Pengaduan dari Mori Riwukore dan sejumlah ASN lain berujung pada langkah DPRD Kabupaten Kupang melakukan konsultasi ke BKN Jakarta pada 4 Februari 2026. Hasil pertemuan dengan Direktur Pengawasan dan Pengendalian III Dr. Halim, SH, MH, mengungkap bahwa dari 1.041 pejabat ASN yang terpublikasi dilantik, hanya 1.004 valid, dengan ratusan di antaranya tidak sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Fakta ini kemudian dibawa ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bupati Yosef Lede pada 18 Februari 2026, yang memperlihatkan kontradiksi sikap antara BKN pusat dan BKN Regional Bali Nusra.

Kupang, NTT — Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang yang terdiri dari Ketua Daniel Taimenas, Wakil Ketua Tome Da Costa, dan Wakil Ketua Sofia Malelak Dehaan melakukan konsultasi ke BKN Jakarta pada 4 Februari 2026. Dalam pertemuan dengan Direktur Pengawasan dan Pengendalian III Dr. Halim, SH, MH, didampingi dua staf, DPRD memperoleh data bahwa dari 1.041 pejabat ASN yang disebut dilantik pada 30 Desember 2025, hanya 1.004 valid. Dari jumlah itu, sekitar 300 dilantik pada posisi eselon yang sama, sementara ratusan pejabat yang dipromosikan tidak sesuai NSPK.

Seperti helikopter patroli yang berputar di atas wilayah krisis, suara dari berbagai penjuru kini mengarah ke Kabupaten Kupang. Dari ketinggian hukum, politik, dan pengawasan, sorotan tajam diarahkan pada proses pelantikan ribuan ASN yang dilakukan tanpa keabsahan administratif. Helikopter itu membawa pesan: jangan biarkan ribuan pegawai dan puluhan ribu keluarga mereka terjebak dalam turbulensi birokrasi dan penderitaan ekonomi.

Kabupaten Kupang-NTT, — Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kupang, Deasy Ballo-Foeh, meminta Kepala BKN Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh dan Bupati Kupang Yosef Lede untuk membatalkan pelantikan ribuan ASN yang dilakukan pada 30 Desember 2025. Ia menilai pembatalan lebih bijak daripada membiarkan ribuan pegawai dan puluhan ribu istri, suami, dan anak-anak mereka terjebak dalam ketidakpastian administrasi dan penundaan gaji.

“Jika 9 ribu ASN dikalikan 3—suami/istri dan dua anak—jumlahnya 27 ribu ditambah 9 Ribu jumlahnya 36 Ribu bergantung pada gaji yang kini tertahan. Ini bukan sekadar angka, ini nasib manusia,” tegas Deasy.

Ia menambahkan, keterlambatan gaji berdampak langsung pada kehidupan rumah tangga pegawai, terutama setelah pengeluaran besar di masa Natal dan Tahun Baru. Banyak ASN kini menghadapi tekanan utang dan kebutuhan harian tanpa kepastian penghasilan.

Kabupaten Kupang-NTT,—-Seperti pesawat patroli udara yang terbang rendah di atas wilayah rawan, suara dari ahli hukum, politik, dan DPRD kini berputar mengawasi langit pemerintahan Kabupaten Kupang. Dari kokpit hukum tata negara, Dr. Johanis Tuba Helan mengingatkan bahwa keterlambatan gaji ASN-PPPK adalah pelanggaran hukum sekaligus kemanusiaan. Dari menara politik, Deasy Ballo mengirim sinyal tegas agar Bupati berbesar hati membatalkan pelantikan jika itu menjadi penghalang hak pegawai. Sementara radar DPRD menangkap indikasi mutasi yang tidak sesuai prosedur. Semua suara itu bergema seperti sirene peringatan di udara, menuntut Bupati Kupang segera menurunkan roda tanggung jawab dan memastikan gerbong gaji ASN-PPPK kembali mendarat di landasan kesejahteraan.

Suara Ahli

Ahli Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana, Dr. Johanis Tuba Helan, SH, MH, menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran gaji ASN-PPPK merupakan pelanggaran hukum kepegawaian sekaligus pelanggaran kemanusiaan. Menurutnya, gaji adalah imbalan atas pelaksanaan tugas kedinasan yang wajib dibayarkan tepat waktu.

