Seperti helikopter patroli yang berputar di atas wilayah krisis, suara dari berbagai penjuru kini mengarah ke Kabupaten Kupang. Dari ketinggian hukum, politik, dan pengawasan, sorotan tajam diarahkan pada proses pelantikan ribuan ASN yang dilakukan tanpa keabsahan administratif. Helikopter itu membawa pesan: jangan biarkan ribuan pegawai dan puluhan ribu keluarga mereka terjebak dalam turbulensi birokrasi dan penderitaan ekonomi.

Kabupaten Kupang-NTT, — Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kupang, Deasy Ballo-Foeh, meminta Kepala BKN Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh dan Bupati Kupang Yosef Lede untuk membatalkan pelantikan ribuan ASN yang dilakukan pada 30 Desember 2025. Ia menilai pembatalan lebih bijak daripada membiarkan ribuan pegawai dan puluhan ribu istri, suami, dan anak-anak mereka terjebak dalam ketidakpastian administrasi dan penundaan gaji.

“Jika 9 ribu ASN dikalikan 3—suami/istri dan dua anak—jumlahnya 27 ribu ditambah 9 Ribu jumlahnya 36 Ribu bergantung pada gaji yang kini tertahan. Ini bukan sekadar angka, ini nasib manusia,” tegas Deasy.

Ia menambahkan, keterlambatan gaji berdampak langsung pada kehidupan rumah tangga pegawai, terutama setelah pengeluaran besar di masa Natal dan Tahun Baru. Banyak ASN kini menghadapi tekanan utang dan kebutuhan harian tanpa kepastian penghasilan.