Kabupaten Kupang-NTT,— Seperti api kecil yang menyala di rerumputan kering, sebuah unggahan di akun Facebook @Om Gas Api pada 2 Desember 2025 tiba-tiba menjalar menjadi isu besar di Kabupaten Kupang. Unggahan itu menyebut PPPK telah menggadaikan SK mereka di bank, dan pemerintah bersama DPRD sepakat memotong 50 persen gaji. Kabar ini menyulut keresahan ribuan PPPK yang menggantungkan hidup pada gaji bulanan mereka.

Klarifikasi Bupati: Antara Defisit dan Opsi
Sehari kemudian, Bupati Kupang Yosef Lede menanggapi isu tersebut. Ia mengakui adanya tekanan fiskal: kebutuhan belanja pegawai mencapai Rp 751 miliar, sementara Dana Alokasi Umum (DAU) hanya Rp 600 miliar.
“Kami menghadapi defisit. Kalau tidak ada tambahan dari pusat, opsinya hanya dua: dirumahkan atau tetap bekerja dengan sedikit pengurangan gaji,” ujar Yosef Lede dalam wawancara yang beredar di media sosial pada 3 Desember 2025.

Konfirmasi Sekda: Rencana yang Sempat Masuk DIPA
Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius S.J. Sanam, membenarkan bahwa wacana pemotongan gaji PPPK sudah muncul sejak November 2025 dan bahkan tercantum dalam DIPA.
“Benar, rencana itu sempat masuk DIPA. Tapi setelah mendengar aspirasi dan mempertimbangkan dampaknya, kami putuskan untuk membatalkannya,” kata Mateldius saat dikonfirmasi, media 28/1/2026

Seperti perahu yang terombang-ambing di tengah laut dengan ombak semakin tinggi, PPPK Kabupaten Kupang kini berada di pusaran anggaran yang bergelombang.

Tahun Buhun 2026 menjadi ujian besar: beban gaji yang dulu ditopang pusat kini sepenuhnya ditarik ke APBD.

Ombak defisit Rp150 miliar mengancam keseimbangan kapal bernama keuangan daerah, sementara awak kapal adalah para PPPK  menunggu kepastian apakah mereka akan tetap berlayar dengan gaji penuh atau harus rela dipangkas separuh.

KABUPATEN KUPANG – Kebijakan pemerintah pusat yang mengalihkan beban gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke pemerintah daerah mulai tahun 2026 menimbulkan riak besar di Kabupaten Kupang. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) RI menegaskan:

“Mulai tahun anggaran 2026, gaji PPPK di instansi daerah menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah melalui APBD. Pemerintah pusat tidak lagi menanggung beban tersebut. Kebijakan ini adalah bagian dari penataan fiskal agar daerah lebih mandiri dalam mengelola aparatur.”

Konfirmasi media dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius S.J. Sanam, menguatkan realitas ini. Ia menyebut bahwa dana transfer dari pusat pada tahun 2026 hanya sebesar Rp600 miliar dari total kebutuhan Rp750 miliar.
“Mulai tahun 2026 gaji PPPK di Kabupaten Kupang menjadi tanggung jawab daerah. Kekurangan dana transfer ini tentu mempengaruhi kemampuan keuangan daerah. Karena itu, pemerintah mengundang semua PPPK untuk rapat dan membuat kesepakatan bersama,” ujar Mateldius, pertelepon kepada media 24/1/2026

Kupang, Seperti detak jam yang sempat tertunda, atau hujan yang datang terlambat di musim kemarau, begitu pula gaji para tenaga kesehatan PPPK di Kabupaten Kupang yang baru akan mengalir setelah penantian panjang. Di tengah rasa cemas dan kebutuhan yang tak bisa ditunda, sebuah suara permintaan maaf akhirnya hadir.

Usai ibadah Minggu sore, Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius S.J. Sanam, berdiri di hadapan jemaat dengan wajah penuh kesungguhan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh tenaga kesehatan atas keterlambatan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Kami memahami betul dampak keterlambatan ini terhadap kesejahteraan para tenaga kesehatan. Atas ketidaknyamanan yang terjadi, saya menyampaikan penyesalan yang mendalam,” ujar Mateldius, suaranya terdengar tegas namun sarat empati, Minggu,21/12/2025

Rencana Pembayaran Segera
Mateldius menjelaskan bahwa gaji PPPK Tahap I untuk bulan November akan segera dibayarkan pada Senin, 22 Desember 2025.