Ibarat sebuah pesawat raksasa yang baru saja lepas landas membawa lebih dari seribu penumpang, Pemerintah Kabupaten Kupang kini tengah mengudara dengan muatan 1.041 ASN hasil mutasi akhir tahun 2025

Pilot utama, Bupati Yosef Lede, bersama co-pilotnya, Sekretaris BKPSDM Apri Dira Tome, meyakinkan bahwa penerbangan ini aman dan sesuai prosedur.

Namun, sebagian penumpang masih gelisah: boarding pass berupa SK petikan Pertek BKN  belum dibagikan, sementara menara kontrol adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof.Dr. Sudan Arif Fakrulloh,disebut belum sepenuhnya memberi izin teknis. Di kabin, publik dan akademisi pun bertanya-tanya, apakah pesawat ini akan mendarat mulus, atau justru menghadapi turbulensi hukum di tengah perjalanan?

Kabupaten Kupang-NTT, —Apri Dira Tome, Sekretaris BKPSDM Kabupaten Kupang Menepis dugaan Keterlibatan Kepala BKN, Prof.Dr. Sudan Arif Fakrulloh dalam Pelantikan 1.041 Pejabat tanpa Pertek Perorangan Oleh Bupati Kupang Yosef lede.

Apri Dira Tome, menegaskan bahwa pelantikan ribuan pejabat pada 30 Desember 2025 telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Serah Terima Tanpa SK
Pantauan media menunjukkan, pada awal Januari 2026, beberapa Kapus lama menyerahkan jabatan kepada Kapus baru dengan ikhlas, meski tanpa SK pemberhentian. “Sebagai bawahan, apa yang diperintahkan bupati harus dilaksanakan tanpa melawan,” ungkap salah seorang Kapus melalui sambungan telepon.

Seorang Kapus, sebut saja Wulan Yayang (49), mengaku pasrah.

“Sebagai ASN, tugas Kapus itu berdasarkan SK bupati. Jadi kalau ada orang datang membawa SK terbaru, saya serahkan jabatan. Saya tahu diri, karena pada 30 Desember saya tidak diundang untuk dilantik. Itu berarti mutasi berupa promosi, pindah jabatan, atau kembali ke fungsional. Saya siap ikut perintah selanjutnya,” jelasnya.

Namun, Wulan Yayang menambahkan bahwa dirinya masih tercatat sebagai Kapus di sistem digital BKN.
“Walaupun sudah serah terima, saya masih punya tugas menilai E-Kinerja staf. Secara sistem, saya masih Kapus,” katanya.

Seperti kapal besar yang berlayar di lautan luas, birokrasi adalah kompas yang menentukan arah. Kapal bisa saja megah dengan layar berkibar, tetapi tanpa kompas yang jelas, ia akan tersesat di tengah gelombang kepentingan. Pelantikan pejabat di Kabupaten Kupang pada penghujung 2025 adalah momen penting: apakah kompas birokrasi kita masih lurus, atau sudah mulai berputar tanpa arah?

Fakta Pasca Pelantikan 1.041 Pejabat Administrator, Fungsional,Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas Oleh Bupati Kupang Yosef lede pada 30/12/2025

Anomali Birokrasi
Pasca pelantikan, publik mencatat sejumlah kejanggalan:
– Ada dua orang menerima SK untuk satu jabatan, menimbulkan dualisme kewenangan.
– Belasan pejabat dilantik pada dinas dan bagian yang sudah digabungkan sesuai amanat Perda No. 1 Tahun 2025.
– Ada pejabat yang belum diberhentikan tetapi diminta serah terima jabatan, sementara sebagian menolak karena merasa belum ada SK pemberhentian.
– Jumlah camat yang dilantik melebihi jumlah kecamatan (24), menimbulkan pertanyaan serius tentang validitas pelantikan.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie,

Terhadap Keteledoran proses mutasi sebelum pelantikan dan paskah pelantikan telah diakui sehingga Bupati Kupang melalui Kepala BKPSDM Kabupaten Kupang, Semuel Tinenti, telah menyampaikan permintaan maaf atas kekeliruan dalam pelantikan tersebut, kepada media ketika diwawancara pada hari Senin 12/01/2026

Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang, Rian Van Frits Kapitan, SH, MH, angkat bicara. Ia meminta Bupati Kupang Yosef Lede membatalkan pelantikan tersebut demi menyelamatkan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilantik. Kapitan yang juga Advokat pada Kongres Advokat Indonesia (KAI) menilai, pelantikan tanpa Pertek perorangan berpotensi menimbulkan masalah serius.

