Dalam peninjauan itu turut disaksikan oleh, Asisten Pidana Khusus Ridwan Sujana Ansar, Kanit Pidsus Kejari NTT, Mourest A. Kolobani, Asisten Perdatam dan Tata Usaha, Jaja Raharja, Kejari Kupang, Muhammad Ilham, Kasi Pidsus Kupang, Andrew Keya dan Kasih Intel Kupang Robert Takoy.

Kunjungan Komja RI,Kejati NTT dan Kejari Kupang dilakukan pada hari Selasa, 8 Juli 2025 di Desa Tolnaku, Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang .

Sesuai Pantauan Awak Media Komja RI memantau dan melihat lansung beberapa unit rumah yang diperbaiki secara detail

Menurut Ketua Komja RI,Pujiyono Suwadi bahwa Kehadiran untuk meninjau dan melihat secara lansung adalah bentuk pengawasan serta menindak lanjuti pengaduan masyarakat ke Kejaksaan RI, dan Berita Viral Tentang pembangunan 2.100 Unit bagi Eks Pejuang Timor-Timur

Kami meninjau secara lansung untuk memastikan bahwa Rumah yang dibangun untuk eks pejuang Timor-timor bermanfaat ketika di Huni oleh penerima manfaat

Menurut mantan Kasi Pidsus Kejari TTU ini, penyidik  Kejari Kabupaten Kupang juga mempelajari bukti permulaan yang diperoleh dalam tahap penyelidikan guna menentukan siapa yang paling bertanggung jawab dan layak serta pantas untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

“Kami sedang mempelajari seluruh keterangan saksi – saksi dan bukti permulaan yang diperoleh pada tahap penyelidikan guna menentukan siapa yang paling bertanggungjawab dan pantas dimintai pertanggungjawaban secara hukum,” tegas Andrew Keya, Jumat 02/5/2025P

Penyidik Tipidsus Kejari Kabupaten Kupang telah menemukan bukti permulaan yang cukup dan telah terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum (PMH) yang cukup kuat.

Selain itu, lanjut mantan Kasi Pidsus Kejari TTU ini, penyidik Tipidsus Kejari Kabupaten Kupang juga mempelajari bukti permulaan yang diperoleh dalam tahap penyelidikan guna menentukan siapa yang paling bertanggung jawab dan layak serta pantas untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Menurut Kasi Pidsus bahwa, Kasus dugaan tindak pidana gratifikasi dana BOK ditingkatkan statusnya dari penyelidikan (Lid) ke tahap penyidikan (Dik), setelah dilakukan gelar perkara secara internal oleh penyidik Tipidsus Kejari Kabupaten Kupang.

Berdasarkan hasil penyelidikan (lid) awal, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup dan telah terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum (PMH) oleh penyidik Tipidsus Kejari Kabupaten Kupang.

“Kasus dugaan tindak pidana gratifikasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kupang, telah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan (Lid) ke tahap penyidikan (Dik), karena telah terpenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH),” tegas Kajari Kabupaten Kupang, Muhammad Ilham yang dikonfirmasi melalui Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Kupang, Andrew P. Keya, Kamis 01 Mei 2025.

Setelah ditingkatkan status dari Penyelidikan (Lid) ke penyidikan (Dik), kata Kasi Pidsus, penyidik Tipidsus Kejari Kabupaten Kupang terus melakukan pengembangan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi – saksi.

Menurut Kejari Kupang, ada sejumlah Saksi yang mengurus dan mengelola Dana BOK di Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang telah dipanggil dan diminta Keterangan oleh  Penyidik Tindak Pidana Khusus, termasuk “dr.RA”.

“Kasus dugaan gratifikasi pengelolaan Dana BOK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, ada sejumlah Saksi termasuk “dr RA” sebagai Mantan Kadis telah dipanggil dan mereka telah memberikan Keterangan kepada Penyidik Tindak Pidana Khusus, “kata Muhammad Ilham kepada wartawan Rabu, 30/4/2025.

