Melantik pejabat baru tanpa mencabut jabatan lama ibarat mengarahkan kapal baru dari dermaga, sementara kapal lama masih tertambat. Tanpa SK mutasi, pemberhentian, atau penonjoban yang sah, pelantikan Pejabat Baru menjadi cacat hukum—karena dermaga belum kosong dan arah belum jelas. Kepala daerah adalah nakhoda: ia harus memastikan semua tali dilepas sebelum layar dikembangkan.

Mengapa SK Mutasi/Pemberhentian Wajib?
Dalam manajemen ASN, setiap perubahan jabatan harus memiliki dasar hukum yang sah. Tanpa SK yang mengatur status pejabat lama, maka jabatan tersebut belum kosong secara administratif.
– Dasar Hukum: SK dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menjadi landasan sah untuk perubahan status ASN.
– Legitimasi Pengangkatan: Pejabat baru tidak bisa diangkat jika pejabat lama belum resmi dipindahkan atau diberhentikan.
– Kelengkapan Proses: Pelantikan harus disertai pembacaan SK, sumpah janji, dan berita acara yang merujuk pada dokumen legal.

Proses yang Seharusnya Terjadi
1. Pejabat Lama: Diterbitkan SK mutasi (pindah jabatan), pemberhentian (nonjob/pensiun), atau promosi.
2. Pejabat Baru: Diterbitkan SK pengangkatan setelah status pejabat lama jelas.
3. Pelantikan: Dilaksanakan sesuai prosedur, dengan dasar SK yang sah.