“Bupati berpotensi merusak karier ASN yang dilantik. Sesuai Perpres No. 116 Tahun 2022 dan Peraturan BKN No. 5 Tahun 2019, ASN yang dilantik tanpa Pertek berpotensi diblokir data kepegawaiannya. Jika sanksi ini diterapkan BKN, maka karier ASN tersebut menjadi tidak jelas,” tegas Kapitan.

Ia juga mengingatkan agar ASN yang belum memperoleh Pertek menahan diri untuk membuat kebijakan atau terlibat dalam kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran uang negara maupun daerah. “Karena suatu waktu dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dengan rasionalisasi bahwa ASN tersebut tidak sah dalam jabatan itu sehingga tidak berwenang melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan uang negara digunakan,” jelasnya.

“Laporan mahasiswa memiliki dasar untuk meminta agar Kejari Kupang tidak melakukan tebang pilih dalam penanganan dugaan korupsi, terutama ketika terdapat proyek-proyek pemerintah bernilai besar dalam jumlah miliaran rupiah namun hasilnya diduga tidak sesuai spesifikasi,” ujar Mikhael Feka, Kamis (20/11). Lewat Pesan WhatsApp kepada media www Timor-raya.com.

Dalam perspektif hukum pidana, Feka mencontohkan proyek pembangunan jalan yang dikerjakan CV Adisty Indah senilai Rp 6,8 miliar pada tahun 2021 di Desa Oelbitneno, Kecamatan Fatuleu Tengah, Kabupaten Kupang yang telah dilaporkan Mahasiswa kepada Kejari Kupang di Oelamasi. Jika benar proyek tersebut menghasilkan pekerjaan asal jadi, maka laporan masyarakat wajib ditindaklanjuti melalui penyelidikan awal.

“Hal itu berpotensi memenuhi unsur Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor terkait kerugian keuangan negara,” jelasnya.

Pembangunan Sumur Bor di Desa Oenuntono Kecamatan Amabi Oefeto Timor Senilai Rp.1,3 Miliar

Yupiter Selan, S. H. M. Hum, melakukan sidak atas proyek pekerjaan sumur bor, di Desa Oenuntono, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, Tahun 2019 senilai Rp 1, 3 miliyar, Kamis 31 Juli 2025.

Sidak yang dilakukan Kajari Kabupaten Kupang, Yupiter Selan, S. H, M. Hum, ditemukan sejumlah kejanggalan dalam proyek pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 1, 3 miliar.

Komitmen Kejati NTT dibuktikan dengan melakukan penyitaan sebidang tanah seluas 99,785 meter persegi ( mendekati 10 hektar) yang terletak Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

“langkah penyitaan ini adalah bagian dari proses hukum yang transparan dan akuntabel,kami akan mengusut tuntas praktik korupsi dalam penguasaan Tanah Negara yang telah dirampas, “kata Kejati NTT.

Proses Penyitaan oleh Kejati terkait kasus dugaan Korupsi penguasaan Aset Negara oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. penyitaan dilakukan oleh Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipisus) Kejati NTT, yang dipimpin lansung oleh Kepala Seksi Penyidikan Pidsus, Mourest A. Kolobani, SH,MH, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kupang dengan Nomor: 20/Pen.Pid,Sus-TPK- SITA/2025/PN Kpg tertanggal 30 April 2025.

Tanah yang disita oleh Kejati NTT telah tercatat secara Sah dan Resmi pada sertifikat Hak Pakai Nomor 4 Tahun 1995 atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Hukum dan HAM RI.