Kejari Kupang menambahkan bahwa Dana BOK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang adalah Dana yang dialokasikan untuk Bantuan Operasional Kesehatan pada 26 Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) Se- Kabupaten Kupang.

“Penyidik Tindak Pidana Khusus terus mendalami kasus dugaan Gratifikasi Dana BOK yang diperuntukkan bagi 26 Puskesmas di Kabupaten Kupang, “tambah Muhammad Ilham.

Terpisah, Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Kupang, Andrew Keya menegaskan bahwa untuk kasus dugaan gratifikasi dana BOK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, pihaknya belum bisa menjelaskan lebih jauh karena masih dalam proses penyelidikan (Lid).

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, Muhamad Ilham, bahwa Penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kupang, segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengelolaan dana desa Sahrean, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, terkait penjualan 47 ekor sapi bidang pemberdayaan masyarakat Tahun 2022.

Lanjut, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, Muhammad Ilham bahwa dalam waktu dekat,segera dilakukan penetapan tersangka atas dugaan Korupsi Pengelolaan Dana Desa Saraen Tahun Anggaran 2022

“Penetapan tersangka dalam kasus itu, setelah penyidik Tipidsus Kejari Kabupaten Kupang meningkatkan status kasus tersebut dari penyelidikan (Lid) menjadi penyidikan (Dik), “kata Muhammad Ilham kepada wartawan Selasa, 25/3/2025.

Dijelaskan Kajari Kabupaten Kupang, dalam kasus ini penyidik Tipidsus Kejari Kabupaten telah memeriksa sejumlah saksi termasuk Kepala Desa (Kades) Sahraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang di Oelamasi, Muhammad Ilham bahwa dengan Incrachtnya Kasus Tipikor tersebut maka Jaksa Eksekutor Kejari Kabupaten Kupang melakukan Pemulihan Kerugian Negara yang signifikan senilai Rp. 323.201.000, demikian hal itu berdasarkan Rilis dari Kajari Oelamasi hari Sabtu,22/3/2025.

Pemulihan tersebut dilakukan oleh Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dengan cara melakukan penyetoran ke Kas Negara terhadap hasil lelang obyek barang bukti bernilai ekonomis yang sebelumnya disita oleh Jaksa Penyidik berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Merek Toyota Fortuner dan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Dua Merek Kawasaki milik terpidana David Adrianus Lappe Rihi.

“Kedua obyek barang tersebut telah dilelang oleh KPKNL dan hasilnya senilai Rp. 323.201.000 telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 18 Februari 2025 selanjutnya bukti penyetoran ke kas negara tersebut diserahkan langsung oleh Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Kupang Andrew Keya selaku Jaksa Eksekutor kepada pihak Lapas Kupang pada hari Kamis 20 Maret 2025 untuk selanjutnya diperhitungkan sebagai pengurangan Pidana Uang Pengganti yang dijatuhkan terhadap terpidana David Adrianus Lape Rihi,” Jelas Muhammad Ilham.

Rakor tersebut dihadiri Wakil Bupati Kupang, Aurum Titu Eki, Plt.Sekda Kabupaten Kupang, Marthen Rahakbauw, dan Kajari Kabupaten Kupang, Muhammad Ilham.

Yosef Lede dalam sambutannya mengatakan, sektor pertanian adalah tulang punggung perekonomian di Kabupaten Kupang, dimana hampir semua sektor bergantung pada bidang pertanian, baik itu pertanian sendiri, peternakan, transportasi, dan sektor – sektor usaha lainnya. Oleh karena itu bagi Yosef Lede, pembangunan bidang pertanian yang terintegrasi dan berkelanjutan, menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kupang. Ditambahkan, pembangunan sektor pertanian pada dasarnya adalah sistem pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan pemanfaatan tekhnologi, serta tentu saja mengedepankan kebijakan pemerintah dalam menyikapi prioritas pembangunan nasional yaitu tercapainya swasembada.

