Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, menyatakan perubahan status ini menegaskan fokus pembiayaan dan pembangunan hanya untuk wilayah NTT. “Dengan menjadi Perseroda, identitas daerah jelas. Pembangunan terfokus di NTT, bukan di luar daerah,” ujarnya di depan ruang rapat utama DPRD NTT.

Charlie menambahkan, saham Bank NTT kini 51 persen dimiliki Pemerintah Daerah. “Fokus Bank NTT sebagai Perseroda adalah mendukung pembangunan ekonomi masyarakat NTT,” katanya.

Dalam momentum yang sama, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menilai transformasi Bank NTT menjadi Perseroda sebagai strategi membenahi sistem ekonomi daerah. “Kita mendorong agar transformasi Bank NTT ke depan lebih adaptif dan transparan, memperkuat pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan ekonomi lokal, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.

Melki menekankan masih ada aspek regulasi yang perlu disempurnakan agar target pembangunan tercapai. Ia berharap perubahan status ini dapat meningkatkan kinerja keuangan sekaligus memberi kontribusi signifikan bagi PAD NTT.

KUPANG -TIMOR RAYA — DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi menyetujui perubahan status hukum Bank Pembangunan Daerah NTT menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-73 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD NTT, Kamis (9/4).

Rapat dipimpin Ketua DPRD NTT Emelia Julia Nomleni bersama Wakil Ketua Fernando Jose Lemos Osorio Soares, Petrus Berekmans Roby Tulus, dan Kristien Samiyati Pati. Hadir pula Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur, anggota DPRD, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Penandatanganan berita acara persetujuan bersama menandai kesepakatan DPRD dan pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti rancangan peraturan daerah (Ranperda) tersebut. Ranperda kemudian diserahkan kepada Gubernur NTT untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam keterangannya, Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa perubahan status Bank NTT menjadi Perseroda bukan sekadar pergantian nama, melainkan bagian dari strategi reformasi keuangan daerah. Menurutnya, status baru akan memberi fleksibilitas lebih besar dalam pengambilan keputusan bisnis, mendorong transparansi laporan keuangan, serta memperkuat manajemen perbankan.

KUPANG-TIMOR-RAYA-– Sore itu terasa penuh harapan. Di ruang DPRD NTT, Direktur Utama Bank NTT Charlie Paulus menegaskan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp350 miliar bukan sekadar angka, melainkan komitmen nyata untuk menopang pekerja migran dan pelaku usaha kecil agar tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi.

Hal itu disampaikan Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPRD Provinsi NTT pada Rabu, 25 Maret 2026. Ia mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan kredit untuk usaha, bukan konsumsi pribadi. “KUR adalah kredit untuk usaha, bukan donasi,” tegasnya.

Charlie juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya bagi debitur yang berpotensi mengalami kesulitan pembayaran akibat penurunan pendapatan. Menurutnya, persoalan kredit macet bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat sehingga perlu solusi bersama, termasuk pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, Charlie menjelaskan bahwa dalam perubahan status Bank NTT menjadi Perseroda, pemerintah daerah wajib memegang saham mayoritas minimal 51 persen. Ia menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan kendali perusahaan tetap berada di tangan pemerintah daerah sekaligus menutup celah bagi pihak eksternal menguasai kebijakan Bank ke depan.

Perubahan Bank NTT menjadi Perseroda dimaknai sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola dan ekonomi rakyat

KUPANG-TIMOR-RAYA — Ruang sidang utama DPRD NTT pada Jumat (6/3/2026) dipenuhi sorot mata penuh harap. Di hadapan 39 anggota dewan, Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa perubahan status hukum Bank NTT dari PT menjadi Perseroda bukan sekadar formalitas, melainkan momentum modernisasi yang akan menjadikan bank daerah sebagai tulang punggung ekonomi NTT.

Perubahan status hukum Bank Pembangunan Daerah NTT dari Perseroan Terbatas (PT) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) tidak hanya menjadi agenda administratif dalam pembahasan legislatif. Di balik proses tersebut, tersimpan upaya besar Pemerintah Provinsi NTT untuk memperkuat peran bank daerah sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi.

Hal itu tercermin dalam tanggapan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD NTT dalam Rapat Paripurna ke-70 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026. Dalam forum yang dipimpin Ketua DPRD Emilia Nomleni, Gubernur Melki menyampaikan bahwa perubahan status Bank NTT menjadi Perseroda merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perusahaan serta mendorong transformasi manajemen menuju sistem yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

KUPANG-TIMOR-RAYA — Komisi III DPRD NTT menegaskan dukungan penuh atas usulan perubahan bentuk hukum Bank NTT menjadi Perseroda. Dukungan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah panggilan tanggung jawab: memastikan bank daerah benar-benar hadir sebagai “Bank Rakyat” yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat kecil.

Wakil Ketua Komisi III DPRD NTT, Pata Vinsensius, SH., M.Hum, menegaskan bahwa dukungan tersebut bukan hanya formalitas administratif. “Ini adalah tanggung jawab besar agar jajaran Direksi, Komisaris, dan seluruh perangkat mampu mengembalikan marwah Bank NTT sebagai Bank Rakyat Nusa Tenggara Timur,” ujarnya.

Komisi III yang membidangi urusan keuangan, perekonomian, dan pembangunan menilai perubahan menjadi Perseroda bukan sekadar memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Menurut Vinsen, regulasi itu memberi ruang penyesuaian BUMD menjadi Perseroda sekaligus revolusi tata kelola.

Ia menekankan bahwa penguatan tata kelola, transformasi digital, diversifikasi sumber dana dan kredit, serta penguatan manajemen risiko harus dilakukan sebagai bentuk transformasi hukum Bank NTT. Politisi senior asal Manggarai Barat itu juga meminta pemerintah memastikan optimalisasi PAD, penguatan permodalan, fleksibilitas struktural, serta reformasi SDM berbasis merit system.