Pakar hukum, warga, dan data resmi bersuara: saatnya DPRD dan rakyat Berikan Sanksi Politik

Pemerintahan Kabupaten Kupang hari ini ibarat tempayan kosong di tengah kemarau panjang. Tempayan itu ada, berdiri di halaman rumah rakyat, namun retak dan tak mampu menampung air kehidupan. Regulasi nasional yang menjanjikan hak kesehatan dan pelayanan publik seakan hanya menetes sedikit, lalu hilang di celah-celah birokrasi. Rakyat menunggu, tetapi dahaga mereka tak terjawab.

Gambar ini menampilkan tempayan tanah liat besar yang retak dan kosong, berdiri di tengah padang tandus dengan matahari terik di atasnya. Ia melambangkan layanan publik yang ada namun tidak mampu menampung kebutuhan rakyat.

Satu Bulan, Dua Surat Teguran

Dalam rentang satu bulan, Pemerintah Kabupaten Kupang di bawah kepemimpinan Bupati Yosep Lede dan Wakil Bupati Aurum Titu Eki menerima dua surat penting dari dua lembaga negara: Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Bersamaan dengan itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengeluarkan surat bernomor 802/B/S/DJKPN-VI.KUP/PPD.02/12/2025 yang mengungkap tiga masalah mendasar dalam layanan kesehatan di Kabupaten Kupang:

1. Kekurangan tenaga medis dan tenaga kesehatan di Puskesmas dan RSUD.

Kegaduhan hukum di Kabupaten Kupang ini ibarat kapal yang berlayar tanpa kompas. Upacara pelantikan memang tampak megah di permukaan, tetapi tanpa SK sebagai arah, kapal birokrasi bisa terombang-ambing di lautan ketidakpastian. Jika hukum adalah jangkar, maka pelantikan tanpa SK hanyalah layar yang berkibar tanpa arah

Kabupaten Kupang – Nusa Tenggara Timur – Pelantikan massal 1.041 pejabat administrator, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan Kepala Puskesmas oleh Bupati Kupang Yosef lede, menuai sorotan tajam. Dr. Jhohanes Tuba Helan, pakar hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana Kupang, menilai pelantikan tersebut tidak sah bagi mereka yang tidak memperoleh SK pemberhentian dan SK pengangkatan.

“Seseorang diangkat dalam menduduki sebuah jabatan harus dengan surat keputusan pejabat yang berwenang. Setelah ada SK baru diadakan pelantikan sebagai tanda mengawali suatu tugas. Pelantikan tanpa SK tidak mengandung makna hukum,” tegas Dr. Jhohanes.

Ia menambahkan, mutasi jabatan seharusnya jelas: pemberhentian dari jabatan lama dan pengangkatan dalam jabatan baru. Namun di Kabupaten Kupang, muncul kejanggalan: pejabat diminta serah terima jabatan tanpa SK pemberhentian, bahkan ada dua pejabat dikukuhkan untuk jabatan yang sama.