Seperti pesawat tempur B2 yang melayang senyap di langit, pelantikan pejabat di Kabupaten Kupang seharusnya melaju dengan presisi, disiplin, dan strategi yang matang. Namun, laporan pengawasan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkap bahwa langkah yang diambil justru menimbulkan turbulensi administratif yang berpotensi mengganggu stabilitas tata kelola ASN di daerah.

Kabupaten Kupang-NTT, — Surat resmi dari Kantor Regional X BKN Denpasar menanggapi pengaduan dari  Korban Mutasi terkait pelantikan pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di Kabupaten Kupang. Dalam surat Copian yang diperoleh media bernomor:

76/B-AK.02.01/SD/KR.X/2026, BKN, menegaskan adanya temuan serius:

1. Pengangkatan ASN yang tidak direkomendasikan, karena jabatan masih diduduki pejabat lama.

2. Mutasi dan pemberhentian yang tidak sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) manajemen ASN. 

3. Rekomendasi agar Bupati Kupang melakukan pembatalan dan penataan ulang sesuai kewenangan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.

Suara dari Lapangan

“Ini bukan sekadar soal jabatan, tetapi soal keadilan dan kepastian hukum bagi ASN yang bekerja dengan dedikasi,” ujar seorang pejabat di Kabupaten Kupang

Kronologi Polemik Pelantikan Pejabat ASN 

Pada 30 Desember 2025, Bupati Kupang Yosef Lede melantik 1.041 pejabat ASN Administrator, Pengawas, dan Fungsional Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas. Pelantikan itu dilakukan serentak, namun tanpa pembagian Surat Keputusan (SK)  karena alasan administrasi berupa keterlambatan Pertek BKN.
“Belum dibagikan SK karena masih ada kekurangan. Jadi tunggu saja, nanti Pertek akan menyesuaikan dengan SK pelantikan,” ujar Yosef Lede kala itu paskah pelantikan. 30/12/2025:

Momentum ini menjadi titik awal kontroversi, karena publik mempertanyakan legalitas pelantikan tanpa SK resmi.

Badan Kepegawaian Negara 

Dalam pemberitaan Timor Raya sebelumnya, Kepala BKN Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa pihaknya tengah menelusuri proses pelantikan tersebut.
“BKN sedang menelusuri secara seksama, karena ada yang sudah diterbitkan Perteknya. Bila proses pelantikan tidak sesuai NSPK, akan dilakukan koreksi oleh BKN,” tegas Prof. Zudan (21 Januari 2026).