Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Shirley Manutede, S.H., M.Hum, membenarkan pelimpahan perkara tersebut. “Berkas perkara, barang bukti dan tersangka sudah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kota Kupang,” ujar Shirley kepada wartawan, Kamis 29 Januari 2026.

Shirley, yang pernah menjabat sebagai Asisten Pembinaan Kejati NTT, menjelaskan bahwa pelimpahan dilakukan setelah tahap II dari penyidik Polda NTT ke tangan JPU Kejari Kota Kupang rampung. Dengan demikian, Mokris Lay yang kini berstatus tersangka tinggal menunggu jadwal sidang yang akan ditetapkan PN Kelas IA Kupang.

“Jadi sekarang tinggal jaksa penuntut umum menunggu jadwal sidang dari Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang,” tambah mantan Kajari Kabupaten Kupang itu.

Kasus ini menyingkap ironi: seorang legislator yang duduk di kursi dewan kini harus bersiap duduk di kursi terdakwa. Publik menanti apakah proses hukum akan benar-benar berpihak pada mereka yang lemah—istri dan anak yang diduga ditelantarkan.

Tim penyelidik mendatangi rumah sakit milik pemerintah daerah itu dan langsung melakukan pengambilan keterangan terhadap sedikitnya 114 tenaga medis. Dari direktur, dokter spesialis, perawat, bidan, hingga staf administrasi, semuanya dimintai penjelasan.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Shirley Manutede, S.H., M.Hum., melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Frengky Radja, S.H., M.H., mengonfirmasi bahwa pemeriksaan massal ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyelidikan indikasi korupsi. “Hari Rabu, 14 Januari 2026, penyelidik mengambil keterangan 114 tenaga medis RSUD S. K. Lerik Kota Kupang terkait indikasi korupsi pembayaran jasa pelayanan 2023–2024,” ujar Frengky Radja pada malam harinya.

Frengky, yang didampingi Kasubsi Dikdalops Kejari Kota Kupang, F. Faisal Merdekawan, menambahkan bahwa dokumen-dokumen penting juga telah diterima penyelidik. Dokumen tersebut merupakan tindak lanjut atas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT. “Tim akan mempelajari data atau dokumen tersebut untuk penentuan sikap selanjutnya atas indikasi korupsi tersebut,” jelasnya.

Dakwaan itu bukan sekadar angka. Ia adalah simbol betapa rapuhnya pagar aturan kredit ketika kepentingan pribadi dan jaringan internal lebih dominan daripada prinsip kehati-hatian perbankan.

Suara Kejaksaan: Dugaan Persekongkolan
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Shirley Manutede, S.H., M.Hum, melalui Kasi Pidsus Frengki Radja, S.H., M.H, menegaskan bahwa Paskalia tidak bertindak sendiri. Ia didakwa melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum bersama sejumlah pihak lain di lingkungan Bank NTT.

Pernyataan ini memperkuat dugaan bahwa kasus korupsi kredit bukan sekadar ulah individu, melainkan hasil dari lemahnya sistem pengawasan internal yang membuka ruang bagi praktik kolusi.

Momentum Reformasi di Bank NTT
Kasus ini menjadi catatan kritis bagi Kepala Divisi Kredit Bank NTT saat ini. Jabatan strategis itu bukan sekadar posisi administratif, melainkan benteng terakhir untuk memastikan setiap kredit yang keluar benar-benar sesuai aturan OJK dan regulasi internal bank.

Sekretaris DPRD Kota Kupang, Maria Dolores Rita Haryani, mengungkapkan bahwa pengembalian temuan BPK baru mencapai sekitar 90 persen.

“Masih ada sejumlah mantan anggota DPRD yang belum sama sekali mengembalikan. Saya berkomitmen akan mendatangi mereka untuk memastikan kapan pengembalian dilakukan,” ujarnya kepada wartawan.

Rita menambahkan, temuan BPK RI Perwakilan NTT Tahun 2023 tersebut wajib dikembalikan ke kas daerah karena merupakan kelebihan pembayaran atas perjalanan dinas anggota DPRD periode lalu. Ia juga mengakui telah dimintai keterangan oleh tim penyelidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kupang.

“Saya sudah dimintai klarifikasi oleh penyelidik Kejari terkait dugaan korupsi kelebihan pembayaran perjalanan dinas. Selain saya, Kasubag Perbendaharaan juga sudah dipanggil,” jelasnya.

Kejari Kupang Tegas Berantas Tipikor

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Shirley Manutede, S.H., M.Hum., menegaskan pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap kebocoran uang negara.

“Sebagai aparat penegak hukum, saya memiliki tanggung jawab untuk memberantas korupsi di wilayah hukum Kejari Kota Kupang. Tidak ada toleransi terhadap kebocoran uang negara,” tegas Shirley.

Yopiter Selan sebagai Kajari, Kepada Wartawan pada hari Selasa 5/8/2025 di Ruang Lobi Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang di Oelamasi secara resmi mengumumkan dan menetapkan dokter RA mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang sebagai tersangka, sekaligus menahan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Tahun Anggaran 2021-2022

Penahanan dilakukan setelah penyidik menetapkan dokter RA sebagai tersangka karena diduga memaksa para kepala Puskesmas (Kapus) dan Bendahara Dana BOK di wilayah Kabupaten Kupang untuk menyetor sejumlah uang dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp.5 juta hingga Rp10 juta. Total dana yang berhasil dikumpulkan tersangka dari praktik ilegal tersebut mencapai Rp509 juta.

“Kejaksaan telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka dengan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi atau pemerasan. Melanggar pasal 12 haruf F, 12 huruf E, atau pasal 11 UU no 20 tahun 2001 sebagaimana dirubah UU no 31 tahun 1999,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, Yupiter Selan.

Ketua panitia pemilihan Rektor Undana Prof. Dr. Drs. Simon Sabon Ola, M. Hum mengatakan bahwa Proses Seleksi ditangani oleh panitia yang dibentuk melalui Surat Keputusan Senat Universitas Nusa Cendana dengan Nomor 6/ Uni15. 2/PP/2025, menandai awal babak baru dalam kepemimpinan Institusi Pendidikan tinggi terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini.

Lanjut Prof Simon bahwa tahapan pendaftaran telah dibuka sejak awal bulan Juli 2025 dan akan terus diperpanjang hingga memenuhi kuota minimal ada empat bakal calon yang mendaftar sesuai peraturan dalam Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2017
“Proses tetap berjalan sampai ada empat bakal calon terpenuhi. Ini hasil konsultasi dengan Kementrian”, tegas Prof. Simon sesuai yang dilansir di media online rakyatntt. Id pada Jumat 1 Agustus 2025.

Tahapan Pemilihan dan Ketentuan Hukum

Proses Pemilihan Rektor Undana bukan sekedar formalitas, melainkan melalui serangkaian tahapan seleksi yang ketat dan akuntable, yakni penjaringan awal, penyaringan administratif dan akademik serta Pemilihan oleh Senat Akademik.

Seluruh proses dijalankan berdasarkan regulasi Permenristekdikti yang menjamin transparansi, akuntabilitas dan objektifitas.