Fraksi Partai Nasdem Perindo DPRD Kabupaten Kupang, mempertanyakan alasan pemerintah Kabupaten Kupang tidak memprogramkan pembangunan fisik Puskesmas Pembantu (Pustu) Oenesu dan Oepaha pada tahun 2026, padahal kedua fasilitas kesehatan tersebut sudah rusak berat dan tidak dapat digunakan masyarakat.

Kupang-NTT, – Fraksi Partai Nasdem Perindo DPRD Kabupaten Kupang, melalui Juru Bicara Fraksi, Ari Buraen, menyoroti kondisi rusaknya Pustu Oenesu dan Oepaha yang hingga kini belum mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Kupang. Menurutnya, kedua pustu tersebut merupakan bagian penting dari jaringan pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat kelurahan dan Desa , namun ironisnya tidak masuk dalam program pembangunan fisik tahun 2026.

“Kami minta pemerintah menjelaskan alasan kenapa tahun 2026 tidak ada program pembangunan fisik untuk Pustu Oenesu dan Oepaha. Kondisi kedua pustu ini sudah rusak berat, masyarakat tidak bisa menggunakannya, sementara pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar,” tegas jubir Fraksi dalam rapat bersama pemerintah daerah. Hari Selasa,25/11/2025

Fraksi menjelaskan, Pustu Oenesu saat ini tidak dapat digunakan sehingga pelayanan kesehatan terpaksa dilakukan di rumah pelayan gereja. Sementara Pustu Oepaha mengalami kerusakan parah, bahkan tidak bisa dipakai saat musim hujan karena bocor dan tidak layak.

Hal ini disampaikan Fraksi Partai Nasdem Perindo pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kupang tentang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Belanja RAPBD Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2026 pada Hari Selasa, 25/11/2026

“Pembangunan harus digerakkan dengan penuh semangat dan kepercayaan, tetapi juga diikuti dengan kewaspadaan dan perhitungan. Alokasi anggaran induk tahun 2026 harus menjawab kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Kupang seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, kesempatan kerja, penanggulangan stunting, pengentasan kemiskinan, infrastruktur dasar, air bersih, dan kebutuhan lain yang benar-benar mendesak, bukan sekadar keinginan,” tegas juru Bicara dalam rapat DPRD.

Efisiensi dan Pengendalian Anggaran

Fraksi menekankan agar pemerintah mengurangi kegiatan seremonial dan lebih fokus pada program peningkatan penerimaan daerah. Fraksi mengingatkan bahwa penyusunan APBD 2026 harus mengacu pada Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengendalian Fiskal Nasional, Permendagri Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2026, serta Kemenkeu Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Alokasi Transfer ke Daerah.