Seperti sebuah jalan raya yang dipenuhi rambu lalu lintas, setiap surat keputusan pemerintah adalah tanda arah. Bila rambu dipasang dengan nomor yang salah atau ganda, kendaraan birokrasi bisa tersesat, tabrakan, bahkan berhenti di tengah jalan. Begitulah yang terjadi di Takari, Kupang, ketika sebuah nomor SK menjadi sumber sengketa dalam serah terima jabatan camat.

Fakta Kasus

Camat Takari Murry Heru Cornelis Ratu Kore, SE, MSi, menolak menyerahkan jabatan kepada penggantinya, Chrisyanto Happy Loro DjaranJoera, STP. Alasannya sederhana namun sarat makna: ia belum menerima SK mutasi perorangan yang sah, dan menilai prosedur mutasi belum sepenuhnya sesuai regulasi. Selain itu SK yang dibawa Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Kupang bukan SK Bupati Kupang berdasarkan pertek BKN, melainkan SK Bupati Kupang dengan pertek BKPSDM Kabupaten Kupang bernomor 821.13/01/BKPSDM.KAB.KPG/2025.

Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Kupang menyodorkan SK pemberhentian dengan nomor yang sama yakni Nomor : 821.13/01)BKPSDM.KAB.KPG/2025, menimbulkan dugaan tumpang tindih administrasi.

– Upaya klarifikasi media pada 6–7 Januari 2026 tidak membuahkan jawaban jelas dari pejabat terkait.

Kabupaten Kupang-NTT,– Seperti aliran sungai yang seharusnya mengalir tenang dari hulu ke muara, birokrasi pemerintahan daerah pun mestinya berjalan mulus dari satu pejabat ke pejabat berikutnya. Namun, di Takari, aliran itu tersendat. Sungai birokrasi yang biasanya mengalir lancar kini tertahan oleh batu besar bernama penolakan serah terima jabatan.

Kasus Camat Takari

Pada pelantikan massal 24 camat dan 17 lurah Kabupaten Kupang, Camat Takari, Murry Heru Cornelis Ratu Kore, SE, MSi, menolak menyerahkan jabatan kepada penggantinya, Chrisyanto Happy Loro DjaranJoera, STP. Alasannya sederhana namun sarat makna: ia belum menerima SK mutasi perorangan yang sah, dan menilai prosedur mutasi belum sepenuhnya sesuai regulasi.

Suara dari Takari

Di balik penolakan ini, ada wajah-wajah masyarakat Takari yang bertanya-tanya.
– Seorang staf kecamatan mengaku bingung: “Kami tidak tahu harus melapor ke siapa. Camat lama masih aktif, camat baru belum bisa bekerja.”
– Warga desa yang datang mengurus administrasi merasa terjebak dalam ketidakpastian: “Kami hanya ingin pelayanan cepat, tapi sekarang semua serba menunggu.”
– Tokoh masyarakat lokal menilai penolakan ini sebagai bentuk keberanian: “Pak Camat hanya ingin prosedur dijalankan dengan benar. Itu demi keadilan birokrasi.”