Dalam persidangan, Ketua PKBM Oenggae menegaskan bahwa PKBM memiliki izin operasional yang berlaku hingga tahun 2026. Ia juga menjelaskan bahwa ujian Paket C tahap 2 tersebut berlangsung selama 4 hari, dan ijazah yang diterima peserta diterbitkan langsung oleh Kementerian Pendidikan.

“Saya sendiri yang menyerahkan ijazah kepada Ibu Apremoi Dudelusy Dethan,” ujarnya di hadapan majelis hakim.

Namun, yang mencengangkan adalah pengakuannya bahwa peserta tahap 2, termasuk Apremoi Dudelusy Dethan, hanya mendaftar untuk ikut ujian tanpa melalui kelas belajar.

Saksi dari pihak PKBM, Jefri Pena, menyampaikan bahwa peserta ujian tahap 2, termasuk Apremoi Dudelusy Dethan, memang terdaftar secara resmi di Dinas Pendidikan Provinsi NTT.

“Ibu Apremoi terdaftar sebagai peserta ujian tahap 2 tahun 2015. Namanya masuk dalam daftar nominasi calon sementara dan calon tetap yang ditetapkan oleh dinas provinsi,” jelas Jefri.

Rote Ndao – Penjabat Bupati Rote Ndao, Oder Maks Sombu, SH, MA, MH diduga sudah memfitnah mantan Kadis PKO Rote Ndao, Yosep Pandie, S.Pd, almarhum yang baru di makamkan pada Rabu (29/1/2025) lalu.

Seperti dilansir dari pemberitaan di media rolle.id, Oder Maks Sombu menyatakan bahwa almarhum Yosep Pandie sewaktu masih hidup dan menjabat sebagai Kepala Dinas PKO Rote Ndao disebut tidak pernah melaporkan kepada pimpinannya terkait jawaban yang diberikan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang terkait gugatan Keabsahan ijazah Paket C milik Apremoi Dudelusy Dethan.

Dalam pemberitaan tersebut, Oder Sombu mengatakan bahwa almarhum Yosep Pandie seharusnya melapor lebih dulu ke pimpinannya.

“Atasannya Kadis itu adalah Sekda. Tapi sampai saat ini, itu Kadis tidak pernah melaporkan kepada pimpinan,” kata Penjabat Bupati Rote Ndao, Oder Maks Sombu, seperti dilansir dari pemberitaan media rolle.id (ROTE MALOLE), di ruang kerjanya, pada Senin (30/12/2024) lalu.

““Saya sudah tanya Sekda, tidak pernah ada yang melapor. Jadi jawaban dia (Yosep) itu tidak tahu mewakili siapa. Saya suruh jemput dia, tapi dia sakit. Sekarang lagi ke Kupang,” lanjut Oder Sombu pada media Rolle.id

Pernyataan dari Oder Maks Sombu tersebut sungguh sangat disesalkan, pasalnya sesuai dengan informasi yang diperoleh media ini dari sumber terpercaya menunjukkan bahwa Yosep Pandie, S.Pd (alm) sebelumnya telah melaporkan ke atasannya dan diberikan ijin resmi untuk menghadiri persidangan di PTUN Kupang pada 14 November 2024 lalu.

Dalam sidang yang dipimpin hakim ketua Sudarti Kadir, penggugat Endang Sidin kembali mengajukan bukti tambahan yang diserahkan ke hakim.

“Dari penggugat sudah serahkan bukti yang sempat dipending, serta ada bukti tambahan,” kata hakim ketua, Sudarti saat sidang.

Menurut Endang, bukti yang sempat dipending pada sidang sebelumnya sudah dilengkapi, dan ada bukti tambahan, sehingga bukti dinyatakan lengkap.

“Bukti semua sudah lengkap, dan semua yang kami masukan asli,” tegas Endang.

Sidang dengan agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi ditunda hingga dua Minggu kedepan. Pemeriksaan saksi belum bisa dilakukan karena saksi belum bisa ke Kupang, karena ketiadaan pelayaran akibat cuaca buruk.

“Cuaca buruk, akibat tidak ada pelayaran sehingga saksi belum bisa dihadirkan, akan kami hadirkan pada sidang berikutnya,” kata penggugat Endang Sidin.

Hadir pula dalam persidangan itu pengacara dari tergugat intervensi yang dipimpin Jhon Rihi, serta tergugat dari Dinas PKO Rote Ndao.

Perwakilan tergugat dari PKO yang diwakili salah satu Kepala Seksi Dinas PKO Rote Ndao, Maximus Haning menegaskan pada prinsipnya dinas PKO tetap pada jawaban semula dan bukti-bukti yang diajukan juga tidL berubah.

Untuk memenangkan gugatan terkait dugaan kesalahan penulisan nama dalam ijazah. Menurut Endang, kesalahan tersebut terjadi akibat kelalaian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

“Dalam akta kelahiran dan ijazah SMP, nama menggunakan huruf ‘Y’. Namun, dalam daftar peserta ujian dan nilai, muncul huruf ‘I’. Ini jelas karena kurangnya kecermatan, sehingga nama di ijazah akhirnya berubah menjadi ‘I’. Sangat tidak mungkin nama peserta ujian menggunakan huruf A, lalu ijazah muncul huruf B. Seharusnya, nama yang tercantum di ijazah sesuai dengan nama peserta ujian,” tegas Endang.

Endang mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan tujuh saksi untuk mendukung gugatan, tetapi hakim meminta agar hanya tiga saksi yang dihadirkan di persidangan. Ia juga mengancam akan menghadirkan ahli forensik untuk menguji keaslian ijazah yang menjadi bukti sengketa.

“Saya akan meminta ahli dan forensik untuk memastikan apakah ijazah itu menggunakan huruf ‘Y’ seperti yang seharusnya,” ujar Endang.

Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim PTUN Kupang, Sudarti Kadir, permohonan Pj Bupati Rote Ndao dinyatakan tidak memenuhi syarat karena dianggap tidak memiliki keterkaitan langsung dengan gugatan yang diajukan penggugat, Endang Sidin, terhadap Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PKO) Rote Ndao.

“Menetapkan untuk menolak permohonan tergugat intervensi Pj Bupati Rote Ndao,” tegas Hakim Sudarti dalam sidang tersebut.

Tidak Ada Kepentingan Langsung

Hakim menjelaskan bahwa penolakan ini didasarkan pada ketidakhadiran kepentingan langsung dari pihak tergugat intervensi dalam sengketa hukum yang berlangsung.

“Permohonan tergugat intervensi tidak disertai data-data yang cukup dan tidak memiliki kaitan langsung dengan gugatan,” ujar Hakim Sudarti.

Penggugat, Endang Sidin, sebelumnya mengajukan gugatan atas dugaan keabsahan ijazah Cawabup Apremoi Dudelusy Dethan terhadap Dinas PKO Rote Ndao. Endang menilai bahwa kehadiran Pj Bupati Rote Ndao sebagai tergugat intervensi hanya akan memperumit jalannya proses hukum yang sedang berlangsung.