Seperti aliran air yang mengisi wadah sedikit demi sedikit, pembayaran gaji ASN dan PPPK di Kabupaten Kupang dilakukan bertahap. Pada 13 Februari 2026, Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius Sanam, memastikan bahwa 5.000 ASN telah menerima gaji mereka, sementara PPPK masih menunggu giliran berikutnya.

Kabupaten Kupang-NTT, — Mateldius Sanam  Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, menjelaskan bahwa aplikasi pembayaran gaji tidak memungkinkan pencairan dua bulan sekaligus, sehingga proses dilakukan bergiliran: satu bulan dibayar minggu ini, dan satu bulan lagi akan menyusul minggu depan. Ia menegaskan bahwa meski bertahap, semua ASN dan PPPK pasti akan terlayani.

Di balik angka-angka itu, ada wajah-wajah yang menunggu. Seorang guru ASN di Kupang mengaku lega karena gaji yang cair bisa segera digunakan untuk membeli buku anaknya. “Kami bersyukur akhirnya gaji masuk, meski hanya satu bulan dulu. Setidaknya dapur bisa berasap lagi,” ujarnya.

Sementara seorang tenaga PPPK di bidang kesehatan masih menanti giliran. “Kami percaya janji pemerintah, tapi tetap berharap prosesnya cepat. Gaji bagi kami bukan sekadar angka, tapi kebutuhan sehari-hari,” katanya dengan nada penuh harap.

Kabupaten Kupang-NTT, — Seperti kapal patroli laut yang berlayar di tengah ombak, Badan Kepegawaian Negara (BKN) kini tampak mengarungi gelombang persoalan mutasi aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Kupang. Kapal itu berlayar dengan radar pengawasan, namun ombak isu mutasi ribuan pejabat ASN membuat perjalanan semakin berguncang.

Isu ini kembali menguat setelah Kepala Kantor Regional (Kakanreg) X BKN Bali Nusra, Satya Pratama, bersama jajaran melakukan kunjungan mendadak ke Kantor BKPSDM Kabupaten Kupang, Rabu (11/02/2026). Setibanya di Oelamasi, rombongan langsung menggelar pertemuan tertutup dengan Sekretaris BKPSDM, Apri Dira Tome, serta sejumlah kepala bidang. Pertemuan lebih dari satu jam itu diduga turut melibatkan Kepala BKN melalui rapat daring.

Namun, usai kegiatan, Satya hanya menegaskan bahwa kunjungan tersebut bukan untuk membahas polemik mutasi ribuan pejabat ASN yang hingga kini SK Pertek BKN belum turun.
“Ini kita silaturahmi saja. Iya benar, tadi kami juga zoom dengan BKN Pusat,” ujarnya singkat sebelum bergegas meninggalkan lokasi.

Fakta Kasus

Isu mencuat bahwa Pemerintah Kabupaten Kupang diduga menimbun dana sekitar Rp80 miliar, sehingga gaji 9.000 ASN (PNS dan PPPK) tertahan sejak Januari hingga Februari 2026. Sekda Kupang, Mateldius Sanam, menegaskan bahwa tidak ada penimbunan anggaran. Menurutnya, keterlambatan terjadi karena proses administrasi pasca mutasi 1.041 pejabat pada akhir Desember 2025, serta kehati-hatian agar pembayaran tidak menimbulkan masalah hukum.

“Kami pastikan gaji akan dibayarkan secepatnya karena saat ini sudah dalam proses penyerahan DIPA. Jadi tidak benar kalau ada kabar bahwa kami menimbun uang,” ujar Mateldius Sanam.

Sekda menambahkan bahwa pembayaran gaji ASN yang masih terkait dengan pelantikan pejabat pada 30 Desember 2025, serta ASN dan PPPK yang berada pada dinas dan bagian yang akan dimerger sesuai Perda Kabupaten Kupang Nomor 1 Tahun 2025 tentang SOTK (berlaku mulai 1 Januari 2026), tetap akan dibayarkan untuk gaji pokok dan tunjangan melekat

Sekda Menjawab, Lalu Terdiam

Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius Sanam, menegaskan bahwa gaji ASN-PPPK sedang diurus untuk segera dibayar. Namun ketika ditanya apakah Februari 2026 menjadi waktu pasti pembayaran, jawaban itu tak lagi datang. Pesan WhatsApp wartawan hanya terbaca, tanpa balasan.

Sementara itu, ribuan ASN menghadapi kesulitan di awal tahun. Memasuki bulan kedua, mereka tetap bekerja tanpa kepastian penghasilan.

Akar Masalah: Mutasi Serentak

Hasil penelusuran menunjukkan persoalan ini berkaitan erat dengan mutasi serentak ribuan pejabat pada 30 Desember 2025. Mutasi yang dinilai sarat kepentingan politis itu belum tuntas secara administrasi, khususnya terkait perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Terendus pula bahwa hampir semua pejabat yang dilantik pada 30 Desember 2025 masih tercatat di sistem sebagai pejabat lama. Begitu pun pejabat yang diganti, nama mereka tetap muncul di sistem. Akibatnya, pejabat pengganti seolah tidak jelas jabatannya. Bahkan, ada satu jabatan yang justru diisi oleh dua orang sekaligus.

