klaim tindakan yang berlebihan.

Pihak yang paling merasakan ketidakjelasan rute penerbangan ini adalah pemerintah setempat. Ketua RT 006, Hangga Kabora, seolah terbangun dari tidur dan mendapati ada pesawat yang sudah mendarat di halaman rumahnya, tanpa ada satu pun laporan atau pemberitahuan sebelumnya. Saat ditemui media pada Sabtu (30/5/2026) petang, ia menegaskan posisinya yang sama sekali tidak dilibatkan.

KUPANG, TIMOR-RAYA — Persidangan perkara nomor 49/Pid.B/2026/PN Kpg yang menjerat sejumlah terdakwa dalam kasus kematian dan pembakaran jenazah Sebastian Bokol alias Tian, kembali memanas. Perdebatan hukum mendasar mengemuka setelah tim penasihat hukum dari Kantor Hukum Hangri H.B. Pah, S.H. & Rekan membacakan Nota Perlawanan atas nama Terdakwa VI: Wilibrodus Ikun Tefa alias Odu, Kamis (7/5/2026).

Dokumen hukum tersebut menanggapi Surat Dakwaan Penuntut Umum bernomor PDM-16/N.3.10/Eoh.2/03/2026, yang dinilai cacat formil dan tidak memenuhi syarat pembuktian. Kuasa hukum menilai dakwaan dibangun di atas fondasi lemah, hanya bertumpu pada satu alat bukti berupa keterangan saksi tanpa dukungan bukti lain.

“Dakwaan ini cacat fatal karena mengabaikan fakta ilmiah visum et repertum dan gagal menjelaskan peran spesifik klien kami,” tegas Hangri Pah, S.H. di hadapan majelis hakim.

Sidang lanjutan dijadwalkan pada 13 Mei 2026, di mana majelis hakim akan menentukan apakah dakwaan sah untuk dilanjutkan atau dibatalkan demi hukum.

Posisi Jaksa Penuntut Umum

Jaksa mendakwa Wilibrodus dengan empat pasal sekaligus:

1. Pasal 459 Jo. Pasal 20 huruf c UU No.1/2023 – Pembunuhan berencana dan turut serta.
2. Pasal 458 ayat (1) Jo. Pasal 20 huruf c UU No.1/2023 – Pembunuhan dan turut serta.
3. Pasal 262 ayat (4) Jo. Pasal 20 huruf c UU No.1/2023 – Kekerasan bersama berakibat mati.
4. Pasal 466 ayat (3) Jo. Pasal 20 huruf c UU No.1/2023 – Penganiayaan berakibat mati.