Sekretaris DPRD Kota Kupang, Maria Dolores Rita Haryani, mengungkapkan bahwa pengembalian temuan BPK baru mencapai sekitar 90 persen.

“Masih ada sejumlah mantan anggota DPRD yang belum sama sekali mengembalikan. Saya berkomitmen akan mendatangi mereka untuk memastikan kapan pengembalian dilakukan,” ujarnya kepada wartawan.

Rita menambahkan, temuan BPK RI Perwakilan NTT Tahun 2023 tersebut wajib dikembalikan ke kas daerah karena merupakan kelebihan pembayaran atas perjalanan dinas anggota DPRD periode lalu. Ia juga mengakui telah dimintai keterangan oleh tim penyelidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kupang.

“Saya sudah dimintai klarifikasi oleh penyelidik Kejari terkait dugaan korupsi kelebihan pembayaran perjalanan dinas. Selain saya, Kasubag Perbendaharaan juga sudah dipanggil,” jelasnya.

Kejari Kupang Tegas Berantas Tipikor

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Shirley Manutede, S.H., M.Hum., menegaskan pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap kebocoran uang negara.

“Sebagai aparat penegak hukum, saya memiliki tanggung jawab untuk memberantas korupsi di wilayah hukum Kejari Kota Kupang. Tidak ada toleransi terhadap kebocoran uang negara,” tegas Shirley.

Kasus ini mencuat setelah tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejari Kota Kupang memanggil sejumlah pejabat sekretariat DPRD untuk dimintai keterangan. Sekretaris DPRD Kota Kupang, Maria Dolores Rita Haryani, serta Kasubag Perbendaharaan DPRD Kota Kupang telah menjalani pemeriksaan awal.

Kepala Kejari Kota Kupang, Shirley Manutede, S.H., M.Hum, menegaskan komitmen pihaknya, “Kejari Kota Kupang akan bekerja secara profesional dan transparan dalam menangani setiap kasus korupsi di wilayah hukum Kejari Kota Kupang,” ujarnya.

Mengapa Kasus Ini Dilidik?

Informasi A1 dari sumber terpercaya menyebutkan, penyelidikan dimulai karena seluruh anggota DPRD yang diduga terlibat tidak mengindahkan peringatan Kejari. Mereka sebelumnya diminta menyetor kembali dana perjalanan dinas yang bermasalah dengan tenggat waktu hingga 24 November 2025. Namun, tidak ada satu pun anggota dewan yang melakukan pengembalian.

Langkah ini dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap instruksi aparat penegak hukum.