Ibarat sebuah pesawat raksasa yang baru saja lepas landas membawa lebih dari seribu penumpang, Pemerintah Kabupaten Kupang kini tengah mengudara dengan muatan 1.041 ASN hasil mutasi akhir tahun 2025

Pilot utama, Bupati Yosef Lede, bersama co-pilotnya, Sekretaris BKPSDM Apri Dira Tome, meyakinkan bahwa penerbangan ini aman dan sesuai prosedur.

Namun, sebagian penumpang masih gelisah: boarding pass berupa SK petikan Pertek BKN  belum dibagikan, sementara menara kontrol adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof.Dr. Sudan Arif Fakrulloh,disebut belum sepenuhnya memberi izin teknis. Di kabin, publik dan akademisi pun bertanya-tanya, apakah pesawat ini akan mendarat mulus, atau justru menghadapi turbulensi hukum di tengah perjalanan?

Kabupaten Kupang-NTT, —Apri Dira Tome, Sekretaris BKPSDM Kabupaten Kupang Menepis dugaan Keterlibatan Kepala BKN, Prof.Dr. Sudan Arif Fakrulloh dalam Pelantikan 1.041 Pejabat tanpa Pertek Perorangan Oleh Bupati Kupang Yosef lede.

Apri Dira Tome, menegaskan bahwa pelantikan ribuan pejabat pada 30 Desember 2025 telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Serah Terima Tanpa SK
Pantauan media menunjukkan, pada awal Januari 2026, beberapa Kapus lama menyerahkan jabatan kepada Kapus baru dengan ikhlas, meski tanpa SK pemberhentian. “Sebagai bawahan, apa yang diperintahkan bupati harus dilaksanakan tanpa melawan,” ungkap salah seorang Kapus melalui sambungan telepon.

Seorang Kapus, sebut saja Wulan Yayang (49), mengaku pasrah.

“Sebagai ASN, tugas Kapus itu berdasarkan SK bupati. Jadi kalau ada orang datang membawa SK terbaru, saya serahkan jabatan. Saya tahu diri, karena pada 30 Desember saya tidak diundang untuk dilantik. Itu berarti mutasi berupa promosi, pindah jabatan, atau kembali ke fungsional. Saya siap ikut perintah selanjutnya,” jelasnya.

Namun, Wulan Yayang menambahkan bahwa dirinya masih tercatat sebagai Kapus di sistem digital BKN.
“Walaupun sudah serah terima, saya masih punya tugas menilai E-Kinerja staf. Secara sistem, saya masih Kapus,” katanya.

Seperti kapal besar yang berlayar di lautan luas, birokrasi adalah kompas yang menentukan arah. Kapal bisa saja megah dengan layar berkibar, tetapi tanpa kompas yang jelas, ia akan tersesat di tengah gelombang kepentingan. Pelantikan pejabat di Kabupaten Kupang pada penghujung 2025 adalah momen penting: apakah kompas birokrasi kita masih lurus, atau sudah mulai berputar tanpa arah?

Fakta Pasca Pelantikan 1.041 Pejabat Administrator, Fungsional,Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas Oleh Bupati Kupang Yosef lede pada 30/12/2025

Anomali Birokrasi
Pasca pelantikan, publik mencatat sejumlah kejanggalan:
– Ada dua orang menerima SK untuk satu jabatan, menimbulkan dualisme kewenangan.
– Belasan pejabat dilantik pada dinas dan bagian yang sudah digabungkan sesuai amanat Perda No. 1 Tahun 2025.
– Ada pejabat yang belum diberhentikan tetapi diminta serah terima jabatan, sementara sebagian menolak karena merasa belum ada SK pemberhentian.
– Jumlah camat yang dilantik melebihi jumlah kecamatan (24), menimbulkan pertanyaan serius tentang validitas pelantikan.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie,

Terhadap Keteledoran proses mutasi sebelum pelantikan dan paskah pelantikan telah diakui sehingga Bupati Kupang melalui Kepala BKPSDM Kabupaten Kupang, Semuel Tinenti, telah menyampaikan permintaan maaf atas kekeliruan dalam pelantikan tersebut, kepada media ketika diwawancara pada hari Senin 12/01/2026

Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang, Rian Van Frits Kapitan, SH, MH, angkat bicara. Ia meminta Bupati Kupang Yosef Lede membatalkan pelantikan tersebut demi menyelamatkan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilantik. Kapitan yang juga Advokat pada Kongres Advokat Indonesia (KAI) menilai, pelantikan tanpa Pertek perorangan berpotensi menimbulkan masalah serius.

“Bupati berpotensi merusak karier ASN yang dilantik. Sesuai Perpres No. 116 Tahun 2022 dan Peraturan BKN No. 5 Tahun 2019, ASN yang dilantik tanpa Pertek berpotensi diblokir data kepegawaiannya. Jika sanksi ini diterapkan BKN, maka karier ASN tersebut menjadi tidak jelas,” tegas Kapitan.

Ia juga mengingatkan agar ASN yang belum memperoleh Pertek menahan diri untuk membuat kebijakan atau terlibat dalam kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran uang negara maupun daerah. “Karena suatu waktu dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dengan rasionalisasi bahwa ASN tersebut tidak sah dalam jabatan itu sehingga tidak berwenang melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan uang negara digunakan,” jelasnya.