Pelantikan massal di Kabupaten Kupang kini disorot. Janji SK yang tertunda menimbulkan bayang-bayang pembatalan, dengan kisah Rudi di Buton Selatan sebagai cermin nyata.

Lampu yang Padam di Tengah Panggung

Seperti sebuah panggung besar yang sudah dipenuhi aktor, musik pengiring sudah dimainkan, dan penonton menunggu cerita dimulai—tiba-tiba lampu sorot padam. Begitulah suasana yang kini dirasakan ribuan pejabat di Kabupaten Kupang. Mereka sudah dilantik, sudah berdiri di depan publik, sudah mengucap sumpah jabatan. Namun, SK yang menjadi dasar legitimasi tak kunjung dibagikan. Tanpa SK, panggung pengabdian itu terasa gelap, penuh ketidakpastian.

Janji yang Belum Terpenuhi

Kepala BKPSDM Kabupaten Kupang, Semuel Tinenti, berjanji bahwa mulai 5 Januari 2026 SK Pertek BKN untuk 1.041 pejabat struktural dan fungsional akan dibagikan. Namun hingga kini, janji itu belum terealisasi. Publik pun bertanya-tanya: apakah pelantikan massal pada 30 Desember 2025 benar-benar sah, atau ada celah prosedural yang terlewat?

Bayang-Bayang Pembatalan

Regulasi jelas menyebutkan bahwa mutasi ASN harus berbasis sistem merit dan wajib memperoleh Persetujuan Teknis (Pertek) dari BKN. UU ASN No. 20/2023, Perpres 91/2024, hingga SE BKN No. 7/2024 menegaskan bahwa SK tanpa Pertek dinyatakan tidak sah. Artinya, jika terbukti ada pelanggaran prosedural, pelantikan massal di Kupang berpotensi dibatalkan oleh BKN.

Janji yang Belum Tiba

Kepala BKPSDM Kabupaten Kupang, Semuel Tinenti, menjanjikan bahwa seluruh pejabat eselon yang dilantik oleh Bupati Kupang Yosef Lede pada 30 Desember 2025 akan menerima SK perorangan pada Senin, 5 Januari 2026. Janji itu menjadi pegangan bagi 1.041 pejabat yang baru saja mengucap sumpah jabatan. Namun, kenyataan berkata lain: SK yang dijanjikan belum tersedia di BKPSDM.

Media Timor Raya sebelumnya, pada 2 Januari 2026, menyoroti fenomena ini dengan tajuk “Pelantikan Tanpa SK: Antara Janji Jabatan dan Kebingungan ASN”. Berita itu menggambarkan kebingungan ribuan ASN yang telah dilantik, tetapi belum menerima SK perorangan sesuai Pertek BKN yang seharusnya ditindaklanjuti dengan SK Bupati.

Respon Kepala BKPSDM
Tak lama setelah berita itu tayang, Semuel Tinenti merespons melalui berbagai kanal media sosial. Ia menegaskan bahwa seluruh proses pelantikan telah sesuai mekanisme dan mendapat pertimbangan teknis dari BKN.
“Pejabat yang dilantik pada jabatan itu semua dasarnya Pertek BKN. Tidak mungkin kita geser atau ganti posisi keluar dari Pertek BKN. Jadi kalau ada oknum tertentu bilang bisa ditukar posisi, sangat keliru dan menyesatkan,” tegasnya.

Pelantikan Massal di Kabupaten Kupang
Pada tanggal, 30 Desember 2025, Bupati Kupang Yosef Lede melantik 1.041 pejabat ASN dalam seremoni besar.

Kepala BKPSDM Kabupaten Kupang, Semuel Tinenti, melalui Kabag Humas dan Protokol Kabupaten Kupang, Benny Selan, menegaskan bahwa seluruh proses pelantikan telah sesuai mekanisme dan mendapat Pertimbangan Teknis (Pertek) dari BKN.

“Pejabat yang dilantik pada jabatan itu semua dasarnya Pertek BKN. Tidak mungkin kita geser atau ganti posisi keluar dari Pertek. Jadi kalau ada oknum tertentu bilang bisa ditukar posisi, itu sangat keliru dan menyesatkan,” tegas Semuel dalam rilis resmi.

Pada sesi pagi, 41 nama dibacakan lengkap: 17 lurah dan 24 camat. Namun pada sesi sore, jumlah pejabat yang dilantik melonjak hingga seribu orang lebih, terdiri dari:
– 359 pejabat struktural
– 221 pejabat struktural yang dikukuhkan
– 62 pejabat fungsional guru dan tenaga kesehatan
– 820 kepala sekolah, pengawas sekolah, dan kepala puskesmas

Kabupaten Kupang,NTT, –Seperti sebuah pohon besar yang tumbuh dari akar kuat, setiap cabang yang menjulang ke langit tidak mungkin berdiri tanpa fondasi yang kokoh. Begitu pula dengan birokrasi: setiap jabatan yang dilantik harus berakar pada aturan, agar tidak mudah goyah diterpa angin isu.

Pelantikan yang Fenomenal
Pelaksanaan pelantikan pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang pada 30 Desember 2025 lalu menjadi sorotan publik. Ribuan ASN hadir dalam dua sesi: pagi hari untuk pelantikan Camat dan Lurah, serta sore hari untuk pejabat struktural, Kepala Sekolah, dan Kepala Puskesmas.

Kepala BKPSDM Kabupaten Kupang, Semuel Tinenti, menegaskan bahwa seluruh proses pelantikan telah sesuai mekanisme dan mendapat Pertimbangan Teknis (Pertek) dari BKN. “Pejabat yang dilantik pada jabatan itu semua dasarnya Pertek BKN. Tidak mungkin kita geser atau ganti posisi keluar dari Pertek. Jadi kalau ada oknum tertentu bilang bisa ditukar posisi, itu sangat keliru dan menyesatkan,” tegasnya.