Bayangkan sebuah menara tinggi yang berdiri megah di setiap sudut Kota Kupang dan 21 Kabupaten Se- NTT.

Warnanya mencolok, bangunannya kokoh, dan keberadaannya mudah dikenali. Namun, pertanyaan mendasar muncul: apakah menara itu sekadar simbol kebanggaan, atau benar-benar menjadi penopang kehidupan ekonomi masyarakat? Analogi ini tepat untuk menggambarkan posisi Bank NTT saat ini—antara citra yang kuat dan tuntutan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Semua kita tahu bahwa salah satu aset penting dari pemerintah NTT adalah Bank NTT, namun belum semua masyarakat NTT tahu dan paham apa sepak terjang Bank NTT dalam perekonomian NTT. Jika bicara tentang Bank NTT maka, bayangan kita semua adalah ini Bank milik masyarakat NTT sebab pemegang saham adalah semua Pemda di NTT. Tetapi pertanyaan juga muncul bahwa apakah Bank NTT selama ini sudah berperan aktif dalam menopang pembangunan ekonomi di NTT ?? satu pertanyaan sederhana yang wajib dijawab oleh Bank NTT, sebab keberadaan Bank NTT baru sangat terlihat jika akan dilakukan RUPS, oleh karena pemberitaan media yang begitu gencar.

Ironisnya jika tidak ada RUPS maka nama Bank NTT terkesan tenggelam padahal bangunannya megah, tinggi dan warnanya menarik dihampir semua sudut daerah di NTT.

Pengamat ekonomi NTT, Dr. James Adam, SE, MBA, menyampaikan harapannya agar Pemerintah Provinsi NTT di bawah kepemimpinan Emanuel Melkiades Laka Lena dan Johni Asadoma segera mengoptimalkan potensi PAD dengan melibatkan sektor yang lebih luas. Menurutnya, langkah ini penting untuk mengantisipasi pengurangan transfer keuangan dari pemerintah pusat sekaligus menciptakan perekonomian inklusif yang dapat lebih banyak dinikmati masyarakat.

“Optimalisasi PAD juga akan membantu pemerintah provinsi dalam menghadapi kebijakan pengurangan ASN akibat keterbatasan fiskal. Dengan pengelolaan yang tepat, PAD bisa menjadi instrumen utama untuk menopang pembangunan daerah,” ujar Dr. James Adam.

Potensi PAD NTT

Dr. James menegaskan, sejumlah sektor memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD, di antaranya:

Kabupaten Kupang-NTT, — Pesawat yang Berbelok di Udara, Begitulah Analogi Rotasi Jabatan ASN di Kabupaten Kupang

Murry Heru Cornelis Ratukore, SE, M.Si menilai pelantikan dirinya dari jabatan Camat Takari menjadi Sekretaris Camat Amarasi Timur sebagai bentuk penurunan posisi yang patut diduga sebagai hukuman terselubung. Ia menyatakan akan menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Surat Keputusan Bupati Kupang Yosef Lede. Menurutnya, pelantikan pejabat struktural memang merupakan kewenangan Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), namun apabila dilakukan tanpa dasar evaluasi kinerja yang objektif, maka berpotensi merendahkan marwah jabatan ASN.

Ahli hukum tata negara Dr. Johanis Tuba Helan turut memberikan pandangan. Menurutnya, secara struktur jabatan, posisi Sekretaris Camat berada di eselon IIIb, sedangkan Camat di eselon IIIa. “Dengan demikian, Pa’ Ratukore mengalami penurunan jabatan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa mutasi normal seharusnya memindahkan pegawai ke jabatan yang setingkat atau lebih tinggi. Turun jabatan atau non-job biasanya merupakan bentuk hukuman disiplin atau akibat perampingan organisasi. “Supaya tidak menimbulkan kebingungan masyarakat, perlu penjelasan dari Ibu Wakil Bupati yang melantik, terutama soal dasar hukum mutasi dari jabatan yang lebih tinggi ke jabatan yang lebih rendah,” tegasnya.

Dari 20 pelamar yang memasukkan lamaran, sebanyak 13 orang dinyatakan lulus administrasi dan berhak mengikuti tahapan asesmen. Dalam prosesnya, satu pelamar atas nama Sidin, SE, M.Si mengundurkan diri sebelum asesmen, sementara Christofel Adoe, S.Sos mundur setelah asesmen. Dengan demikian, jumlah peserta asesmen yang berlanjut menjadi 11 orang.

Dari hasil asesmen, KNR menetapkan tujuh orang sebagai bakal calon pengurus dengan komposisi sebagai berikut:
– Direktur Utama: I Ketut Widiana Karya, SE, MBA
– Direktur Operasional: Ferdinand Lerrick, SE; Phitaloka Yuni Anggraini, SH
– Direktur Umum dan Keuangan: Johanis Landu Praing, SE, MM; Godlief Piet Adoe, SP
– Komisaris Independen: Moni W. Muskanan, SE, M.PA, Ph.D, CRFA, CPA (Aust), GRI Professional; Hilarius Minggu, SE

KNR menyampaikan bahwa bakal calon pengurus tersebut akan diajukan kepada pemegang saham untuk ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) sebagai calon pengurus. Setelah penetapan, masing-masing calon diwajibkan mengikuti sertifikasi manajemen risiko pada Lembaga Sertifikasi Penjaminan (LSP), sebelum menjalani fit and proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Seperti sebuah jalan raya yang dipenuhi rambu lalu lintas, setiap surat keputusan pemerintah adalah tanda arah. Bila rambu dipasang dengan nomor yang salah atau ganda, kendaraan birokrasi bisa tersesat, tabrakan, bahkan berhenti di tengah jalan. Begitulah yang terjadi di Takari, Kupang, ketika sebuah nomor SK menjadi sumber sengketa dalam serah terima jabatan camat.

