Ibarat sebuah pesawat raksasa yang baru saja lepas landas membawa lebih dari seribu penumpang, Pemerintah Kabupaten Kupang kini tengah mengudara dengan muatan 1.041 ASN hasil mutasi akhir tahun 2025

Pilot utama, Bupati Yosef Lede, bersama co-pilotnya, Sekretaris BKPSDM Apri Dira Tome, meyakinkan bahwa penerbangan ini aman dan sesuai prosedur.

Namun, sebagian penumpang masih gelisah: boarding pass berupa SK petikan Pertek BKN  belum dibagikan, sementara menara kontrol adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof.Dr. Sudan Arif Fakrulloh,disebut belum sepenuhnya memberi izin teknis. Di kabin, publik dan akademisi pun bertanya-tanya, apakah pesawat ini akan mendarat mulus, atau justru menghadapi turbulensi hukum di tengah perjalanan?

Kabupaten Kupang-NTT, —Apri Dira Tome, Sekretaris BKPSDM Kabupaten Kupang Menepis dugaan Keterlibatan Kepala BKN, Prof.Dr. Sudan Arif Fakrulloh dalam Pelantikan 1.041 Pejabat tanpa Pertek Perorangan Oleh Bupati Kupang Yosef lede.

Apri Dira Tome, menegaskan bahwa pelantikan ribuan pejabat pada 30 Desember 2025 telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, keresahan melanda ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Kupang. Gaji bulan November dan Desember yang belum cair membuat banyak keluarga harus menahan napas di tengah kebutuhan yang meningkat.

Di tengah situasi ini, Anton Natun, anggota DPRD Kabupaten Kupang, angkat bicara. Melalui sambungan telepon, ia meminta Bupati dan Sekda agar bijak dalam menyikapi keterlambatan pembayaran gaji PPPK. Menurutnya, Bupati Yosef Lede dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Teldy Sanam seharusnya bisa mencari solusi alternatif bila dana transfer dari pusat terlambat.

“Belanja gaji dan tunjangan adalah pos prioritas yang sifatnya mengikat. Pemerintah wajib memastikan hak pegawai terpenuhi. Kalau transfer pusat terlambat, bisa ditanggulangi dari Pendapatan Asli Daerah atau pos pendapatan lain,” tegas Anton.