Tim penyelidik mendatangi rumah sakit milik pemerintah daerah itu dan langsung melakukan pengambilan keterangan terhadap sedikitnya 114 tenaga medis. Dari direktur, dokter spesialis, perawat, bidan, hingga staf administrasi, semuanya dimintai penjelasan.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Shirley Manutede, S.H., M.Hum., melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Frengky Radja, S.H., M.H., mengonfirmasi bahwa pemeriksaan massal ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyelidikan indikasi korupsi. “Hari Rabu, 14 Januari 2026, penyelidik mengambil keterangan 114 tenaga medis RSUD S. K. Lerik Kota Kupang terkait indikasi korupsi pembayaran jasa pelayanan 2023–2024,” ujar Frengky Radja pada malam harinya.

Frengky, yang didampingi Kasubsi Dikdalops Kejari Kota Kupang, F. Faisal Merdekawan, menambahkan bahwa dokumen-dokumen penting juga telah diterima penyelidik. Dokumen tersebut merupakan tindak lanjut atas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT. “Tim akan mempelajari data atau dokumen tersebut untuk penentuan sikap selanjutnya atas indikasi korupsi tersebut,” jelasnya.

Di bawah terik matahari Sabtu siang, 6 Desember 2025, Kepala Kejaksaan Negeri Kupang, Yupiter Selan, S.H., M.H., berdiri di depan bangunan setengah jadi di Desa Soliu, Amfoang Barat Daya. Tiga ruang kelas baru SMP Negeri 2 Amfoang Barat Daya masih berupa dinding bata yang belum diplester, atap yang belum terpasang, dan tumpukan material yang menunggu untuk dirakit.

Suasana desa sederhana itu menjadi saksi bagaimana seorang pejabat penegak hukum turun langsung ke lapangan, bukan sekadar memantau dari balik meja.

“Saya mendapat informasi bahwa progres pekerjaan sangat jelek. Karena itu saya langsung turun ke lapangan. Saya ingin memastikan proyek ini selesai tepat waktu dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Amfoang Barat Laut, khususnya Desa Soliu,” ujar Yupiter dengan nada tegas.

Jejak Tegas Sejak Dilantik

Sejak dilantik pada 30 Juli 2025, Yupiter Selan sudah menorehkan langkah besar. Kejari Kupang menetapkan 10 tersangka dari empat proyek berbeda: enam orang dari proyek sumur bor Oenuntono, dua orang dari gedung mangkrak Puskesmas Oesao, satu orang dari gratifikasi Dana BOK, dan satu orang dari kasus Dana Desa.

Turut serta melakukan panen raya padi, Ketua DPRD Kabupaten Kupang Daniel Taimenas, Wakapolres Kupang Kompol Jhony Sihombing, Dandim 1604/Kpg Letkol Inf. Kadek Abriawan, S.I.P., M.H.I, Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan, Pimpinan OPD Lingkup Pemkab Kupang diantaranya Kepala Dinas PUPR Teldy Sanam, Kepala BPKAD Okto Tahik, Kepala Dinas Perkim Tonci Teuf, Camat se-Amarasi, Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda.

Bupati Yosef Lede dalam sambutannya merasa bersyukur atas panen raya padi yang dilakukan saat ini. Ia harapkan acara panen raya padi bukan sekadar seremonial saja, tapi bisa menghasilkan panen padi yang banyak.

“Hari ini seremonialnya besar, mudah-mudahan diimbangi dengan panen yang banyak. Jangan sampai seremonialnya besar, tapi panennya sedikit, sama saja kita mengorbankan petani,” tandas Bupati kepada Pemerintah Kecamatan.

Sambung Yos, tahun ini panen raya padi bukan hanya di Enoraen, tapi di semua tempat rata-rata panen hasilnya bagus.

Memang tahun ini target kita 55 ribu ton, mudah-mudahan mencukupi kebutuhan masyarakat Kabupaten Kupang, sehingga kita bisa selanjutnya masuk pada swasembada beras. Dan khusus Amarasi secara keseluruhan memang Desa Enoraen salah satu desa yang menghasilkan padi yang cukup.