Seperti sebuah pesawat yang berangkat dengan penuh harapan, pendidikan di Nusa Tenggara Timur seharusnya melaju mulus menuju langit cerah. Namun, perjalanan itu kerap terhenti di tengah awan gelap penuh turbulensi. Dana BOS, yang mestinya menjadi bahan bakar utama, justru sering bocor di jalan, menimbulkan guncangan yang merusak arah penerbangan pendidikan.

Kupang, 1 Februari 2026 — Ketua Forum Guru Nusa Tenggara Timur (NTT), Jusup KoeHoea, mendesak Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk segera merombak regulasi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menyusul maraknya dugaan korupsi dana BOS di wilayah NTT.

Menurut Jusup, sejumlah kasus penyelewengan dana BOS telah berujung pada proses hukum dan pemidanaan oknum di tingkat sekolah. Ia menilai bahwa akar persoalan bukan semata pada individu, melainkan pada sistem pengelolaan anggaran yang masih membuka ruang besar bagi penyalahgunaan.

“Jika dana pendidikan masih dikelola dalam bentuk uang tunai di tingkat sekolah, maka potensi korupsi akan selalu berulang. Ini bukan hanya soal integritas personal, tetapi kegagalan sistem,” ujar Jusup KoeHoea.

Kupang, NTT — Isu pemotongan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebesar 50 persen di Kabupaten Kupang menuai sorotan. Politisi Partai Perindo yang juga anggota DPRD Kabupaten Kupang dari fraksi gabungan Perindo–NasDem, Mesak Mbura, angkat bicara menepis kabar tersebut.

Dalam keterangannya, Mesak menegaskan bahwa anggaran yang telah dibahas bersama DPRD Kabupaten Kupang mengarah pada belanja prioritas, termasuk belanja pegawai.

“Belanja gaji pokok PPPK tahap 1-2 adalah Rp76,34 miliar. Ditambah belanja tunjangan keluarga Rp7,6 miliar, total Rp84 miliar. Itu untuk gaji PPPK tahun 2026 sesuai rancangan yang diajukan pemerintah. Kami berkomitmen agar belanja RAPB 2026 fokus pada kebutuhan mendasar masyarakat: pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, termasuk belanja gaji ASN dan PPPK,” ujar Mesak Mbura kepada media Timor Raya, Jumat,5/12/2025

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sejak pembahasan KUA-PPAS, sidang komisi, sidang Banggar, hingga sidang paripurna, tidak pernah ada pembahasan mengenai pemangkasan anggaran untuk PPPK sebesar 50 persen.

“Dalam politik anggaran, harus berpihak pada kepentingan rakyat. Informasi pemotongan gaji 50 persen itu tidak benar dan sangat disayangkan, karena para pegawai PPPK punya tanggung jawab sosial menghidupi keluarga dan sanak saudara,” tegasnya.