Jakarta, — Seperti Pesawat yang Lepas Landas Tanpa Rencana Penerbangan
Seperti sebuah pesawat yang nekat lepas landas tanpa rencana penerbangan resmi, pelantikan 1.041 pejabat di Kabupaten Kupang pada 30 Desember 2025 kini menjadi sorotan. Tanpa dokumen perizinan yang lengkap, pesawat itu mungkin bisa terbang sebentar, tetapi risiko turbulensi dan pendaratan darurat selalu mengintai. Begitulah gambaran pelantikan massal ASN yang diduga melanggar Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Bungkamnya Kepala BKN,
Media mencoba mengonfirmasi kepada Kepala BKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, terkait informasi yang diperoleh media ini dari sumber yang cukup dipercaya bahwa telah ada dari BKN  “dugaan sanksi yang dijatuhkan kepada Pemkab Kupang”. Pesan WhatsApp yang dikirim pada 6 Februari 2026 hanya terbaca oleh Prof. Dr. Zudan tanpa balasan. Padahal sebelumnya, pada 21 Januari 2026, Prof. Zudan sempat menyatakan bahwa BKN sedang menelusuri kasus ini secara seksama. Ia menegaskan, bila pelantikan tidak sesuai NSPK, maka akan dilakukan koreksi.

Pasca pelantikan 941 Pejabat Eselon, fungsional Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Sekolah SD dan SMP serta Pengawas Sekolah oleh Bupati Kupang Yosef Lede pada 30 Desember 2025, suasana yang seharusnya penuh kepastian justru berubah menjadi ruang hening penuh tanda tanya. Sejumlah pejabat yang dilantik hingga kini belum mengetahui jabatan apa yang mereka emban, karena SK pengangkatan belum diterbitkan.

Potret Kebingungan di Lapangan
Bagi para pejabat yang baru saja berdiri di podium pelantikan, momen itu adalah puncak karier sekaligus awal tanggung jawab baru. Namun, tanpa SK, mereka seperti aktor yang sudah naik panggung tetapi tidak tahu naskah apa yang harus dimainkan.

Seorang kepala sekolah yang dilantik mengungkapkan,
“Kami sudah dilantik dengan penuh harapan, tapi sampai hari ini belum ada SK. Guru-guru bertanya kapan saya mulai memimpin, sementara saya sendiri tidak tahu harus menjawab apa.”

Seorang pejabat Puskesmas menambahkan,
“Saya ingin segera bekerja di Puskesmas, menyusun program pelayanan. Tapi tanpa SK, saya takut salah langkah. Rasanya seperti diberi kunci, tapi pintunya belum dibuka.”

Kebingungan ini bukan sekadar administratif. Ia menyentuh sisi psikologis ASN yang terbiasa bekerja dengan kepastian struktur. Tanpa SK, mereka ragu mengambil keputusan, takut melangkah salah, dan khawatir dianggap melanggar aturan.

“Yang dibutuhkan disini adalah data, secara Administrasi kami Pemerintah Kabupaten Kupang harus menyelesaikan administrasi itu ke Pusat karena ini dokumen Negara, kalau ada permintaan maka atas seizin Pemerintah pusat akan diberikan kepada DPRD”, ujar Arum Titu Eki dalam RDP di kantor DPRD Kupang, Jumat (28/11).

Pernyataan tersebut dianggap blunder karena dinilai melukai hati rakyat. Sejumlah masyarakat Korban Seroja menilai hal itu bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

Arum menambahkan bahwa dirinya hadir mewakili Bupati Kupang, namun hanya menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangan undang-undang.

“Saya tidak bisa mengambil Kebijakan, Kehadiran saya di sini semata melaksanakan fungsi pengawasan,” tegasnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius Sanam selaku Inspektur Upacara dalam amanatnya menyampaikan sambutan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf dalam peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025.

Dikatakan Sekda Mateldius, ada tiga hal yang disampaikan Mensos Saifullah Yusuf yang perlu diteladani dari para pahlawan bangsa yaitu kesabaran para pahlawan, semangat untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya dan pandangan jauh ke depan. Ini menjadi modal besar bagi generasi bangsa saat ini.

“Di masa kini, perjuangan tidak lagi dengan bambu runcing, melainkan dengan ilmu, empati, dan pengabdian. Namun semangatnya tetap sama, membela yang lemah, memperjuangkan keadilan dan memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dari arus kemajuan,”kata Sekda membacakan sambutan sambutan Mensos RI.

Lanjut Sekda, semangat yang terus dihidupkan melalui asta cita Presiden RI Prabowo Subianto, dimulai dari memperkuat ketahanan nasional, memajukan pendidikan, menegakkan keadilan sosial hingga membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas dan berdaya.