“Kabupaten Kupang harus mencapai swasembada, harus mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. saat ini kebutuhan beras kita 55 ribu ton lebih beras per tahun, sedangkan produksi kita baru mencapai 46 ribu ton lebih per tahunnya. Kita memang harus meningkatkan produksi beras lokal kita, namun sejatinya kita juga memproduksi produk hotikultura lainnya seperti jagung dan kacang yang juga memiliki nilai ekonomis cukup tinggi”, jelas Yosef Lede pada Hari Selasa 11 Maret 2025

Kasus tersebut dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti berkas perkara pada Kejari Kabupaten Kupang, setelah penyidik Polres Kupang melengkapi petunjuk dari jaksa pada Kejari Kabupaten Kupang.

Dijelaskan Kasi Pidum, berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap setelah penyidik Polres Kupang memenuhi petunjuk dari jaksa peneliti berkas perkara pada Kejari Kabupaten Kupang.

“Iya benar. Berkas perkara dugaan pencurian 400 anakan pisang Cavendish telah dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti berkas perkara pada Kejari Kabupaten Kupang,” kata Kasi Pidum Kejari Kabupaten Kupang, “jelas Peters Mandala, Selasa 11 Maret 2025 malam.

Setelah dinyatakan lengkap, lanjut Kasi Pidum, jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Kabupaten Kupang, tinggal menunggu untuk dilakukan tahap II yakni pelimpahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti dari penyidik Polres Kupang.

“Karena sudah dinyatakan lengkap, tinggal menunggu kapan akan dilakukan pelimpahan tahap II yakni penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti,” ujar Peters Mandala.

Modus korupsi dana Desa itu sesungguhnya bisa diantisipasi dan bahkan bisa diminimalisir jika masyarakat, perangkat Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) melakukan pengawasan, monitoring setiap program yang sumbernya dari dana Desa atau Sumbangan lainnya di Desa masing-masing.

Kasi Intel Kirenius Paulus Tacoy menyampaikan Materi pencegahan Korupsi dana Desa kepada Camat, Lurah, Kepala Desa, Bendahara Desa, BPD, Direktur BUMDes dan Bendahara BUMDes pada Rapat koordinasi dan Evaluasi tingkat Kabupaten Kupang yg di pimpin Lansung oleh Bupati Kupang Yosef Lede didampingi oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kupang, Kapolres Kupang, Kepala BPJS dan kepala Bank NTT Oelamasi.

Menurut Kirenius Tacoy bahwa masyarakat, BPD, Perangkat Desa harus aktif mengawasi pengelolaan Dana oleh Kades di Kabupaten Kupang.

Pasalnya, hingga saat ini pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kupang, belum melaporkan aset – aset milik Pemda Kabupaten Kupang baik di Kabupaten Kupang maupun Kota Kupang.

“Saya sudah minta Kasi Intel untuk segera telusuri aset – aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang baik yang ada di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang,” tegas Kajari Kabupaten Kupang, Muhamad Ilham, Senin 24 Februari 2025.

Menurut Kajari, setelah dilakukan MoU dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kupang di tahun 2024 terkait penertiban aset milik Pemda, namun ketika diminta secara detail terkait data aset Pemda hingga saat ini tidak diserahkan oleh Pemda Kabupaten Kupang.

Lanjut Kajari Kabupaten Kupang, pihaknya telah memanggil Pemda Kabupaten Kupang di tahun 2024 lalu melalui Dinas terkait namun tidak direspon hingga tahun 2025 ini.

Untuk itu, kata Kajari, dirinya akan berkoordinasi dengan Bupati Kupang yang baru untuk mengambil langkah – langkah strategis untuk membenahi aset – aset Pemda Kabupaten Kupang yang masih terbengkelai.