Fakta Kasus

Camat Takari Murry Heru Cornelis Ratu Kore, SE, MSi, menolak menyerahkan jabatan kepada penggantinya, Chrisyanto Happy Loro DjaranJoera, STP. Alasannya sederhana namun sarat makna: ia belum menerima SK mutasi perorangan yang sah, dan menilai prosedur mutasi belum sepenuhnya sesuai regulasi. Selain itu SK yang dibawa Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Kupang bukan SK Bupati Kupang berdasarkan pertek BKN, melainkan SK Bupati Kupang dengan pertek BKPSDM Kabupaten Kupang bernomor 821.13/01/BKPSDM.KAB.KPG/2025.

Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Kupang menyodorkan SK pemberhentian dengan nomor yang sama yakni Nomor : 821.13/01)BKPSDM.KAB.KPG/2025, menimbulkan dugaan tumpang tindih administrasi.

– Upaya klarifikasi media pada 6–7 Januari 2026 tidak membuahkan jawaban jelas dari pejabat terkait.

Kabupaten Kupang-NTT,– Seperti aliran sungai yang seharusnya mengalir tenang dari hulu ke muara, birokrasi pemerintahan daerah pun mestinya berjalan mulus dari satu pejabat ke pejabat berikutnya. Namun, di Takari, aliran itu tersendat. Sungai birokrasi yang biasanya mengalir lancar kini tertahan oleh batu besar bernama penolakan serah terima jabatan.

Kasus Camat Takari

Pada pelantikan massal 24 camat dan 17 lurah Kabupaten Kupang, Camat Takari, Murry Heru Cornelis Ratu Kore, SE, MSi, menolak menyerahkan jabatan kepada penggantinya, Chrisyanto Happy Loro DjaranJoera, STP. Alasannya sederhana namun sarat makna: ia belum menerima SK mutasi perorangan yang sah, dan menilai prosedur mutasi belum sepenuhnya sesuai regulasi.

Suara dari Takari

Di balik penolakan ini, ada wajah-wajah masyarakat Takari yang bertanya-tanya.
– Seorang staf kecamatan mengaku bingung: “Kami tidak tahu harus melapor ke siapa. Camat lama masih aktif, camat baru belum bisa bekerja.”
– Warga desa yang datang mengurus administrasi merasa terjebak dalam ketidakpastian: “Kami hanya ingin pelayanan cepat, tapi sekarang semua serba menunggu.”
– Tokoh masyarakat lokal menilai penolakan ini sebagai bentuk keberanian: “Pak Camat hanya ingin prosedur dijalankan dengan benar. Itu demi keadilan birokrasi.”

Soe, – Bupati Timor Tengah Selatan melalui Plt. Asisten Pengembangan Ekonomi, Apris A. Manafe, SE., M.Si., menanggapi keluhan masyarakat terkait relokasi korban bencana longsor Kuatae. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah berupaya memberikan yang terbaik, namun proses perizinan lahan masih terkendala di tingkat kementerian.

“Pemerintah sudah berupaya, bahkan lokasi di Sonapolen sudah mulai dibersihkan. Namun, beberapa waktu lalu kami mendapat informasi bahwa lokasi tersebut tidak bisa dipakai. Untuk izin sendiri ternyata bukan lagi ke Gubernur, tetapi harus langsung ke Kementerian, dan prosesnya cukup panjang,” jelas Apris.

Sebagai asisten yang membidangi urusan tersebut, Apris mengaku hingga saat ini belum mendapat kepastian resmi dari kementerian.
“Sampai sekarang saya belum mendengar informasi kepastian dari kementerian bahwa lokasi itu benar-benar tidak diizinkan,” tambahnya.

Ia juga menceritakan bahwa sempat ada tawaran dari warga yang bersedia memberikan tanah seluas kurang lebih 2 hektar untuk pemerintah. Namun karena lokasinya masih dekat dengan titik rawan, pihaknya belum bisa serta-merta menyetujui.
“Di tengah-tengah kami pusing memikirkan masalah tanah, tiba-tiba ada informasi orang tua yang mau kasih tanah ke pemerintah. Tapi karena lokasinya tidak jauh dari sini, kami belum bisa menyetujui begitu saja,” ungkapnya.

Kedatangan Wakil Gubernur NTT disambut langsung oleh Ketua BPH (Badan Pengurus Harian) PB (Pengurus Besar) PGRI NTT, Dr. Sam Haning, SH, MH, C.Me, CPArb, CLAd, CCDE, CLTP, Rektor UPG 1945 NTT, David Selan, SE, ME serta segenap Civitas Akademika UPG 1945 NTT.

Penyambutan Wakil Gubernur juga ditandai dengan penyematan kain adat oleh Ketua BPH PB PGRI 1945 NTT serta diiringi dengan tarian adat oleh para Mahasiswi UPG 1945 NTT.

Wakil Gubernur NTT dalam arahannya membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, mengatakan peringatan Hardiknas bukanlah hanya sekedar seremonial tahunan yang ditandai dengan upacara bendera dan berbagai ragam lomba.

“Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk kita meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa,” ucap Wagub Johni.

Wagub Johni menyebutkan Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dimana di dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu.