Pakar hukum, warga, dan data resmi bersuara: saatnya DPRD dan rakyat Berikan Sanksi Politik

Pemerintahan Kabupaten Kupang hari ini ibarat tempayan kosong di tengah kemarau panjang. Tempayan itu ada, berdiri di halaman rumah rakyat, namun retak dan tak mampu menampung air kehidupan. Regulasi nasional yang menjanjikan hak kesehatan dan pelayanan publik seakan hanya menetes sedikit, lalu hilang di celah-celah birokrasi. Rakyat menunggu, tetapi dahaga mereka tak terjawab.

Gambar ini menampilkan tempayan tanah liat besar yang retak dan kosong, berdiri di tengah padang tandus dengan matahari terik di atasnya. Ia melambangkan layanan publik yang ada namun tidak mampu menampung kebutuhan rakyat.

Satu Bulan, Dua Surat Teguran

Dalam rentang satu bulan, Pemerintah Kabupaten Kupang di bawah kepemimpinan Bupati Yosep Lede dan Wakil Bupati Aurum Titu Eki menerima dua surat penting dari dua lembaga negara: Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Bersamaan dengan itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengeluarkan surat bernomor 802/B/S/DJKPN-VI.KUP/PPD.02/12/2025 yang mengungkap tiga masalah mendasar dalam layanan kesehatan di Kabupaten Kupang:

1. Kekurangan tenaga medis dan tenaga kesehatan di Puskesmas dan RSUD.

Didampingi oleh Wakil Bupati Aurum Obe Titu Eki, Bupati Kupang Yosef Lede juga mengkritisi terkait kerapian berpakaian.

“Saya beri waktu satu bulan untuk ASN dan PTT segera rapikan penampilan, cara berpakaian, rambut gondrong, brewokan dan tato,”ujarnya tegas.

Penekanan Bupati Yosef Lede soal disiplin lantaran jumlah ASN dan PTT yang mengikuti apel pagi tidak sebanding jumlahnya dengan total keseluruhan.
“Jumlah ASN dan PTT di Kabupaten Kupang dua ribu lima ratus orang lebih, tapi yang ikut apel pagi tidak sampai seribu orang,”tukasnya.

Ditegaskannya, kinerja yang baik tergantung dari tingkat kedisiplinan aparatur pemerintahan. Dirinya berharap agar seluruh aparatur mendisiplinkan diri termasuk dirinya bersama Wakil Bupati.
Penekanan disiplin bagi seluruh aparatur pemerintahan menyangkut jam masuk dan pulang kantor disesuaikan dengan aturan yang berlaku, tidak sesuka hati masuk dan pulang kantor.