KUPANG—TIMOR-RAYA— Sorotan publik kembali tertuju pada Bank NTT. Di tengah keraguan DPRD atas target dividen Rp110 miliar, Direktur Utama Charlie Paulus menegaskan bahwa penjelasan resmi akan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bulan April mendatang, agar tidak menimbulkan salah tafsir dan kesalahpahaman.

Direktur Utama PT Bank NTT (Persero), Charlie Paulus, meminta media dan pihak lain menunggu penjelasan resmi terkait target dividen Rp110 miliar yang ditetapkan pemegang saham pengendali (PSP) untuk Tahun Buku 2026. Ia menekankan bahwa rincian program, rencana bisnis, dan langkah manajemen akan dipaparkan dalam RUPS bulan April.

Menanggapi pertanyaan wartawan, Charlie berkata, “Selamat siang. Nanti tunggu penjelasan dalam RUPS Bank NTT bulan depan ya.” Ia menambahkan bahwa penjelasan detail mengenai target dividen, termasuk berbagai pertanyaan media, akan disampaikan dalam forum resmi agar tidak menimbulkan salah tafsir. “Saya akan sampaikan dalam rapat umum pemegang saham. Biar jangan salah kutip. Pemegang saham banyak, jadi mohon maaf sekali bapak, tunggu ya,” ujarnya.

KUPANG-TIMOR-RAYA — Komisi III DPRD NTT menegaskan dukungan penuh atas usulan perubahan bentuk hukum Bank NTT menjadi Perseroda. Dukungan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah panggilan tanggung jawab: memastikan bank daerah benar-benar hadir sebagai “Bank Rakyat” yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat kecil.

Wakil Ketua Komisi III DPRD NTT, Pata Vinsensius, SH., M.Hum, menegaskan bahwa dukungan tersebut bukan hanya formalitas administratif. “Ini adalah tanggung jawab besar agar jajaran Direksi, Komisaris, dan seluruh perangkat mampu mengembalikan marwah Bank NTT sebagai Bank Rakyat Nusa Tenggara Timur,” ujarnya.

Komisi III yang membidangi urusan keuangan, perekonomian, dan pembangunan menilai perubahan menjadi Perseroda bukan sekadar memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Menurut Vinsen, regulasi itu memberi ruang penyesuaian BUMD menjadi Perseroda sekaligus revolusi tata kelola.

Ia menekankan bahwa penguatan tata kelola, transformasi digital, diversifikasi sumber dana dan kredit, serta penguatan manajemen risiko harus dilakukan sebagai bentuk transformasi hukum Bank NTT. Politisi senior asal Manggarai Barat itu juga meminta pemerintah memastikan optimalisasi PAD, penguatan permodalan, fleksibilitas struktural, serta reformasi SDM berbasis merit system.